Membangun Platform Hubungan Industrial Konstruktif

280 views

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit harus bisa menjadi representasi hubungan industrial. Dibutuhkan platform yang tepat agar LKS bisa berkembang dan mampu melakukan pelayanan secara baik pada dunia usaha maupun pekerja sesuai tuntutan perubahan global.

Dengan platform baru tersebut kondisi rivalitas tajam yang saling berhadap-hadapan dalam tripartit selama ini diharapkan bisa berubah kearah peningkatan produktivitas, kualitas kerja, kompetensi dan daya saing pekerja.

Keberadaan platform menunjang Sarana Hubungan Industrial yang terdiri Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga kerjasama Bipartit, dan Lembaga kerjasama Tripartit untuk mengatasi masalah yang timbul.

Mewujudkan Hubungan Industrial Konstruktif

Profesor Kosuke Mizuno peneliti dari Center for Southeast Asian Studies Kyoto University (i)

Profesor Kosuke Mizuno peneliti dari Center for Southeast Asian Studies Kyoto University (i)

Profesor Kosuke Mizuno peneliti dari Center for Southeast Asian Studies Kyoto University Jepang, dalam seminar yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan bahwa gerakan buruh di Indonesia sekarang ini pada hakekatnya masih lemah dan kondisinya terfragmentasi.

Prof Mizuno juga menekankan bahwa sistem hubungan industrial di Indonesia masih belum menggembirakan. Sangat berbeda dengan di Jepang dan Jerman.

Di Jerman memiliki kepastian hukum tinggi. Sedangkan di Jepang cenderung menempuh penyelesaian perselisihan secara informal atau jalan perdamaian.

Serikat pekerja di Indonesia belum mampu mengembangkan gerakan yang lebih luas di luar tuntutan hak normatif. Juga belum menemukan pola sinergi dengan pengusaha yang bisa membangkitkan produktivitas dan daya inovasi.

LKS Tripartit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

Pada prinsipnya LKS tripartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi. Selama ini LKS Tripartit belum efektif karena terus berkutat mencari bentuk tanpa disertai platform yang tepat.

Saatnya membangun platform sebagai sarana untuk mendongkrak indeks literasi pekerja, kemampuan komunikasi, negosiasi dan koordinasi dalam mediasi hubungan industrial dan pengawasan Ketenagakerjaan. Platform juga ideal untuk mengembangkan bermacam aplikasi model layanan IT tenaga kerja untuk integrasi fungsi pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta jaminan sosial.

Hubungan industrial bisa tidak konstruktif bahkan meruncing dengan munculnya isu yang krusial, seperti akhir-akhir ini dimana pihak pengusaha yang tiba-tiba menuntut revisi UU Ketenagakerjaan hanya karena faktor yang belum jelas dan agenda tersembunyi. Yakni seolah-olah demi sesuatu yang belum pasti yakni asumsi datangnya industri padat karya.

Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan postur angkatan kerja nasional yang mayoritas berpendidikan rendah hanya akan menimbulkan perbudakan gaya baru dan menobatkan Indonesia sebagai bangsa kacung alias kuli.

Bahkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr. Agusmidah, S.H,M.Hum, mengatakan tidak tepat jika hubungan kerja yang diatur UU Ketenagakerjaan diganti menjadi lebih fleksibel karena mayoritas tenaga kerja di Indonesia tergolong belum memiliki keterampilan yang mumpuni. Hubungan kerja yang sifatnya fleksibel itu lebih tepat digunakan untuk pekerja profesional.

Jika hubungan kerja yang fleksibel itu dilaksanakan, yang akan terjadi yaitu situasi buruk di tempat kerja seperti yang terjadi di masa perbudakan. Oleh sebab itu ambisi merevisi UU Ketenagakerjaan mesti dikubur sebelum postur SDM nasional memadai.

Pemerintah perlu mendorong terwujudnya platform otentik yang khas ketenagakerjaan Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai macam aplikasi bidang ketenagakerjaan. Termasuk untuk bermacam usaha rintisan terkait perburuhan dan agregasi konten-konten berita yang menyangkut segala aspek luas ketenagakerjaan. Dengan adanya agregasi konten ketenagakerjaan maka segala persoalan ketenagakerjaan bisa tertangani secara efektif.

