Menaker Kurang Totalitas Cegah PHK, “Aji Mumpung” Corona oleh Pengusaha Nakal

621 views

Walaupun bumi gonjang-ganjing dan langit mau runtuh, hukum ketenagakerjaan harus tetap ditegakkan. Apalagi banyak pengusaha nakal bersikap “aji mumpung” mendompleng dan memanfaatkan kondisi Covid-19 yang notabene baru heboh di tanah air sebulan terakhir ini. Pengusaha cenderung melakukan PHK sepihak mengesampingkan hukum/Undang-Undang Ketenagakerjaan. Juga melakukan pengrumahan terhadap pekerja tanpa memperoleh upah semestinya. Bahkan mereka bersiasat agar tidak membayar THR dengan jumlah dan waktu semestinya.

 

Sidang LKS Tripartit Nasional secara jarak jauh (Foto Humas Kemnaker)

Reaktor.co.id – Segenap organisasi serikat pekerja/buruh perlu waspada dan mesti membagi konsentrasi menghadapi dua karang yang menghadang, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan dampak pandemik Covid-19 berupa PHK dan pengrumahan yang sangat merugikan buruh.

Perlu membuat posko-posko pengaduan dan reaksi cepat untuk membela pekerja terutama perusahaan yang belum ada organisasi serikat pekerjanya.

Sayangnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah langkahnya lelet dan baru sebatas meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini.

“Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Menaker Ida dalam saat memimpin tele conference sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020), dikutip dari Biro Humas Kemnaker.

Menaker Ida meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Diantaranya yakni mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat Manajer dan Direktur); mengurangi shift kerja; membatasi/menghapuskan kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu lanjut Menaker Ida, langkah lainnya yakni tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat. “Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan SP/SB atau wakil pekerja/buruh yang bersangkutan, ” katanya.

Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan dan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.010.579 orang. Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

“Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang, ” kata Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dialog dengan SP/SB mengenai dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan penanganannya.

“Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, ” kata Ida Fauziyah.

Langkah lainnya yakni melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Diantaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (teleconference) maupun lewat SE darn berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.

“Kami juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal, ” kata Ida Fauziyah.

Selain itu, Menaker Ida mengatakan langkah lainnya yakni memberikan bantuan program diantaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM).

Sidang Pleno dihadiri oleh Hayani Rumondang selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Unsur Pemerintah; Myra Maria Hanartani (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Organisasi Pengusaha; Pudji Santoso (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan Sekretaris LKS Tripartit Nasional, Aswansyah); serta para anggota LKS Tripartit Nasional.

 

M Sidarta (Foto istimewa )

 

Kurang Totalitas

Sayangnya hingga kini langkah Kemnaker untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap aspek ketenagakerjaan terlihat kurang totalitas. Bahkan Menaker sepertinya bertindak seolah-olah telah terjadi kevakuman Undang-undang Ketenagakerjaan. Akibatnya sikapnya kurang tegas dan ragu-ragu terhadap pengusaha nakal.

Padahal UU Ketenakerjaan Nonor 13 Tahun 2003 hingga saat ini masih eksis dan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Bagi negarawan dan pemimpin sejati mestinya menjadikan penegakkan hukum atau UU dalam situasi segawat apapun. Karena jika hal itu tidak dilakukan maka kondisinya bisa semakin rawan.

Tokoh buruh senior M Sidarta menyatakan kekhawatiran dan kekesalannya terkait dengan masih amburadulnya dan kurangnya totalitas untuk menyelamatkan pekerja /buruh Indonesia akibat wabah Covid-19.

Sidarta yang juga anggota LKS Tripartit Nasional merasa kecewa terkait dengan masih lemahnya koordinasi ketiga pihak. Contoh yang paling gampang saja adalah saat berlangsung tele conference sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Sidang kurang efektif dan waktunya sangat terbatas, sehingga pembahasan kurang detail dan tidak bisa tuntas. Bahkan dirinya merasa kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk bisa berbicara dalam tele conference tersebut. Padahal dia sudah mempersiapkan materi yang cukup panjang.

