Marsinah, Glembuk Penguasa dan Dusta Pembangunan

93 views

Pada era kekuasaan rezim orde-baru kaum buruh menghadapi kekuasaan yang keji dan tangan besi. Pahlawan buruh Marsinah yang berasal dari desa Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang meninggal setelah diculik dan dianiaya aparat merupakan klimaks dan potret betapa sempurna kekejian penguasa yang menjadikan buruh sebagai tumbal pertumbuhan ekonomi.

( Foto istimewa )

Marsinah adalah gadis desa yang lugu dan pekerja keras. Dia ingin menggapai kemajuan dengan  bekerja keras sebagai buruh pabrik arloji di Sidoarjo. Kekritisan Marsinah terhadap hak normatif buruh dan upah layak, serta tekadnya untuk bergerak bersama kawan-kawannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi kerja justru dibayar dengan nyawanya.

Dirinya dituding sebagai provokator, penabur bibit radikalisme yang bisa membangkitkan proletariat radikal. Padahal faktanya Marsinah hanyalah buruh perempuan lugu yang berpikiran maju. Dirinya tampil vokal dilingkungan kerjanya tanpa isme-isme dan tanpa doktrin yang berat-berat.

            Dalam suasana perburuhan terkini, semangat Marsinah masih relevan. Ditengah hiruk pikuknya masalah ketenagakerjaan, kita semua menjadi rindu terhadap sosok Marsinah. Pada saat ini Marsinah patut dijadikan cermin besar untuk mawas diri bagi para aktivis buruh, utamanya bagi pimpinan organisasi buruh yang kini jumlahnya sudah menjamur.

Dialektika perjuangan Marsinah yang menurut keluarga dan kawan-kawan bernuansa sepi ing pamrih, rame ing gawe bisa menjadi obat insyaf bagi pemimpin buruh yang selama ini berjuang sarat pamrih dan  mengedepankan perutnya sendiri.  Marsinah juga seperti menampar bagi pihak-pihak sontoloyo yang selama ini mempolitisir nasib buruh hanya untuk menggapai kursi di lembaga legislatif atau kursi di pemerintahan.

           Setelah rezim orde baru tamat, perilaku penguasa dan pengusaha terhadap buruh berubah. Namun perubahan tersebut justru sangat makan hati kaum buruh. Sejak gerakan reformasi berhasil menggulingkan Presiden Soeharto, pemerintahan selanjutnya tidak lagi represif, kejam dan otoriter terhadap aktivis buruh, namun sering berperilaku mengglembuk kaum buruh. Glembuk penguasa terhadap elit buruh hingga kini masih terus terjadi. Pendekatan presiden dan menterinya serta para kepala daerah terhadap persoalan perburuhan nuansanya adalah tradisi musiman yang sarat glembuk-glembuk halus yang masih jauh dari solusi yang esensial terkait perburuhan. Penguasa hanya bermulut manis menjelang hari buruh, setelah itu ingkar, dan ingkar janji lagi.

         Presiden mestinya tidak perlu lagi melakukan glembuk terhadap elit buruh. Seperti mengajak makan bersama dan bepergian dengan pesawat kepresidenan bersama elit buruh saat peringatan May Day. Hal itu justru menimbulkan resistensi dan disintegrasi di akar rumput kaum buruh. Presiden sebaiknya merubah sistem dan gaya komunikasinya terhadap kaum buruh. Presiden perlu langkah persuasif terhadap kaum buruh untuk menggenjot produktivitas nasional yang mengedepankan perbaikan kesejahteraan buruh diluar aspek pengupahan.

( Foto istimewa )

Solusi dan kreativitas Presiden untuk meringankan beban kehidupan buruh sangat ditunggu. Seperti kreativitas Presiden untuk membangun perumahan buruh dengan skema yang murah dan terjangkau. Kreativitas Presiden untuk memberikan modal berusaha bagi keluarga buruh dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Kreativitas seperti itu justru akan meningkatkan modal sosial presiden bertambah tinggi ketimbang dengan cara glembuk-glembukan dengan elit buruh.

Dusta Pembangunan, Dirasa Sejak Lajang hingga Penuh Uban

Nasib buruh sejak berstatus lajang dengan masa kerja nol tahun hingga kepalanya dipenuhi dengan uban tetap saja terpuruk dan menjadi tumbal pertumbuhan ekonomi. Sederet dusta pembangunan sudah sangat akrab dimata dan telinga buruh. Berbagai program pembangunan yang bersifat populis bahkan jarang sekali menyentuh kaum buruh. Seperti program beras miskin atau raskin. Begitu juga dengan program populis lainnya seperti program keluarga harapan (PKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR).

Begitu juga program-program seperti transportasi massal dan program lain yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).Mestinya pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memunculkan dusta pembangunan terhadap kaum buruh. Pemerintah mestinya berpikir keras untuk meringankan beban kaum buruh agar upah buruh tidak semakin tergerus habis untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, biaya perumahan dan biaya pendididkan.

Selama ini ada dana alokasi khusus sektor perhubungan kepada pemerintah daerah. Namun hal itu peruntukkannya tidak efektif dan salah sasaran. Sebaiknyaa alokasi semacam itu diberikan untuk pelayanan ransportasi kaum buruh.

( Foto istimewa )

       Untuk mewujudkan stimulus transportasi buruh adalah mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk transportasi perkotaan dalam konteks sistem transit untuk melayani kaum buruh. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan. Pasal 162 UU No. 32/2004 10 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi antara lain penetapan di bidang transportasi.

Selama ini kaum buruh cukup menderita karena tinggal berdesak-desakan dalam kamar kontrakan yang kumuh selepas mereka bekerja keras. Hingga kini mereka sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Melihat kondisi ini perlu pengadaan rumah  bagi para pekerja dalam jumlah yang cukup dengan skema pembiayaan yang bisa digapai. 

Pemerintah wajib memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk memperoleh permukiman yang layak huni dan berkeadilan sosial. Harapan para pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah harus segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Antara lain dengan menggenjot Program Sejuta Rumah yang difokuskan untuk kepentingan buruh.

Pengadaan perumahan dengan sistem rusunawa selama ini masih banyak kendala dan kurang menguntungkan bagi pekerja. Apalagi standar mutu bangunan rusunawa dan letaknya yang terpencil menyebabkan pembangunan rusunawa menjadi mubazir dan utilisasinya tidak bisa optimal. Dengan kasus seperti diatas pentingnya menetapkan dan melaksanakan  standar serah terima pembangunan rusunawa sehingga mutu dan kualitasnya baik. Hingga kini keinginan rakyat untuk memperoleh kualitas konstruksi bangunan rusunawa yang sesuai dengan standar mutu belum terpenuhi.

Pada saat ini para buruh telah terhimpit oleh beban keluarga dan kondisi perekonomian yang memprihatinkan. Kondisi mereka akan semakin terpuruk jika tidak ada program pengadaan perumahan untuk buruh. (Totoksis)

Marsinah upah murah

Related Post

Comments are closed.