LPKS Diminta Tingkatkan Kualitas Pelatihan Kerja

134 views
Rakor Asosiasi LPKS

Rakor Asosiasi LPKS (Foto: Kemnaker.co.id)

Reaktor.co.id, Jakarta — Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tergabung dalam wadah Asosiasi LPKS diminta meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas.

Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu upaya pemerintah mempersiapkan tenaga-tenaga kompeten dan profesional yang dapat bersaing di tingkat global, khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi, dan artifisial intelligent.

Ajakan bagi LPKS soal kualitas pelatihan kerja swasta itu dikemukakan staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bidang Ekonomi dan SDM, Aris Wahyudi, saat membuka Rakor Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Denpasar, Bali, Selasa-Jumat (25-28/6/2019).

“Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini,” kata Aris dirilis keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta , Jumat (28/6/2019).

Aris mengatakan, perbaikan mutu lulusan lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat.

“Kedepan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja andal, termasuk LPKS ini,” katanya.

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini tercatat 7.764 LPKS. Namun, dari jumlah itu, baru 5.047 lembaga yang sudah terdaftar dan memiliki vocational identification number (Vin) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan.

Rakor LPKS ini dihadiri beberapa asosiasi besar yaitu Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), serta Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) dan para pengelola LPKS dari seluruh Indonesia. (R1/Kemnaker).*

Profil LPKS

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

2. Program pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yal1g ingin dicapai, materi, pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

4. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. (Pasal l KEPMENAKERTRANS.229/2003).

KETENTUAN UMUM
Pasal 13 UU.13/2003
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.229/2003
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan.*

 

Kemnaker Latihan Kerja LPKS Pekerja

Related Post

Leave a reply