Menaker Tuding Buruh Produktivitasnya Rendah, Serikat Pekerja Menyanggah

333 views

Setelah “digebuk” dengan UU Cipta Kerja, kini buruh dipojokkan dengan tudingan bahwa upah yang diterimanya tak sepadan dengan produktivitas yang rendah.
Tudingan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah diatas kurang objektif lantaran tidak menunjukkan secara spesifik jenis atau sektor apa yang diukur. Pasalnya untuk sektor tertentu, seperti sektor pertambangan dan otomotif, produktivitas buruh cukup tinggi, melampaui negara maju sekalipun.
Ironisnya, saat produktivitas mesti ditingkatkan, dalam pasal UU Cipta Kerja justru menghapus upah sektoral. Padahal upah tersebut bisa mendongkrak indeks produktivitas.

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Foto Istimewa )

Reaktor.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Bahkan hasil atau output dari pekerja Indonesia masih rendah di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah.

“Kalau produktivitas, pahit memang ngomong begini, data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal,” kata dia dalam diskusi Outlook Ekonomi Indonesia 2021, di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Dia menyebut, kurangnya produktivitas tenaga kerja tersebut lantaran upah yang ditetapkan tidak sebanding dengan yang dikerjakan. Sehingga memicu produktivitas tenaga kerja di tanah air yang menurun.

“Ada juga survei yang dilakukan ke pelaku usaha Indonesia yang menunjukkan mayoritas responden mengatakan upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja,” jelas dia.

Dia menambahkan, produktivitas tenaga kerja yang menurun tersebut menunjukan besarnya tantangan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ditambah, iklim penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia masih minim. Adapun berdasarkan data yang ada kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 73.
“Bahkan kalau dilihat lebih detail dalam indeks tersebut misalnya peringkat mendirikan usaha peringkat kita masih 40, jauh di bawah negara-negara tetangga kita,” ujarnya.

Pernyataan Menaker Ida mendapat tanggapan oleh Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi, bahwa tudingan itu kurang objektif dan bernuansa memojokkan bahkan bisa merendahkan martabat pekerja Indonesia. Mestinya Menaker menyajikan data yang lebih detail dan mengetengahkan variabel dan sektor apa saja yang diukur.

“Menurut hemat saya untuk sektor tertentu seperti misalnya sektor otomotif dan pertambangan, produktivitasnya justru pernah melampaui pekerja di negara maju. Hal itu telah diukur dengan standar kompetensi dan diukur oleh perusahaan dengan ukuran negara maju. Dengan berbagai parameter menunjukkan bahwa pekerja Indonesia berkompetensi produktivitasnya bisa diandalkan,” tutur Arif.

 

Arif Minardi ( Foto DPP FSP LEM SPSI )

Lebih lanjut Arif yang juga Insinyur Teknik Mesin itu memberi contoh bahwa buruh sektoral yang bernaung di federasinya, seperti ,misalnya perusahaan otomotif Toyota, Daihatsu dan lain-lain produktivitas dan disiplin buruhnya cukup menggembirakan.

Bahkan untuk buruh pertambangan seperti PT Freeport misalnya, setelah diukur ternyata produktivitasnya cukup tinggi melampaui perusahaan Freeport di negara lain. Oleh sebab itu buruh pertambangan merasa upahnnya masih rendah jika dibandingkan dengan di negara lain. Namun upah sektoral yang diterima lebih rendah. Disinilah perlunya benchmarking upah sektoral atau UMSK. Ironisnya, upah sektoral dalam UU Cipta Kerja justru dieleminir.

“Mestinya upah sektoral jangan dihilangkan karena bisa memicu produktivitas yang tinggi dan buruh termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, “ papar Arif.

Arif juga menyatakan bahwa produktivitas itu mesti diukur secara detail per sektor atau jenis pekerjaan. Setelah itu juga diukur per daerah. Terdapat beberapa ukuran dan metode untuk menunjukkan perhitungan produktivitas. Salah satunya Metode Marvin E. Mundel yang menggunakan pendekatan metode perhitungan angka indeks produktivitas.

Katakanlah, dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga. Itu karena mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini, hampir 60 persen pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan rendah yaitu, SMP ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan skill, sehingga akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor yang menjadi kontributor PDB terbesar yaitu industri dengan kontribusi 19,66 persen, hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 14 persen. Sedangkan, tenaga kerja terbesar masih di sektor pertanian yaitu, 29 persen, namun kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 13 persen.

Hakikat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja menghasilkan produk dan jasa. Berbagai faktor mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, termasuk juga faktor kesejahteraan sosial pekerja.

Pemerintah harus mengikuti perkembangan global reverse innovation. Karena kegiatan inovasi dunia itu menyangkut penemuan proses produksi baru yang bisa menggenjot produkivitas sekaligus berpotensi memperluas lapangan kerja karena berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

Perlu penataan kompetensi ketenagakerjaan bagi angkatan kerja di desa. Kompetensi terkait erat dengan kondisi lapangan kerja yang cocok untuk pedesaan utamanya disektor usaha pertanian.

Perlu digaris bawahi, produktivitas sektor pertanian di negara maju dengan negara berkembang seperti halnya Indonesia masih sangat timpang. Sejak tahun 2000 kesenjangan produktivitas pertanian tersebut berkisar 50 banding 1. Banyak faktor yang menyebabkan produktivitas pertanian masih terpuruk, antara lain faktor inovasi dan mekanisasi usaha pertanian.

Di Bawah Rata-rata ASEAN

Pihak Kemnaker menyatakan bahwa persentase produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di angka 74,4 persen. Tingkat produktivitas ini berada di bawah rata-rata Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni 78,2 persen.

“Masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80 persen),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Ironisnya Anwar menyebut produktivitas itu dapat digenjot melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ia mengatakan UU Cipta Kerja menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Aturan itu sekaligus menjadi instrumen menyederhanakan dan meningkatan efektifitas birokrasi.

Padahal UU Cipta Kerja justru menimbulkan paradoks terkait dengan produktivitas bangsa, pasalnya ada pasal yang mengelemimir atau menghilangkan hekikat upah sektoral. Menurut pihak serikat peekwrja, justru upah sektoral itulah yang bisa menjadi faktor untuk menggenjot produktivitas pekerja.Untuk itu pihak serikat pekerja berharap agar Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja, khusunya pasal-pasal yang terkait upah sektoral, agar dikembalikan seperti semula ( UU Nomor 13 Tahun 2003 ).

 

 

Upah Minimum Sektoral Dihapus

Kebijakan Pengupahan dalam UU Cipta Kerja tidak dikenal lagi adanya upah minimum sektoral.
Kebijakan pengupahan diatur dalam Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2.Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengaturan upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang dimaksud dalam pasal di atas.[1]
Sebelumnya, Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memang menyatakan bahwa upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Akan tetapi, pasal tersebut saat ini telah dihapuskan oleh Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja, sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku.

Adapun ketentuan upah minimum yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.[2] Oleh karena itu, tidak ada lagi pengaturan mengenai upah minimum berdasarkan sektor dalam UU Cipta Kerja.

Namun, jika skema pengaturan upah minimum sektoral sudah terlanjur diberikan perusahaan, maka skema yang diberikan itu tidak boleh dicabut, agar pekerja tidak mengalami degradasi pendapatan yang biasa diterima setiap bulannya (hal. 1). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 68 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 191A huruf b UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Dengan demikian, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, tidak dikenal lagi adanya upah minimum sektoral, yang ada hanyalah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. (*)

 

Menaker Ida Fauziyah produktivitas buruh

Related Post

Leave a reply