Menegakkan Hukum Ketenagakerjaan

155 views

Catatan  Arif Minardi

“Hukum itu tidak selalu tegak, sekali tegak sekali runtuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh” — Prof. Erman Rajagukguk.

Reaktor.co.id – Saat menjadi pembicara acara Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya sempat terpaku membaca kalimatnya yang terpampang di sudut fakultas.

Prof. Erman adalah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian terhadap problematika Hukum Internasional Publik dengan menelurkan sejumlah karya ilmiah yang beraneka ragam di beberapa jurnal ilmiah, seminar, buku-buku, dan lainnya. Berbagai pengalaman yang pernah dilewati Prof. Erman, yakni dimulai dari kerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tahun 1969—1975.

Pasar Bebas dan Disrupsi

Menegakkan hukum Ketenagakerjaan atau hukum perburuhan dalam kondisi obyektif saat ini merupakan tantangan berat. Apalagi Ketika di Tanah Air investasi telah menjadi panglima. Sedang kondisi dunia sedang dilanda oleh disrupsi yang telah menjungkirbalikan tatanan ketenagakerjaan.

Era pasar bebas sudah berlangsung di seluruh dunia. Di Tanah Air, pemberlakukan pasar bebas belum disertai dengan persiapan yang matang terkait dengan sistem pengembangan dan rekrutmen tenaga kerja yang berdaya saing.

Kondisinya semakin memprihatinkan karena era pasar bebas dibarengi dengan dunia yang dilanda oleh disrupsi teknologi. Disrupsi itu telah menjungkir balikkan sistem ketenagakerjaan. Juga telah mengalienasi hukum dan aturan ketenagakerjan. Disruspsi teknologi menyebabkan aturan ketenagakerjaan yang selama ini berlaku menjadi tidak relevan lagi.

Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( Foto Totoksis )

Hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya terbagi dalam Segmen 1; Sebelum Hubungan Kerja (Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja), Segmen 2; Saat Hubungan Kerja (Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial), Segmen 3; Setelah Hubungan Kerja (Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya,Pemutusan Hubungan Kerja).

Aturan ketenagakerjaan semua segmen diatas akibat disrupsi teknlogi dan pasar bebas menjadi teralienasi, kurang relevan serta sulit diterapkan. Para pengusaha dan pelaku pasar bebas cenderung mengangkangi hukum ketenagakerjaan.

Hal itu seperti terlihat dalam sektor ketenagakerjaan angkutan online. Yang mana dalam hal perekrutan, jam kerja, upah, jaminan sosial, perundingan dan kententuan tentang PHK, dan lain-lain semua tidak mengikuti hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Semua aspek ketenagakerjaan dikendalikan oleh mesin digital yang berbentuk aplikasi.

Perlu Terobosan

Pasar bebas telah di depan mata kita. Bangsa Indonesia kedodoran menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Cina. Ketenagakerjaan mengalami tekanan hebat akibat Perjanjian Perdagangan Bebas antara Asia Tenggara dan Cina ( China Asean Free Trade Aggremment/CAFTA). Seluruh negara ASEAN dan Cina sudah tentu bersaing keras dan mengedepankan keunggulan komparatif masing-masing.

Sangat banyak masalah dan tantangan yang menghadang untuk mengatasi pergerakan pekerja ahli dan terampil bagi kawasan ASEAN dengan penduduk sekitar 600 juta orang. Keunggulan komparatif dalam pasar bebas khususnya MEA sangat tegantung kepada produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu juga tergantung kepada agilitas dunia usaha. Serta daya kreativitas dan inovasi produk, proses bisnis dan inovasi layanan konsumen atau pelanggan.

Untuk mengatasi ketidakberdayaan dan keterpurukan bangsa Indonesia menghadapi pasar bebas dan gelombang disruspi yang tengah melanda, segenap praktisi dan akademisi Hukum Ketenakerjaan sebaiknya membuat terobosan yang tidak biasa, yakni revolusi ketenegakerjaan. Terutama revolusi untuk pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja.

Cara-cara biasa dengan jargon reformasi ketenagakerjaan sudah terbukti tidak mampu mengatasi tantangan. Perlu cara yang lebih revolusioner dan program massive action untuk pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja nasional.

Peran Fakultas Hukum sangat strategis untuk melahirkan konsepsi dan naskah akademis undang-undang yang lebih esensial dan menjangkau masa depan. Seperti merancang UU Latihan Kerja dan Sistem Vokasional Tenaga Kerja.

Indonesia sebagai negara yang masih berstatus emerging country, para pejabat pemerintah tidak seharusnya terkena euforia dan terlalu berambisi menyambut era Industri 4.0 dengan berbagai macam skenario dan cetak biru yang asal-asalan.

Banyak yang tidak sadar, sebenarnya pada saat ini sedang terjadi guncangan ketenagakerjaan dan pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi makin besar. Menurut International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) ketimpangan ekonomi antar penduduk dunia pada saat ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Hanya segelintir orang memiliki kekayaan setara dengan separuh penduduk dunia.

Kondisi serupa terjadi di Indonesia. Selama lima tahun terakhir, 50 persen penduduk Indonesia kekayaannya turus turun, dari 3,8 persen dari total kekayaan nasional menjadi 2,8 persen. Sementara itu, 1 persen penduduk terkaya memiliki 45 persen dari total kekayaan nasional.

Dalam situasi dan kondisi diatas, serikat pekerja/buruh harus tetap memelihara semangat perjuangan. Meskipun langit akan runtuh, hukum ketenagakerjaan harus tetap ditegakkan.

Rumah LEM, 1 Agustus 2019

Arif Minardi
Pemimpin Umum Reaktor.co.id
Ketua Umum FSP LEM SPSI

hukum ketenagakerjaan pasar bebas

Related Post

Leave a reply