Membangkitkan Kembali Media Massa Buruh

115 views

HARI buruh sedunia 2019 merupakan momentum untuk membangun wahana yang bisa meningkatkan daya literasi kaum buruh.

Daya literasi adalah prasyarat utama dalam mewujudkan organisasi buruh yang kuat sesuai dengan semangat zaman.

Media massa buruh dalam berbagai bentuk terkini sangat strategis untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Para buruh dituntut meningkatkan kompetensi diri. Peningkatan itu niscaya ditentukan oleh tingkat literasi kaum buruh.

Masih rendahnya tingkat literasi buruh saat ini bertemali dengan rendahnya indeks literasi nasional.

Menurut The World Most Literate Nation Study, tingkat literasi Indonesia dalam perignkat 60 dari 61 negara yang diteliti.

Yang lebih menyedihkan menurut UNESCO tingkat literasi membaca di Indonesia hanya 0,001 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang, hanya 1 orang dengan minat baca tinggi.

Sebelum Indonesia merdeka, pada era sekitar tahun 1930-an tingkat literasi kaum buruh di Tanah Air justru pernah dalam tingkat yang tinggi. Hal itu ditandai dengan adanya media massa yakni tiga surat kabar yang dikelola oleh kaum buruh dan tokoh pergerakan bangsa, yakni koran Moestika, Oetoesan Indonesia, dan Soeara Oemoem.

Koran Soeara Oemoem
Koran Oetoesan Indonesia

Konten ketiga koran di atas selain menjadi senjata kaum buruh dalam hubungan kerja juga menjadi alat yang hebat untuk mendongkrak tingkat literasi kaum buruh. Tokoh pendongkrak literasi tersebut antara lain Haji Agus Salim, Surjopranoto, Sukiman, dan Mohamad Hatta.

Kini tantangan dan tekanan terhadap organisasi buruh semakin kompleks. Selain meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, organisasi buruh juga memiliki misi penting meningkatkan literasi bagi buruh dan keluarganya.

Tingkat Literasi adalah salah satu faktor untuk menjadikan buruh mampu menempatkan dirinya bisa setara dengan kekuasaan, baik kekuasaan kapitalis maupun pemerintahan.

Menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.

Dengan tingkatan literasi yang meningkat, buruh bisa membuat aksi lebih efektif, meningkatkan kompetensi lebih cepat, dan bisa bernegosiasi dengan piawai.

Agenda organisasi serikat pekerja membutuhkan daya literasi yang baik. Tanpa kemampuan literasi yang bagus dari pengurus organisasi buruh, maka setiap langkah perjuangannya sulit diviralkan dengan baik.

Dengan kemampuan literasi yang bagus serikat pekerja bisa mengimbangi kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kaum buruh.

Dengan daya literasi yang bagus, buruh bisa membedah secara komprehensif kondisi perusahaan dan masalah kebangsaan yang terkait perburuhan, seperti mengkritisi kebijakan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dengan daya literasi yang bagus, buruh bisa mengkaji pasal kententuan tentang TKA yang hingga kini tidak jelas kriterianya dan ukurannya.

Meningkatnya tingkat literasi otomatis menambah kemampuan bernegosiasi. Beberapa tahun ke depan, sektor ketenagakerjaan masih menyimpan konflik yang substansial terkait dengan pengupahan dan hubungan industrial.

Dalam kaidah manajemen modern, pekerja pada prinsipnya juga berperan sebagai stakeholders. Oleh sebab itu, serikat pekerja sangat berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Serikat pekerja sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengkaji dan menganalisa kinerja perusahaan secara objektif.

Selama ini forum perundingan ketenagakerjaan belum diikuti oleh para perunding yang efektif. Akibatnya, proses perundingan secara dini sudah mengalami kebuntuan. Hasil perundingan yang diperoleh tidak memuaskan karena dalam status win-lose atau lose-lose.

Begitu pula teknik bernegosiasi juga sering kurang memadai. Padahal, dalam situasi penting seperti itu, kuncinya terletak kepada kepiawaian bernegosiasi.

Ada baiknya kita merujuk teori pakar manajemen Leight L. Thompson dalam bukunya The Mind and Heart of the Negotiator.

Menurut Thompson, penyebab seseorang menjadi perunding yang buruk karena faktor motivasi dan kemampuan literasi dari si perunding. Akar masalahnya terjadi pada tiga hal yang mendasar, yaitu faulty feedback, satisfacing, dan self reinforcing incompetence.

Dalam berbagai kasus sengketa ketenagakerjaan, tidak jarang para perunding justru melakukan faulty feedback atau umpan balik yang salah.

Perundingan ketenagakerjaan sering diwarnai oleh satisficing atau terpaksa menerima hasil perundingan yang bernilai rendah.

Dalam proses perundingan, pemerintah dan perusahaan perlu memberikan bahan-bahan yang lengkap terkait dengan kondisi terkini. Hal itu untuk mencegah fenomena self reinforcing incompetence yang menyebabkan ketidakefektifan dalam perundingan. (Arif Minardi, Totoksis)

 

Buruh Hari Buruh Ketenagakerjaan Media Buruh Media Pekerja

Related Post

Comments are closed.