Masa Sidang III DPR : Jangan Kelabui Rakyat, Stop Pembahasan Omnibus Law

645 views

Kondisi rakyat bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga jika pihak DPR RI dalam masa sidang III kali ini memaksakan diri untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam situasi pandemi Covid-19.

Reaktor.co.id – Menyikapi pembukaan Masa Sidang III DPR RI pada 30 Maret 2020, masyarakat khususnya para pekerja/buruh menuntut DPR agar mengambil keputusan yang tepat dan bijak.

DPR hendaknya tidak mengelabui rakyat dengan mengambil keputusan kontroversial dan bisa meresahkan rakyat.  Jangan sampai masa sidang diboncengi oleh penumpang gelap yang selama ini sangat bernafsu untuk segera menggolkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“DPR-RI mendengar aspirasi rakyat agar segera hadirkan solusi atas penyebaran Covid-19 dan kami di DPR-RI akan bekerja sesuai fungsi dan wewenang kami untuk membantu pemerintah menghadirkan solusi untuk rakyat,” kata Ketua DPR Puan Maharani usai memimpin Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus di kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Puan, Paripurna Pembukaan Masa Sidang III harus dilaksanakan agar DPR dapat melakukan pekerjaannya di bidang pengawasan, anggaran, dan legislasi. Jika terus ditunda, DPR tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Karena itu masa reses yang kemarin diperpanjang harus diakhiri, lalu dilakukan rapat paripurna untuk membuka masa persidangan berikutnya. Sebab jika masa sidang tidak segera dibuka, maka tugas-tugas DPR akan terbengkalai baik tugas pengawasan, penganggaran, dan legislasi,” ujar Puan.

Dalam rapat paripurna pekan depan, seluruh anggota diundang untuk hadir. Sesuai mekanisme dan tata tertib persidangan dewan, harus dihadiri sedikitnya tiga orang pimpinan dan 50 persen plus 1 kehadiran anggota.
“Jadi memang kami mengundang semua anggota untuk dapat hadir,” ujarnya.

Tuntutan

Demi untuk menjaga ketahanan nasional dan tidak menyebabkan gejolak yang besar ditengah masyarakat yang tengah menghadapi pandemi Covid-2019. Dalam berbagai akun sosial media sedang trending tuntuan organisasi serikat pekerja/buruh yang menyatakan tuntutan kepada DPR sebagai berikut :

1. Membatalkan pembahasan Omninus Law RUU Cipta Kerja dalam situasi pendemi Covid-19.
2.Memastikan tanggung jawab negara untuk menyediakan segala kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19 termasuk meyediakan pangan, air,sanitasi dan bantuan finansial bagi rakyat miskin.
3.Menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi segenap pekerja.
4.Segera merealokasi pos APBN untuk kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19 seperti penyediaan APD

Mestinya anggota DPR lebih dekat dengan konstituennya dalam situasi Pandemi Covid-2019.

Publik melihat tidak ada agenda krusial dari DPR dalam waktu dekat, kecuali menegaskan sikap untuk menunda pembahasan Omninus Law RUU Cipta Kerja. Ini penting agar keresahan rakyat segera teratasi.

Rakyat terus resah karena pihak perancang dan yang paling berkepentingan dengan omnibus law hingga kini tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan penggalangan dukungan untuk RUU Cipta Kerja agar segera disyahkan.

Disisi lain gelombang penolakan terhadap omnibus law oleh rakyat semesta yang meliputi elemen pekerja/buruh bersama mahasiswa, LSM, akademisi, petani, nelayan dan lain-lain kini terhenti sejenak namun tidak surut akibat merebaknya Covid-19.

Kondisinya semakin tidak kondusif karena beberapa pihak telah “membonceng” Covid-19 untuk melakukan degradasi terhadap kepentingan kaum pekerja/buruh seperti usulan memangkas THR, melakukan PHK sepihak tanpa prosedur yang benar, hingga sikap menutup mata terhadap sistem K3 untuk pencegahan Covid-19.

Organisasi Serikat pekerja/buruh tidak lengah dalam situasi pandemi Covid-19. Mereka terus koordinasi internal maupun eksternal untuk terus menolak omnibus law. Bahkan pengurus pusat FSP LEM SPSI telah membuat surat kepada Presiden, DPR dan kementerian terkait agar menarik/mencabut omnibus law RUU Cipta Kerja.

Surat DPP FSP LEM SPSI tertanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada DPR dan Presiden RI, yang ditembuskan kepada kementerian terkait menyatakan bahwa :

Dibutuhkan, kebersamaan, saling asah, saling asih, saling asuh, dan terutama persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan bukan hanya di satu negara. Tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bekerja-sama dalam menghadapi Pandemi dan Epidemi Virus Corona (Covid 19) tersebut.

Oleh karenanya, seluruh apa saja yang menjadi sumber permasalahan, perbedaan, konflik-konflik yang terjadi haruslah disingkirkan terlebih dahulu.

Begitupun kami kaum pekerja/buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI dan berbagai elemen buruh yang lain yang sepemikiran, yang sedianya akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam waktu yang tak terbatas sampai RUU tersebut dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah atau ditolak oleh DPR.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan kamipun menghormati larangan dan permintaan dari pihak yang berwenang untuk menghindari keramaian (pengumpulan massa).

Serta secara moral kami juga ikut prihatin dan mendukung usaha pemerintah dalam pencegahan dan mengatasi virus corona tersebut, maka kami khususnya FSP LEM SPSI menunda/membatalkan seluruh rencana aksi unjuk rasa tersebut. Demikian pula rencana rapat-rapat organisasi akan dijadwalkan ulang (rescheduling) sampai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Dengan adanya penundaan/pembatalan unjuk rasa tersebut yang merupakan hak dasar serikat pekerja untuk mengadakan unjuk-rasa, maka seyogyanya, kamipun memohon dan mendesak kepada pemerintah, agar melakukan hal yang berimbang yaitu secara bijaksana tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dan alangkah lebih baik lagi apabila RUU tersebut dibatalkan karena pada kenyataannya RUU tersebut juga menyebabkan keresahan di berbagai kalangan, khususnya bagi kaum buruh, dimana RUU tersebut selain meresahkan malahan juga telah menjadi momok yang tak kalah menakutkannya dengan virus corona.

Menurut kami permintaan tersebut diatas cukup fair, artinya ada keseimbangan dan kesetaraan dalam menyikapi suatu permasalahan dan perbedaan yang menyebabkan dan mengarah kepada pengumpulan massa, dimana salah satu pihak tidak menjalankan hak konstitusinya yakni dengan pembatalan unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, berimbang dengan permintaan agar pembahasan RUU tersebut dibatalkan, sejalan dengan pembatalan unjuk rasa.

Bahwa apabila saat ini pemerintah telah menjalankan kebijakan pembatalan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja bersama DPR dengan alasan tersebut diatas, maka kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas adanya kebijakan yang bijaksana tersebut.

Karena akan mengurangi keresahan kaum buruh, dan lebih konsentrasi membantu pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi virus Corona (Covid 19) tersebut dengan mematuhi seluruh kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mencegah virus tersebut khususnya di tempat kerja maupun dilingkungan rumah buruh.

Serta kami siap untuk membantu langsung apabila diperlukan dalam hal terjadi permasalahan yang menyangkut stabilitas dan keamanan negara. (*)

Batalkan omnibus law RUU Cipta Kerja Masa sidang DPR

Related Post

Leave a reply