Demi Kemaslahatan Bangsa, Gekanas Temui Menaker Terkait Wacana Revisi UU Ketenagakerjaan

361 views

Pertemuan Gekanas dengan Menaker M Hanif Dhakiri (foto istimewa)

Reaktor.co.id, Jakarta – Wacana revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 sudah bergulir dan mengguncang jagat ketenagakerjaan. Seluruh elemen serikat pekerja/buruh sudah menabuh genderang perlawanan dan konsolidasi untuk merancang aksi total.

Tidak ada salahnya GEKANAS  yang merupakan gabungan serikat pekerja/buruh bersama elemen terkait mengadakan dialog dengan Menteri Tenaga Kerja untuk menemukan kemaslahatan bangsa.

Namun begitu, menurut tokoh serikat pekerja/buruh lainnya yang tidak mengikuti audiensi, berpendapat masih perlu kewaspadaan dan kesiapan, jangan terlena,  masih banyak tikungan yang mesti dicermati. Karena tikungan itu justru bisa mematikan.

Pertemuan atau audiensi GEKANAS ( Gerakan Kesejahteraan Nasional ) dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri, diadakan di Kantor Kemenaker, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019 – jam 16.00 s.d jam 18.45.

Dari release yang dikeluarkan presidium GEKANAS, hasil audiensi dengan Menaker RI tersebut, dapat dicatat hal-hal sebagai berikut ;

Wakil yang hadir dari GEKANAS

1. R. Abdullah, Ketua Umum SPKEP SPSI.
2. Indra Munawar, Ketua Umum FSPI.
3. Arif Minardi, Ketua Umum SPLEM SPSI.
4. Sofyan Abdul Latif, Ketua Umum SP Pariwisata Reformasi.
5. Abdul Hakim Abdallah, Ketua Umum PPMI ’98
6. Sunandar, Ketua Umum FSP KEP KSPI
7. Andri Martha, PP RTMM
8. Ari Lazuardi Direktur LBHN SPKEP SPSI.

Fokus pembicaraan berkisar soal isu rencana pemerintah yang akan melakukan revisi UU Ketenagakerjaam No. 13/2003.

Karena itu, GEKANAS menyampaikan pokok-pokok pikiran, pandangan dan pendapat sebagai berikut ;

a. Pada prinsipnya, perlindungan pekerja adalah sebagaimana dijamin oleh UUD NKRI Tahun 1945.

b. Wacana Revisi UUK No. 13/2003 bukanlah hal yang tabu bagi serikat pekerja, karena sudah ada 11 (sebelas) Putusan MK yang membatalkan beberapa pasal secara keseluruhan dan membatalkan frasa dari beberapa pasal atau ayat dalam UUK. Sehingga terjadi kekosongan hukum akibat dari pembatalan pasal-pasal tersebut.

c. Secara prinsip, revisi UU tentunya harus lebih baik dan lebih menguntungan dan tidak merugikan bagi pihak-pihak terkait.

d. Diharapkan, jika memang akan ada revisi terhadap UUK, sebelum Pemerintah mengajukan ke DPR RI, maka GEKANAS meminta agar draft revisi tersebut dibicarakan , didiskusikan dan diperdebatkan serta dirumuskan secara bersama-sama oleh unsur-unsur terkait (Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

e. GEKANAS juga mempertanyakan keberadaan Kepmenaker 103/2017 tentang Tim Pembahasan Revisi UUK di lingkungan Kemnaker.

Pernyataan dan jawaban Menaker ;

  1. Rencana revisi merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menyesuiakan dengan kebutuhan kekinian dengan titik pandang memerhatikan kondisi pekerja maupun calon pekerja.
  2.  Kemnaker tetap memerlukan masukan perihal wacana revisi UUK dari serikat pekerja, karena walaupun kajian diyakini sudah banyak, realita terkadang berbeda, sehingga konteks masukan dari serikat pekerja menjadi penting.
  3. Sampai saat ini belum ada rencana konkret revisi UUK baik berupa draft maupun naskah akademis.
  4. Kemnaker berharap kepada serikat pekerja, jangan sanksikan negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dalam setiap kebijakannya.

Skenario Selanjutnya

Menurut Arif Minardi, salah satu Presidium GEKANAS yang dihubungi Reaktor.co.id, Kamis, (1/8) menyatakan bahwa pertemuan dengan Menaker kemarin substansinya sama dengan apa yang pernah menjadi rekomendasi dari ILO.

Pada prinsipnya skenario jalan tengah yang patut dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dengan difasilitasi pemerintah, perlu segera dipertemukan secara seksama seluruh stake holder yang terkait SP/SB, Apindo, Kadin, para pakar/akademisi, dan pelaku ekonomi yang terkait ketenagakerjaan/perburuhan dalam satu forum luar biasa.

“Bila perlu dikarantina, mau ribut,..ributlah disitu. Hal ini akan membuat komunikasi seluruh stake holder akan terjalin dengan baik, dan disinformasi yang saat ini menggelinding seperti bola liar akan terhindarkan menjadi transparan,” kata Arif.

Sehingga unjukrasa-unjukrasa tidak diperlukan lagi, hal ini akan banyak menghemat dana dan sumber daya, karena unjukrasa itu sejatinya menguras dana dan energi yang tidak sedikit baik untk SP/SB maupun pengusaha serta resiko lainnya.

2. Perlu dibuat kajian secara ilmiah seluruh permasalahan yang timbul dari dua kepentingan yang berbeda, agar dihasilkan solusi yang adil bagi seluruh pihak. Karena dengan pembahasan secara ilmiah akan meminimalisir kepentingan individu maupun kelompok dan kejujuran menjadi ruhnya, sehingga kecurigaan, ketidakpercayaan akan hilang dan Hubungan Industrial Pancasila akan terimplementasikan sesuai sila ke 4 yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Menurut presidium GEKANAS hasil detail dari pertemuan diatas, akan disusun bersama-sama agar tidak terjadi mispersepsi dan bisa jadikan dokumen resmi Gekanas. Lalu disampaikan kepada seluruh yang tergabung dalam forum.

Presidium bersama tim akan mereview hasil dari pertemuan tersebut dalam rapat yg akan datang untuk perbaikan kedepan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya. (Totoksis).*

 

Gekanas Menaker M Hanif Dhakiri

Related Post

  1. author

    […] BACA JUGA: Demi Kemaslahatan Bangsa, Gekanas Temui Menaker Terkait Wacana Revisi UU Ketenagakerjaan […]

Leave a reply