Saatnya menyambut bangkitnya era platform dengan kondisi faktual di dalam negeri. Mengingat platform merupakan ekosistem yang sangat berharga dan berpengaruh yang dapat dengan cepat dan mudah mengukur, mengubah dan menggabungkan plank atau fitur-fitur baru.

Organisasi serikat pekerja bisa secara mandiri atau berkolaborasi dengan perusahaan rintisan atau start-up membangun platform dan plank yang mampu merangkul individu pekerja secara efektif. Kapasitas inovasi nasional maupun inovasi daerah perlu diarahkan untuk menciptakan platform ketenagakerjaan yang searah dengan perkembangan ekonomi digital.

Agregasi Konten Ketenagakerjaan

Dinamika ketenagakerjaan di Indonesia yang menyimpan deposit konflik yang kontraproduktif dan hal-haal yang bisa merusak hubungan industrial perlu diatasi dengan komunikasi terapan dan media ketenagakerjaan yang mampu memproduksi konten yang positif. Konten yang mampu momotifasi pekerja dan menambah wawasan profesi.

Adanya media pekerja Indonesia yang mampu mewujudkan agregasi konten dari berbagai penjuru kawasan industri di Tanah Air bisa memacu produktivitas dan daya saing pekerja.

Selain itu juga bisa menepis atau mengatasi tindakan-tindakan atau aksi unjuk rasa yang tidak relevan dengan hubungan industrial. Seperti contohnya aksi unjuk rasa oleh massa tidak jelas yang bisa dikatakan salah sasaran kepada perusahaan PMA Jepang, seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), PT.Mitsubishi, dan lain-lain.  Karena adanya masalah pekerja oleh salah satu supplier yang merupakan tier industri otomotif. Toyota sendiri telah memiliki sekitar 105 supplier yang berada di tier 1. Kalau ditarik garis panjang yakni menyertakan tier 2 dan 3, jumlah tersebut bisa jadi langsung mencapai ribuan.

Dengan kondisi seperti itu jelas tidak relevan jika ada masalah ketenagakerjaan di pihak supplier maka PT Toyota harus terkena getahnya. Bahkan habis waktu untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Dengan adanya forum komunikasi dan media konten agregasi oleh pengurus serikat pekerja, maka kasus diatas bisa turut diatasi. Serikat pekerja harus peduli dengan segala persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Dan mesti siap membangun opini publik jika perusahaannya diganggu. Apalagi jika masalahnya terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan yang notabene adalah sumur kehidupannya.

Dengan adanya platform media, serikat pekerja bisa membantu menciptakan situasi yang baik antara pelaku industri dengan para suppliernya untuk mendukung proses produksi. Hal itulah yang juga disadari oleh Toyota Indonesia, yang membuat pabrikan otomotif asal Jepang ini coba menanamkan pemikiran tersebut.

Tak kurang dari Direktur Administrasi, Corporate & External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam yang sangat peduli untuk menciptakan hubungan industrial yang sangat kuat kepada UMKM selaku supplier tier 2 sampai tier 3.

Dibutuhkan media dan forum pelatihan bersama bagi entitas tier untuk mencapai standar yang sesuai. Mulai dari quality product, cost, delivery, complience, serta hal kompleks lainnya.

Urgensi Media Komunikasi Pekerja

Kegiatan Workshop hubungan industrial kali ini merupakan momentum untuk membangun media komunikasi yang bisa meningkatkan daya literasi para pekerja. Daya literasi adalah prasyarat utama dalam mewujudkan organisasi pekerja yang kuat sesuai dengan semangat zaman.

Media massa buruh dalam berbagai bentuk terkini sangat strategis untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, Dimana para buruh dituntut meningkatkan kompetensi diri. Peningkatan itu niscaya ditentukan oleh tingkat literasi kaum buruh. Masih rendahnya tingkat literasi buruh saat ini bertemali dengan rendahnya indeks literasi nasional. Menurut The World Most Literate Nation Study tingkat literasi Indonesia dalam peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti.

Sebelum Indonesia merdeka, pada era sekitar tahun 1930-an tingkat literasi kaum buruh di Tanah Air justru pernah dalam tingkat yang tinggi. Hal itu ditandai dengan adanya media massa yakni tiga surat kabar yang dikelola sendiri oleh kaum buruh dan tokoh pergerakan bangsa yakni koran Moestika, Oetoesan Indonesia dan Soeara Oemoem.

