Mahasiswa Bandung Mulai Hadang Omnibus Law, MPBI Agendakan Aksi Besar-Besaran.

1625 views

Melihat pasal-pasal omnibus law RUU Cipta Kerja banyak yang “keblinger”, maka mahasiswa mulai unjuk rasa turun ke jalan. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang merupakan forum bersama federasi serikat pekerja/buruh tengah menyusun agenda aksi bersama.

Reaktor.co.id – Dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa, mahasiswa punya peran besar dan selalu mengemukakan amanat penderiaan rakyat (ampera). Serta menjaga common sense ( pikiran sehat ) bangsa. Ketika elit penguasa pikirannya sedang sakit dan kebijakannya despotik, rakyat jadi sengsara hidupnya.

Saat ini mahasiswa melihat zaman edan, bagaikan “kebo nyusu gudel”, serba terbalik. Penguasa terlalu memanjakan orang kaya. Pembangunan makin timpang dan terlalu menganak emaskan pengusaha hitam. Wong cilik justru diperas secara sistemik lewat Undang-Undang “sapu jagat” demi kepentingan investor yang notabene adalah kapitalis komprador.

Melihat pasal-pasal omnibus law RUU Cipta Kerja banyak yang “keblinger”, maka mahasiswa unjuk rasa turun ke jalan. Mereka menolak RUU Cipta Kerja yang pasal-pasalnya justru merugikan rakyat, cenderung merusak lingkungan dan dapat memiskinkan kaum pekerja/buruh. Harkat, martabat, profesi dan kesejahteraan kaum pekerja bisa terpuruk jika RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tidak dibatalkan.

Selain itu RUU itu juga berpotensi menghancurkan lingkungan hidup warisan generasi mendatang. Dan yang paling tragis RUU Cipta Kerja ternyata menjadikan bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi sangat liberal.

Perguruan tinggi asing diberi karpet merah dan bisa mengeruk keuntungan sebebas-bebasnya, guru dan dosen asing yang notabene adalah tenaga kerja asing (TKA) justru dimanjakan. Mereka boleh bekerja di Indonesia tanpa sertifikasi dan tidak ada lagi regulasi yang merintangi.

Melihat semua itu mahasiswa yang dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa disebut sebagai “belia ajaib” kini terpanggil memikul kembali tugas sejarahnya. Untuk kembali meretas jalan kerakyatan berjuang bersama rakyat.

Seperti yang diperlihatkan ratusan mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung yang melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law. Aksi pada 28/02 dimulai pukul 15.30 dari Kampus Unisba, Jalan Tamansari Kota Bandung.

Setidaknya 200 orang mahasiswa yang berasal dari Unisba, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STIA Algifari, Uninus dan Unpas ikut dalam aksi.

Koordinator Aksi, Acep Jamaludin mengatakan, terdapat beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law yang dinilainya bisa menyengsarakan rakyat dan tidak sesuai dengan harapan.

“Jelas kecacatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini terbukti dalam RUU Omnibus Law. Dengan alasan investasi biar lebih maju, dengan alasan kemajuan ekonomi Indonesia dan dengan alasan indeks pembangunan manusia maka dibentuk Omnibus Law,” ujar Acep di Jalan Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, program RUU Omnibus Law bukanlah solusi. Justru RUU akan menyebabkan rakyat Indonesia makin menjerit terkhusus beberapa elemen.

“Karena di Omnibus Law itu bukan hanya cipta kerja tapi ada tentang UMKM tentang investasi, perpajakan. Kurang lebih ada 11 kluster di dalam RUU Omnibus Law,” katanya.

Adapun tiga poin yang menjadi tuntutan PMMI Kota Bandung terkait RUU Omnibus Law. Yakni:

1. Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sejatinya hanya memberikan pelayanan kepada borjuasi komperador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri untuk menjalankan ekspor capital serta menjadikan Indonesia menjadi negeri yang terus tergantung dan dipaksa mengemis dengan utang dan investasi.
2. Menuntut kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mendesak Pemerintah dan DPR-RI agar segera membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Jalankan segera Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.

