May Day 2020 : Perang Simultan untuk Batalkan RUU Cipta Kerja

462 views

 

 

Peringatan Hari Buruh Sedunia 2020 dalam suasana pandemi Covid-19. Peringatan juga dalam situasi buruh yang sedang berjuang habis-habisan untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Kondisi saat ini boleh dianalogikan serikat pekerja sedang mengalami perang simultan yang amat sengit melawan beberapa musuh secara bersamaan. Yakni menghadapi musuh yang tidak tampak, melawan invisible hand yang berkepentingan dalam penyusunan omnibus law RUU Ciptaker, dan menghadapi rezim yang sangat menganak-emaskan kapitalis komprador.

 

Reaktor.co.id – Peringatan kali ini juga diwarnai dengan kesedihan yang mendalam karena terjadinya pengrumahan dan PHK massal akibat pandemi.

Celakanya, kedua kasus diatas prakteknya cenderung tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk itu serikat pekerja perlu membentuk crisis center untuk mencari solusi dan mengadakan advokasi terhadap mereka yang terancam PHK.

Dalam suasana May Day kali ini kaum buruh juga dihadapkan kepada fenomena kenormalan baru atau a new normal yang semakin menampakkan bentuknya. Para pekerja mesti beradaptasi dengan kenormalan baru seperti kerja di rumah dan kegiatan organisasi serikat pekerja/buruh yang dikendalikan secara jarak jauh.

Peringatan May dau 2020 juga diwarnai dengan datangnya era Revolusi Industri 4.0 yang menyebablan kenormalan baru. Yang bisa menjungkirbalikan nasib buruh karena semakin banyak masalah ketenagakerjaan yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan peraturan yang sudah ada.

Apalagi sengketa pengupahan di tanah air hingga kini masih ditangani dengan menerbitkan peraturan yang tambal sulam. Faktor-faktor yang memicu terjadinya sengketa pengupahan yang terjadi setiap tahun menjadi tidak relevan ketika gelombang disrupsi teknologi melanda dunia. Kondisinya semakin tidak relevan ketika suatu bangsa memasuki era Industri 4.0.

Dalam era tersebut sistem ketenagakerjaan dan ketentuan tentang perjanjian kerja diambil alih oleh mesin. Lalu jam kerja menjadi fleksibel sehingga sistem pengupahan menjadi fluktuatif dan dikendalikan secara digital.

 

Muhamad Sidarta ( Foto Istimewa )

Konsolidasi Semua Lini

“RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya untuk memberi karpet merah kepada investor dan pelaku usaha semata, tidak untuk melindungi hak dan kepentingan kaum buruh/pekerja,” kata Muhamad Sidarta, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat yang disampaikan lewat pers release menyambut May Day.

Menurut Sidarta, kita semua bisa melihat dengan jelas bahwa proses dan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut mengabaikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2019.

“Sejak awal dalam proses dan pembahasannya tidak melibatkan serikat pekerja/buruh dan elemen rakyat lainnya sebagai pemangku kepentingan, juga mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, sehingga semakin liberal dalam pratiknya,” tegas Sidarta.

Menurut tokoh pergerakan buruh senior yang pernah dijuluki Che Guevara dari Tatar Pasundan itu, rencana aksi besar besaran untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Disisi lain Panja Omnibus Law Cipta Kerja terus melakukan pembahasan tidak terlihat indikasi untuk melakukan penundaan terhadap klaster ketenagakerjaa, bahkan lebih gamblang karena klaster ketenagakerjaan banyak yang melakukan penolakan akan dibahas pada sesi terakhir di DPR. Artinya DPR sejatinya tetap memiliki niat untuk terus membahas RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaa,” ungkap Bung Darta.

Oleh sebab itu pada May Day kali ini akan lebih fokus kembali melakukan konsolidasi di semua tingkatan sampai akar rumput untuk menuntut RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sempat diplesetkan menjadi RUU Cilaka dibatalkan di saat penyebaranCovid-19 lagi berada di puncaknya. Yang ditandai dengan PSBB di berbagai daerah untuk sama-sama fokus menghadapi Covid-19 sampai tuntas,

“Kali ini kami tidak melakukan aksi ke jalan sebagai ajang konsolidasi dan perjuangan kaum buruh/pekerja seperti tahun-tahun sebelumnya demi keselamatan buruh/pekerja dan turut memutus mata rantai penyebaran covid-19, kami akan merayakan May Day dengan memaksimalkan social media baik perorangan maupun kelompok-kelompok untuk konsolidasi dan menyuarakan perjuangan yang masih panjang ini,” jelas Sidarta.

Di saat yang bersamaan, lanjut dia, banyak perusahaan yang mengaku terdampak covid-19 atau ada yang memfaatkan isu Covid-19, sehingga banyak buruh yang di PHK dan di rumahkan sepihak. THR yang tidak diberikan sepenuhnya atau dicicil bertahap atau ditunda dengan alasan terdampak Covid-19, oleh karena itu perlu kerja ekstra pengawas ketenagakerjaan untuk membuktikan kebenarannya.

Dengan demikian, May Day 2020 ini pihaknya akan mendirikan posko-posko pengaduan dampak Covid-19 disemua tingkatan sampai tingkat pabrik yang akan disinergikan dengan fungsi, tugas dan tanggungjawab pengawas ketenagakerjaan.

“Posko-posko tersebut dimaksudkan untuk menerima pengaduan buruh/pekerja terhadap perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan perusahaan yang tidak memberikan hak normatif pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan kena dampak Covid-19,” ujar Bung Darta (*).

May Day 2020 Perang Simultan untuk Batalkan RUU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply