Malaysia Tidak Mengakui PRT sebagai Pekerja

142 views
Ilustrasi PRT

Ilustrasi PRT

Reaktor.co.id, JakartaUndang-Undang Ketenagakerjaan di Malaysia tidak mengakui pembantu rumah tangga (PRT) sebagai pekerja. UU tersebut hanya menyebut mereka sebagai pembantu rumah tangga dan mengecualikan dari banyak ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955.

Menurut Asosiasi Pengusaha Pembantu Malaysia (MAMA), pada 2018 terdapat lebih dari 250.000 pekerja rumah tangga terdaftar di Malaysia. Semuanya pekerja migran.

Hal itu dikemukakan organisasi pemantau pekerja wanita, Tenaganita, saat memperingati Hari Migran Internasional di sekretariat Tenaganita, Rabu (18/12/2019).

“Pekerja rumah tangga memberikan layanan yang tak ternilai di rumah dengan merawat anak-anak, orang tua dan lemah, dan mengelola rumah tangga, sehingga memungkinkan orang Malaysia menikmati standar hidup yang jauh lebih tinggi dan pada saat yang sama memungkinkan bagi banyak ibu untuk bergabung dengan angkatan kerja,” kata Direktur Tenaganita, Glorene A Das, dilansir Antara.

Menurut Tenaganita, Perayaan Hari Migran Internasional akan tetap tidak berarti bagi ribuan pekerja rumah tangga yang bekerja keras untuk waktu yang lama, jam yang tidak diatur, sering dibayar rendah atau tidak dibayar, kehilangan makanan yang layak, tempat yang layak untuk beristirahat dan sebagainya.

“Kami juga mengakui bahwa banyak majikan memperlakukan pekerja rumah tangga mereka dengan bermartabat dan adil, sejumlah kasus yang ditangani oleh Tenaganita menyoroti fakta bahwa pelecehan terhadap pekerja rumah tangga di Malaysia tidak jarang terjadi,” katanya.

Tenaganita berpendapat pekerja rumah tangga sepenuhnya dikecualikan dari Orde Upah Minimum sejak awal (2012) hingga amandemen terakhir (2018).

“Kami secara teratur menangani kasus-kasus pekerja rumah tangga yang tidak dibayar sama sekali selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun,” katanya.

Dikatakan pula, pekerja rumah tangga bekerja tidak hanya sebagai pekerja rumah tangga, tetapi juga sebagai pekerja komersial di toko majikannya.

Glorene mendesak pemerintah untuk mengambil langkah segera untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga diberikan perlindungan hukum yang layak mereka dapatkan sebagai pekerja.

Selain itu agar memungkinkan pembantu rumah tangga memperoleh hak-hak dasar mereka seperti jam kerja yang diatur, upah minimum, perlindungan sosial, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat dan akses ke mekanisme pengaduan yang efektif untuk mendapatkan ganti rugi.*

 

Malaysia Pekerja Migran Pembantu Rumah Tangga PRT

Related Post

Leave a reply