Manajemen PT KAI Tanggapi Tuntutan Serikat Pekerja

77 views
Kantor Pusat PT KAI

Kantor Pusat PT KA. (Foto: heritage.kai.id)

Reaktor.co.id  — Direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluarkan aturan yang melarang pasangan suami istri bekerja satu tempat kedudukan dan satu unit, dengan alasan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Peraturan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 153 Ayat 1 huruf f  yang mengatur soal larangan menikah dengan teman sekantor yang biasa diatur perusahaan.

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peratauran perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menentang Peraturan Pernikahan Pekerja pada Satu Wilayah itu dan menuntut manajemen PT KAI untuk mencabutnya.

Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) se Jawa Sumatera di Palembang, Jumat (21/6/2019), SPKA mengeluarkan keputusan mogok kerja jika tuntutan pencabutan peraturan pernikahan pekerja PT KAI dalam satu wilayah tidak dipenuhi.

Tuntutan SPKA antara lain mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) tanggal 14 Desember 2017 yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 153 Ayat 1 huruf f.

MK menyatakan, larangan menikah dengan teman sekantor tidak sejalan dengan norma Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Dalam pertimbangan, MK menyatakan, pertalian darah atau perkawinan adalah takdir, hal yang tak dapat dielakkan. Selain itu, dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu.

Pihak PT KAI menyatakan menerima putusan MK tersebut dengan tidak melakukan PHK, namun tetap mengatur agar suami istri tidak bekerja di satu wilayah atau direktorat agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Manajer Humas Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan pihak PT KAI sudah memberikan tanggapan atas tuntutan SPKA melalui Humas PT KAI pusat.

Mengutip pernyataan Vice President Public Relations PT KAI, Edy Kuswoyo, Ixfan mengatakan pihak manajemen sedang melakukan proses mediasi bersama SPKA di Disnaker Kota Bandung.

“KAI akan menjalankan hasil Tripartit yang SPKA laporkan ke Depnaker, yang sampai sekarang masih belum selesai, dan itu yang sedang diupayakan oleh KAI,” kata Ixfan mengutip keterangan Edy Kuswoyo.

Manajemen PT KAI mengharapkan para pegawai tidak melakukan pemogokan kerja karena dapat berdampak pada terganggunya layanan kereta api. Pemogokan dikhawatirkan menganggu perekonomian masyarakat.

“KAI berharap SPKA dapat menghormati proses mediasi yang sedang berjalan, dengan tidak melakukan pemogokan atau aksi apa pun karena dapat mengganggu layanan kereta api penumpang dan barang di Jawa-Sumatera,” jelas Ixfan. (R1/Kanalindonesia).*

 

kereta api Ketenagakerjaan Pekerja peraturan perusahaan

Related Post

Leave a reply