Sidarta yang juga menjabat Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat itu mengutarakan kepada Reaktor bahwa banyak pengusaha nakal bersikap “aji mumpung” mendompleng dan memanfaatkan kondisi Covid-19 yang notabene baru terjadi di tanah air sebulan terakhir ini.

“Pengusaha melakukan PHK sepihak dan cenderung mengesampingkan UU Ketenagakerjaan. Juga melakukan pengrumahan terhadap pekerja tanpa memperoleh upah semestinya. Bahkan mereka bersiasat agar tidak mau membayar THR dengan jumlah semestinya,” ujar Sidarta.

Sidarta menyerukan agar seluruh organisasi pekerja/buruh waspada dan perlu membuat posko-posko pengaduan, terutama perusahaan yang tidak ada serikatnya.

“Banyak yang tidak terjangkau oleh pengawas ketenagakerjaan, karena jumlah pengawas tidak banyak, sehingga perlu dibantu dengan pendirian posko-posko pengaduan,” katanya.

Lebih lanjut menurut Sidarta, posko pengaduan bisa dibuat pemerintah maupun serikat pekerja di berbagai daerah dengan membuka online supaya cepat sampai.

Hampir semua perusahaan yang ada serikatnya cenderung aman, yang rentan itu perusahaan yang tidak ada serikatnya itu paling rentan, perusahaan yang tidak ada serikatnya masih mayoritas jumlahnya

Untuk sektor garmen, tekstil dan perusahaan padat karya lainnya walau ada serikatnya, buruh atau pekerjanya termasuk yang rentan, oleh karena itu perlu ada pembelaan dan perlindungan maksimal dari pemerintah.

“ Dibutuhkan kehadiran nyata dari pemerintah yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan empati kepada rakyatnya dengan adil.Perusahaan sudah beroperasi hampir satu tahun, sebentar lagi puasa terus hari Raya Idul Fitri.

Soal THR tentu sudah direncanakan dan dianggarkan dananya jauh hari. Sementara wabah corona baru mencuat drastis satu bulan terakhir dan bulan ini sebagian merumahkan pekerjanya dan sebagian ada yang di PHK pada awal bulan april ini.

Jika masalah THR di beri toleransi resmi saya khawatir akan banyak pelanggaran secara masif “aji mumpung” memfaatkan isu Covid-19 ini,” pungkas Sidarta.

Perihal penutupan perusahaan atau lock out apapun dalih dan peyebabnya, baik terkait dengan kepailitan ataupun terjadi bencana, mestinya melalui perundingan yang diwarnai dengan proses negosiasi hingga bedah manajemen dan audit perusahaan.

Sebelum diputuskan semua pihak harus mencari solusi alternatif yang bisa menghindari lock out seperti efisiensi dengan jalan mengurangi jam kerja, shift, dan libur bergilir. Kalau efisiensi tersebut tidak bisa menolong, maka pemerintah berkewajiban memberikan insentif usaha secara transparan.

Semua pihak mesti memahami hakekat lock out. Secara harfiah lock out berarti penggembokkan atau penutupan perusahaan.
Dalam dunia ketenagakerjaan definisi dari lock out adalah keputusan manajemen perusahaan untuk melarang para karyawan memasuki areal perusahaan. Menurut Pasal 146 ayat (1) Undang Undang Ketenaga-kerjaan No. 13 Tahun 2003, lock out adalah penutupan perusahaan.

Mekanismenya diatur lebih lanjut dengan peraturan yang mana secara garis besarnya para pengusaha dilarang melakukan lock out secara diam-diam. Harus membicarakan lebih lanjut dengan Serikat Pekerja atau Buruh yang ada dilingkungannya lewat forum perundingan. Keputusan lock out harus diumumkan kepada buruh minimal tujuh hari sebelumnya. (*)

Pengusaha nakal Sidang LKS Tripartit Nasional. Masalah PHK massal akibat Covid-19

Related Post

Leave a reply