Media Mainstream Berperan Populerkan Buzzer

55 views
Buzzer Pendukung Jokowi

Foto Buzzer Pendukung Jokowi yang beredar di media sosial.

Reaktor.co.id, JakartaBuzzer (pendengung), yaitu orang yang mempromosikan atau mempopulerkan sebuah produk, jasa, sosok, dan ide di media sosial, ternyata dipopulerkan oleh media mainstream.

Kerap terjebak dengan isu-isu yang dibangun oleh buzzer-buzzer politik, media arus utama justru berperan besar dalam menaikan popularitas buzzer.

Demikian dikemukakan pengamat media sosial pemilik perusahaan Drone Emprit PT Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, saat menjadi salah satu narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa (9/10/2019) malam.

Ismail menjelaskan, hampir setiap partai politik dan pemimpin politik punya pasukan cyber army. Bukan hanya mengerahkan manusia, kelompok-kelompok politik juga mengerahkan robot untuk menaikan isu tertentu lewat media sosial Twitter.

Saat sebuah tagar (hashtag) menjadi trending topic, media mainstream kerap terjebak mempopulerkan isu tersebut.

“Begitu masuk tranding biasanya media langsung mencari tahu ini apa sih, baik itu media mainstream, televisi, media setengah mainstream. Akibatnya, harusnya tagar hanya berisi 3 ribu kicauan, meledak semakin membesar karena dipopulerkan oleh media massa,” kata Ismail.

“Padahal ketika isu itu diangkat tagar itu bukan sekedar mainkan isu biasa, karena ada upaya pengaruhi opini publik, ada tujuan tertentu,” imbuhnya.

Jika media mainstream ikut terjebak dengan pola isu yang dibuat buzzer, maka masyarakat tidak menerima haknya untuk mendapatkan isu penting selain pertarungan politik semata.

Isu buzzer mulai mencuat ketika unjuk rasa mahasiswa akhir September lalu ramai dibicarakan di media sosial. Banyak warganet menyoroti “buzzer politik istana” yang terkesan kebal hukum meski menyebarkan informasi palsu alias hoaks.

Belakangan, pihak istana menyatakan tidak lagi membutuhkan buzzer. Pihak kepolisian pun menyatakan akan menertibkan buzzer.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara turut angkat suara soal rencana pemerintah menerbitkan para buzzer di media sosial yang membuat gaduh.

Rudiantara mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, posisi buzzer sama dengan influencer dan tidak ada yang salah dengan aktivitas buzzer selama tidak melanggar Undang-Undang.

“Di UU ITE nggak ada buzzer dilarang. Apa bedanya buzzer dan influencer, buzzer dengan endorser. Selama enggak melanggar undang-undang, mau buzzer, mau influencer ya sama saja,” kata Rudiantara seperti dikutip dari detik.com.

Rudiantara mengatakan, pelanggaran yang ditindak berkaitan dengan konten yang melanggar undang-undang. Dia menegaskan tidak ada aturan yang melarang buzzer.

“Kalau melanggar baru dikenakan tindakan. Kalau nggak, ya nggak apa-apa,” jelas Rudiantara.

“ITE itu enggak ada istilah kata mengenai buzzer. Apalagi melarang buzzer, influencer dilarang. Mereka sama. Influencer atau endorser itu lebih ke arah komersial,” terangnya.

Pengamat media sosial, Enda Nasution, mengatakan, buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan.

“Buzzer biasanya lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, lalu kemudian biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya dan kemudian menyebarkan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, buzzer ada yang dibayar dan ada juga yang hanya sukarelawan. (rml/detikcom/kompas).*

 

Buzzer Media Mainstream Media Massa media sosial

Related Post

Leave a reply