Aksi Pemanasan

Dalam peristiwa yang sama diatas, meskipun diguyur hujan deras disertai angin kencang, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta beserta Mahasiswa PMII Aksi “Tolak RUU Omnibus Law CILAKA” Di Balai Kota Bandung.

“Demi kepentingan pekerja/buruh, angkatan kerja, pemuda, mahasiswa dan anak cucu kita semua agar kedepan yang lebih baik,” kata Bung Darta.

Menurut tokoh senior gerakan buruh Indonesia itu, aksi diatas merupakan pemanasan untuk kalangan mahasiswa.

“Sebagai generasi muda dan angkatan kerja kalau nggak berjuang niscaya kehilangan kesempatan dan terjajah dengan sistim Omnibus Law kalau sampai disahkan. Oleh karena itu rakyat tidak bisa berjuang sendiri sendiri, kalau berjuang sendiri sendiri bisa kalah bareng-bareng, oleh karena itu semua elemen rakyat harus berjuang bersama sama untuk masa depan yang lebih baik sebagaimana cita-cita Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” terang Sidarta dalam orasinya.

Secara gamblang Sidarta mengajak seluruh kaum buruh bersatu berjuang bersama seluruh elemen rakyat melawan OMNIBUS LAW CILAKA yang bisa sengsarakan rakyat. Jangan sampai generasi muda, pemuda, mahasiswa dan generasi mendatang justru mendapat warisan yang sangat memilukan dalam ketenagakerjaan, yakni :

1. Upah Sangat Murah( Upah Tunggal/Upah Minimum Provinsi/UMP di Jawa Barat Rp 1,8 Juta/bulan dan Upah Khusus Padat Karya bisa dibawah UMP).

2. Status kontrak dan Outsourcing seumur hidup. Karena pasal 59 UUK 13/2003 dihapus.

3. Kapan saja mudah di PHK. Karena Pasal 151 UU Ketenagakerjaan 13/2003 dihapus.

4. Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh omnibus law dipermudah masuk pada semua level dan disemua sektor usaha. Bahkan sekarang sudah berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019, Tanggal 27 Agustus 2019, tentang jabatan tertentu yang dapat di duduki oleh TKA.

Agenda Aksi Besar MPBI

Dalam peristiwa terpisah, di Jakarta pada 28/02 tersusun lagi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Yang merupakan forum bersama federasi serikat pekerja/buruh untuk mengusung agenda aksi bersama.

Dalam klaim saat ini MPBI sudah ada di 34 provinsi. Terdiri dari 50 federasi. MPBI digalakkan dengan tujuan untuk melawan ketiadadilan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jika digabung semua maka MPBI mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di seluruh Indonesia. Majelis buruh ini akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja/buruh Indonesia yang ada di Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menuturkan aktifnya kembali MPBI dengan penuh ketulusan, kesadaran dan semangat kebersamaan buruh.
“Kenapa MPBI disusun kembali, karena yang kami hadapi juga punya kekuatan besar. Kami menanggalkan ego masing-masing. Bersatu untuk terus memperjuangkan hak-buruh,” katanya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (28/2).

Dia menilai, perjuangan MPBI selalu melalui strategi konsep, lobi dan aksi. Hal ini menunjukan kedewasaan gerakan buruh dalam bertindak.

Saat ini kata Andi Gani, upaya mendegradasi hak-hak buruh melalui Omnibus Law Cipta Kerja diperjuangan dengan lobi-lobi ke partai politik di DPR.

Beberapa yang sudah dilobi di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. Selanjutnya akan ke PDIP, Nasdem dan lainnya.

“Kami akan melakukan demo terbesar se-Indonesia jika dialog atau diskusi untuk memberikan masukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak didengarkan,” jelasnya. (TS).*

mahasiswa bergerak tolak omnibus law MPBI PMII unjuk rasa

Related Post

Leave a reply