Menaker: Belum Ada Rencana Konkret Revisi UU Ketenagakerjaan

81 views

tolak revisi uu ketenagakerjaan

Reaktor.co.id, Jakarta — Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana konkret revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), baik draft maupun naskah akademis.

Hanif juga berharap kepada serikat pekerja agar tidak menyangsikan negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dalam setiap kebijakannya.

Meski demikia, ia menegaskan, rencana revisi merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian, dengan titik pandang memerhatikan kondisi pekerja ataupun calon pekerja.

“Kemnaker tetap memerlukan masukan perihal wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dari serikat pekerja, karena walaupun kajian diyakini sudah banyak, realitas terkadang berbeda, sehingga konteks masukan dari serikat pekerja menjadi penting,” tutur Hanif.

Menurutnya, wacana revisi UU Ketenagakerjaan menuai penolakan dari kalangan pekerja karena dinilai mengandung banyak pasal yang tidak berpihak kepada pekerja.

Hanif mengemukakan hal itu setelah pertemuan dengan perwakilan sembilan aliansi pekerja/buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (31/07/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi, Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah, Ketua Umum FSPI Indra Munawar, Ketua Umum SP Pariwisata Reformasi Sofyan Abdul Latif, Ketua Umum PPMI ’98 Abdul Hakim Abdallah, Ketua Umum FSP KEP KSPI Sunandar, PP RTMM Andri Martha, dan Direktur LBHN SPKEP SPSI, Ari Lazuardi.

Gelombang Penolakan

Di hari yang sama, sejumlah aksi penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan kalangan pekerja/buruh. Massa pekerja dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa di depan Istana Presiden.

Di Makassar, aksi penolakan dilakukan sejumlah aliansi gerakan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buru Nusantara (GSBN).

Aksi demonstrasi menentang revisi UU Ketenagakerjan juga direncanakan DPP FSP LEM SPSI pada 16 Agustus 2019 di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta.

Revisi UU Ketenagakerjaan diusulkan pihak pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pengusaha menilai UU Ketenagakerjaan perlu direvisi, terutama terkait pesangon dan masa kerja kontrak.*

 

Ketenagakerjaan Revisi UU Ketenagakerjaan Serikat pekerja

Related Post

Leave a reply