KSP Bubar, SP Perlu ‘Jembatan’ Baru Penghubung Istana

161 views

Kantor Staf Presiden (KSP) segera dibubarkan lalu diganti dengan lembaga baru yang lebih adaptif dengan perkembangan terkini. KSP selama ini menjadi ‘jembatan’ penghubung antara Serikat Pekerja (SP) dengan Presiden RI Joko Widodo. Berbagai lobi dan aspirasi dari SP disampaikan kepada KSP agar langsung mendapat perhatian yang cepat dari Presiden.

Gekanas diterima KSP (Foto Gekanas)

Reaktor.co.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan lembaga yang dipimpinnya akan bubar pada 19 Oktober 2019. Menurutnya, lembaga serupa akan kembali dibentuk Presiden Joko Widodo lewat peraturan presiden (perpres) yang baru nanti.

“Intinya lembaga ini tetap ada nanti, tapi harus dibubarkan dulu. Tanggal 19 nanti sudah off semuanya, setelah itu akan muncul lagi Perpres berikutnya,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (16/10).

Moeldoko mengatakan kemungkinan KSP akan berubah nama, namun sampai hari ini belum diputuskan oleh Jokowi. Selain berganti nama, ia menyebut KSP akan memiliki tugas baru, yakni delivery unit.

Moeldoko menyatakan setelah KSP bubar, maka dirinya beserta deputi, dan unsur pendukungnya tak ada lagi. Sementara itu, pegawai negeri sipil yang ditempatkan di KSP juga akan kembali ke lembaganya masing-masing.
Namun, kata Moeldoko, bisa saja PNS yang ditugaskan di Sekretariat KSP masih bertahan sambil menunggu Jokowi membentuk yang baru lewat keppres.

“Sampai dengan terbentuk lagi. Deputi sih enggak ada lagi, saya dan seluruh deputi dan unsur-unsurnya enggak ada. Kecuali sekretariat,” tuturnya.

Deputi IV KSP Eko Sulistyo berorasi saat aksi unjuk rasa FSP LEM SPSI (Foto FSP LEM SPSI)

Jembatan SP

KSP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam Pasal 16 disebutkan, masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.

Merujuk laman ksp.go.id, KSP merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. KSP diisi oleh PNS dan non-PNS.

Tugas KSP, adalah memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden. KSP juga berfungsi menyelesaikan masalah secara komprehensif andai pelaksanaan program prioritas nasional menghadapi kendala. Kepala Staf Kepresidenan dibantu oleh beberapa Deputi dan Kesekretariatan.

Deputi I Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Energi dan Infrastruktur Strategis dijabat Darmawan Prasodjo. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis dijabat Yanuar Nugroho

Kemudian, Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis dijabat Denni Puspa Purbasari. Diikuti Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi yang dijabat Eko Sulistyo. Sementara itu Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden dijabat Yan Adikusuma.

Selama ini ketika terjadi aksi unjuk rasa serikat pekerja/buruh di depan Istana Merdeka, pihak KSP senantiasa menjadi penerima perwakilan SP. Tak jarang KSP juga memanggil menteri dan lembaga terkait jika diperlukan. Berbagai macam aspirasi dan tuntutan dari pihak SP selalu diterima dengan baik dan untuk selanjutya ditindak lanjuti setelah terlebih dahulu dilapokan kepada Presiden.

Masalah terkait SP selama ini ditangani langsung oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo. Acap kali Eko langsung hadir ditengah aksi unjuk rasa SP dan berorasi di tengah peserta unjuk rasa pekerja.

Presidium GEKANAS, Arif Minardi ( foto Media LEM SPSI)

Dalam kesempatan terpisah, Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Arif Minardi menyatakan bahwa untuk kedepan lembaga baru pengganti KSP sebaiknya diisi oleh orang yang paham benar dengan masalahnya. Jika terkait dengan masalah ketenagakerjaan, maka KSP mesti ditangani oleh sosok yang kredibel, punya integritas dan memiliki pengalaman yang lengkap tentang masalah ketenagakerjaan.

“Sebaiknya tidak diisi oleh sosok oportunis yang memburu jabatan semata. Sosoknya mesti tahu secara detail terkait masalah ketenagakerjaan.

Sehingga Presiden mendapat gambaran yang lengkap tentang masalah ketenagakerjaan dan dipihak SP merasa puas karena aspirasinya sudah terserap dengan baik dan proses solusinya bisa berkelanjutan,” papar Arif.

Lebih jauh Arif menjelaskan, ada premis bahwa “setan” selalu bersembunyi di balik detail untuk menggagalkan usaha kita. Itulah mengapa kewaspadaan terhadap detail sangatlah penting. Manajemen detail bukanlah manajemen mikro.

Perhatian kantor kepresidenan terhadap detail bukanlah rasionalisasi untuk manajemen mikro, kontrol secara berlebihan, atau meragukan upaya para menteri Kabinet Kerja.

“Manajemen detail untuk menentukan arah serta menetapkan rangkaian kebijakan pemerintahan Jokowi yang paling baik dan untuk melaksanakan rangkaian kebijakan tersebut secara meyakinkan, cepat dan efisien,’ terang Arif.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa staf kepresidenan memiliki lima tugas pokok yakni mengelola perkembangan politik, strategi pembangunan, intelijen dan komunikasi.

Keandalan staf kepresidenan dalam menyajikan hal detail terhadap Presiden sangat membantu menguraikan kebuntuan dan implementasi kinerja kabinet. Selain itu juga membantu audit organisasi dan menemukan hambatan program kementerian.

Sekedar catatan, pada Kabinet Kerja jilid pertama Presiden Jokowi  selalu memerintahkan para menteri untuk segera menemukan titik-titik yang mengalami kebuntuan, lalu melakukan totoknya agar sirkulasi darah bisa mengalir sempurna. Itulah analogi Presiden Jokowi untuk mengatasi kebuntuan program kementerian.

Harapan rakyat yang sangat besar terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi harus dikelola dengan baik. Harapan tersebut sekaligus merupakan modal sosial yang sangat berguna untuk menjalankan roda pembangunan. Oleh sebab itu pentingnya menjadikan kantor kepresidenan berfungsi seefektif mungkin untuk membantu kementerian teknis atasi kebuntuan. (TS).*

kantor staf kepresidenan manajemen detail

Related Post

Leave a reply