Menggugat Integritas dan Profesionalitas Anggota DPR

62 views

Ditengah kondisi bangsa yang penuh keprihatinan dan hidup rakyat yang makin sengsara, anggota DPR masa bakti 2019-2024 hari ini dilantik. Total ada 575 orang yang diberi mandat sebagai wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Pelantikan digelar di Ruang Paripurna I, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Fasiltas super mewah dan gaji yang sangat besar mulai dinikmati para anggota dewan.

Reaktor.co.id- Sidang paripurna pelantikan anggota DPR 2019-2024 dipimpin oleh pimpinan sementara, Abdul Wahab Dalimunthe (anggota DPR tertua) dan Hillary Brigitta Lasut (anggota DPR termuda).

Sekjen DPR Indra Iskandardengan penuh semangat membacakan Keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan DPR RI. Lalu 575 wakil rakyat mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Dari aspek profesionalitas ada beberapa parameter kerja anggota DPR yang harus dibenahi. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPR bila diukur dengan kompleksitas persoalan aktual pada saat ini masih timpang. Banyak anggota legislatif yang tidak mampu mendiskripsikan dan mengkomunikasikan persoalan rakyat secara efektif.

Gejayan Memanggil

 

Titik Nadir Kepercayaan Rakyat

Seperti periode sebelumnya, legislator periode sekarang banyak diwarnai oleh kader partai, artis, pengusaha dan mantan atlit. Sederet selebritis yang gaya hidupnya super mewah diandalkan parpol untuk menjadi wakil rakyat.

Melihat postur DPR periode saat ini terlihat bahwa postur legislatif mendatang mengalami kelangkaan legislator cendekiawan.

Sejak awal tahapan pemilu legislatif, publik sudah merisaukan integritas serta kompetensi para legislator yang disodorkan parpol. Kerisauan publik itu pada pemilu legislatif yang lalu juga dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Proses penyusunan caleg belum sesuai dengan harapan rakyat luas. Padahal sosok legislator yang didambakan oleh rakyat sangat kontradiktif dengan kepentingan pengurus parpol. Masih kuat dalam persepsi publik bahwa moralitas, integritas dan kapasitas legislator masih jauh dari harapan.

Moralitas dan integritas mereka hingga periode legislatif yang baru lalu masih sarat dengan perilaku korup. Dengan mata telanjang rakyat melihat aktifitas dan gaya hidup para anggota DPR/DPRD masih penuh kemewahan dan boros.

Kepercayaan rakyat kepada anggota legislatif kini sedang dalam titik nadir. Ini terutama dalam semangat antikorupsi dan transparansi dalam mekanisme pengambilan kebijakan serta perumusan undang-undang. Tercatat 23 anggota DPR periode 2014-2019 terjerat kasus korupsi. Yang belum terjerat atau lolos karena licin bak belut jumahnya masih banyak lagi.

Bahkan Ketua DPR, Setya Novanto, dan Wakil Ketua, Taufik Kurniawan, ikut terjerat dan dipen¬jara, sesuatu yang sungguh ironi. Semestinya, DPR menjadi bagian dari aktor utama pemberantasan korupsi. Tapi yang terjadi malah makin keranjingan dan berlomba-lomba melakukan korupsi.

Kinerja legislasi DPR pun menurun dan tidak maksi¬mal. DPR periode 2014-2019 hanya mampu menyelesaikan 91 Rancangan Undang-Undang (RUU), jauh lebih rendah dari kinerja legislasi DPR periode 2009- 2014 yang mampu menghasilkan 125 UU. Ironisnya RUU yang diproduksi justru bertentangan dengan keehendak rakyat, bahkan sangat melukai hati rakyat. Seperti RUU KUHP dan revisi UU KPK yang nyata-nyata mengkhianati rakyat.

Rakyat pesimis, terhadap DPR periode 2019-2024, publik tidak lagi menaruh harapan terlalu tinggi. Apalagi sembilan parpol yang lolos ke Senayan merupakan penghuni lama. DPR periode 2019-2024 masih didominasi petahana.

Anggota dewan sangat terikat dengan kebijakan parpol. Mereka mesti tegak lurus terhadap pimpinan parpol dalam kondisi apapun, meskipun harus mengkhianati rakyat. Parpol menjadi pengendali utama mereka di parlemen. Makanya tidak ada jaminan DPR periode mendatang akan berkinerja lebih baik dari sebelumnya. Bahkan sangat mungkin lebih buruk integritas dan kompetensinya.

Anggota DPR yang baru dilantik nampang bersama (istimewa)

Standar Kinerja Pekerja Politik

Rakyat terus menuntut adanya ukuran kinerja dan bobot pekerjaan bagi legislator yang tertata dan terukur dengan baik. Selama ini kinerja legislator tidak pernah terukur secara benar.

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, sudah dirumuskan standar kinerja legislator secara rinci. Perlu dicontoh Amerika Serikat yang sudah ada standardisasi profesi pekerja politik dan ukuran kinerja bagi legislator yang setiap tahun selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.

Disana juga terdapat lembaga yang melakukan penilaian, yakni National Standards for Civics and Government. Lembaga tersebut mengukur kemampuan legislator dalam menjalankan tugasnya.

Kompetensi dan kinerja anggota legislatif selama ini belum menggembirakan. Harapan rakyat pentingnya sosok legislator cendekiawan nan bersahaja sejak pemilu sudah terampas oleh parpol.

Rakyat sangat mendambakan figur politisi cendekia yang artikulatif dan visioner pada zamannya. Pada kapasitas diri mereka telah bersenyawa antara aktivis politik dan kecendekiawanan secara utuh.

Sebenarnya, negeri ini telah melahirkan politisi cendekiawan yang kehidupan pribadinya bersahaja atau hidupnya penuh kesederhanaan, namun daya pikirnya hebat luar biasa.

Sebagai gambaran, legislator pertama Indonesia yakni Kasman Singodimedjo memiliki prinsip bahwa memimpin adalah menderita, sesuai dengan pepatah Belanda “leiden is lijden”. Pepatah itu menjadi suatu keharusan jalan pengabdian, bagi mereka yang memahami bahwa kebahagiaan rakyat lebih utama ketimbang pemimpinnya.

Rakyat sangat kecewa karena hingga kini negara ini belum memiliki postur lembaga legislatif yang memiliki integritas dan bobot profesionalitas yang memadai.

Tahapan pemilu legislatif tidak kondusif untuk menjaring anak-anak intelektual bangsa agar bersedia menjadi wakil rakyat. Karena tahapan pemilu 2019 spektrumnya terlalu luas karena pertama kalinya pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Luasnya spektrum tersebut menyebabkan parpol bersikap asal-asalan dalam menyusun calegnya yang berkompetisi dalam pemilu 2019.

Rakyat kuatir terkait dengan kecakapan, kompetensi dan kejujuran para legislator. Selama ini banyak legislaltor yang kurang memiliki kecakapan intelektual dalam membedah berbagai persoalan nasional dan daerah. Padahal mereka diberi gaji besar dan fasilitas mewah.

Kecakapan intelektual legislator juga menyangkut manajemen aspirasi yang terkelola secara manual maupun digital. Hingga saat ini sistem informasi lembaga legislatif di Indonesia masih buruk. Akibatnya, proses check and balance tidak berjalan dengan baik. (AM/TS).*

Kinerja Legislator Pekerja Politik

Related Post

  1. author

    […] Jakarta — Puan Maharani dipastikan menjadi Ketua DPR RI 2019-2024. Pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 digelar Selasa (1/10/2019) […]

Leave a reply