Konten ketiga koran diatas selain menjadi senjata kaum buruh dalam hubungan kerja juga menjadi alat yang hebat untuk mendongkrak tingkat literasi kaum buruh. Tokoh pendongkrak literasi tersebut antara lain Haji Agus Salim, Surjopranoto, Sukiman, Muhamad Hatta.

koran buruhKini tantangan dan tekanan terhadap organisasi buruh semakin kompleks. Selain meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, organisasi buruh juga memiliki misi penting yakni meningkatkan literasi bagi buruh dan keluarganya.

Tingkat Literasi adalah salah satu faktor untuk menjadikan buruh mampu menempatkan dirinya bisa setara dengan pengusaha. Menurut UNESCO, definisi Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

Dengan tingkatan literasi yang meningkat buruh bisa membuat aksi lebih efektif. Meningkatkan kompetensi lebih cepat dan bisa bernegosiasi dengan piawai.

Agenda organisasi serikat pekerja membutuhkan daya literasi yang baik. Tanpa kemampuan literasi yang bagus dari pengurus organisasi buruh, maka setiap langkah perjuangannya sulit diviralkan dengan baik. Dengan kemampuan literasi yang bagus serikat pekerja bisa mengimbangi kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kaum buruh.

Dengan daya literasi yang bagus, buruh bisa membedah secara komprehensif kondisi perusahaan dan masalah kebangsaan yang terkait perburuhan.

Seperti mengkritisi ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA).  Dengan daya literasi yang bagus buruh bisa mengkaji pasal kententuan tentang TKA yang hingga kini tidak jelas kriterianya dan ukurannya.Meningkatnya tingkat literasi otomatis menambah kemampuan bernegosiasi.

Selama ini forum perundingan ketenagakerjaan belum diikuti oleh para perunding yang efektif. Akibatnya proses perundingan secara dini sudah mengalami kebuntuan. Dalam situasi genting seperti itu kuncinya terletak kepada kepiawaian bernegosiasi.

Platform Vokasional

Indonesia perlu totalitas menggalakkan program vokasional atau kejuruan yang berbasis apprentice untuk membangunkan nilai tambah lokal. Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Diperlukan platform yang bisa menunjang program vokasional.

Di Tanah Air pernah diterapkan sistem Apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti industri pesawat terbang PT DI pernah mencetak puluhan ribu teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan.

Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya menjadi pemagangan. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus.

Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk apprenticeship adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Pemagangan berbasis link and match sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi berbasis platform. Ini bisa sukses dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah.

Untuk mewujudkan link and match perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha/industri yang diwakili oleh KADIN serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Perspektif link menunjukkan proses, yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut.Baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya.

Penutup

Pemberlakuan pasar bebas dan terjadinya disrupsi tekologi sangat berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan di Tanah Air. Diperlukan platform ketenagakerjaan untuk menunjang pengerahan dan pendayagunaan naker sehingga bisa berlansung secara masive action yang didukung oleh Wahana Latihan Kerja yang sesuai dengan kemajuan zaman.

Platform juga bisa mengatasi permasalahan laten berupa tingginya biaya untuk merekrut tenaga kerja. Serta masalah ukuran produktivitas tenaga kerja. Biaya untuk merekrut tenaga kerja antara lain biaya iklan lowongan, biaya seleksi, dan biaya pelatihan karyawan baru.

Tidak semua karyawan baru yang diterima perusahaan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Karyawan yang kurang kompetensinya harus diberikan pelatihan ulang atau retraining dengan bantuan platform. Retraining dalam hal ini adalah bentuk pelatihan yang dikhususkan untuk karyawan yang baru direkrut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. (Arif Minardi).*

Makalah disampaikan dalam Workshop Kerjasama Serikat Pekerja di Indonesia dengan Japan Council of Metalworkers Union (JCM) untuk Membangun Hubungan Industrial yang Konstruktif di Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Bekasi, 27 Juni 2019.

 

hubungan industrial Kawasan Industri Ketenagakerjaan LKS Tripartit

Related Post

Leave a reply