Kredibilitas Tim Tripartitnas Hadapi Kemelut RUU Cipta Kerja

448 views

Sebagai tindak lanjut pertemuan pemerintah dengan pihak serikat pekerja/buruh di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) terkait RUU Cipta Kerja dibentuk tim dengan prinsip setara dengan tripartitnas.

Menko Polhukam Mahfud MD Memimpin Pertemuan dengan Serikat Pekerja

Reaktor.co.id – Tim yang setara dengan tripartit nasional yang akan dibentuk mesti melibatkan langsung ketua umum atau presiden SP/SB dengan prinsip kesetaraan dari tiga pelaku hubungan industrial.

Tim tidak harus dibentuk dengan SK Presiden RI. Karena nantinya bisa ewuh pakewuh. Yang terpenting adalah faktor kredibilitas dari segenap tim. Kredibilitas seorang pemimpin serikat pekerja adalah kualitas, kapabilitas, dan kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Terutama kepercayaan dari massa buruh.

Selain memiliki kredibilitas juga harus punya kompetensi yang mumpuni terkait masalah ketenagakerjaan kini dan masa depan. Yang dibuktikan dengan pikiran, konsep dan tulisan-tulisan. Lebih baik lagi jika pemikiran dan tulisan para tokoh buruh itu telah dimuat di media massa mainstream.

Sehingga telah teruji secara publik dan pemikiran serta tulisannya terstruktur dengan baik dan bersifat ilmiah dengan kadar obyektivitas yang tinggi. Bukan sekedar pemikiran yang bombastis dan sarat slogan. Karena dunia ketenagakerjaan sudah berubah secara drastis karena gelombang disrupsi yang disusul oleh pandemi Covid-19.

Hal diatas untuk menepis bahwa para tokoh-tokoh buruh yang masuk tim tidak hanya bisa menuntut dan hanya pandai orasi saat berunjuk rasa saja. Tetapi juga bisa berdialog, memberi solusi serta adu argumentasi dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun mengatakan saat ini pihaknya fokus mendengarkan masukan dan pendapat dari berbagai stakeholder ketenagakerjaan.

Menurut Ida, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk mendengar dengan baik pandangan dari para pekerja/buruh hingga dari pengusaha.

“Jadi dari seluruh stakeholder ketenagakerjaan, kita mendengarkan kembali pandangan dan pikiran mereka,” ujar Ida kepada wartawan saat menyerahkan bantuan sosial Presiden RI kepada serikat pekerja/serikat buruh terdampak Covid-19.

Menurut Ida, masukan dari seluruh pihak tersebut akan menjadi upaya untuk menyempurnakan RUU Cipta Kerja. Ida melanjutkan, selain klaster ketenagakerjaan, klaster lain dalam RUU Cipta Kerja masih terus dibahas oleh DPR. Ida pun tidak bisa memastikan kapan RUU Cipta Kerja ini akan disahkan.

Menaker bertanggung jawab untuk menyusun tim setara Tripartitnas RUU Cipta Kerja dengan catatan mesti melibatkan seluas luasnya serikat pekerja/buruh. Jangan sampai ada serikat pekerja yang ditinggal atau tidak diikut sertakan. Semua perwakilan SP/SB mesti diakomodasikan. Pemerintah jangan hanya mendengar atau menampung usulan sepihak dari pengurus konfederasi untuk mengisi tim tersebut. Semua pengurus federasi mesti dilibatkan, sekalipun jumlahnya cukup banyak.

Ilustrasi Tripartit

Penolakan Pembahasan

Perlu dicatat sebelumnya telah terjadi penolakan pembahasan RUU Cipta Kerja di LKS Tripartit Nasional.

LKS Tripartit Nasional pada 14 Mei 2020 telah menghadiri undangan rapat badan pekerja LKS Tripartit Nasional No.: 04/UND-SEKRT/BP-TRIPNAS/V/2020 tertanggal 2020 dengan agenda pembahasan RUU Cipta Kerja (OmnibusLaw).

LKS Tripartit dari Unsur Serikat Pekerja menyampaikan dengan Tegas Hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja Khususnya Klaster Ketenagakerjaan
2. Meminta kepada Pemerintah untuk menarik kembali klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja
3. Meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
4. Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk tidak segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan perlindungan Pekerja/Buruh yang masih bekerja bertaruh nyawa ditengah penyebaran Covid-19
5. meminta dengan hormat agar LKS Tripartit Nasional tidak membahas Omnibuslaw RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan sesuai dengan pernyataan presiden dan ketua DPR RI sampai dengan pandemic covid-19 selesai. Perlindungan terhadap Hak-hak Pekerja/Buruh mulai dari Upah, THR dan lain-lain.

Dalam pertimbangannya disampaikan bahwa serikat pekerja/buruh telah menyampaikan dan menyatakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Penyampaian penolakan telah disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI baik melalui surat resmi, Media maupun dengan unjuk rasa damai dan diyakini bahwa pemerintah dan DPR RI mengetahi hal tersebut oleh karenanya Pemerintah agar tidak memaksakan kehendak untuk membahasnya.

Disampaikan pula oleh LKS TRIPNAS unsur SP/SB kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI agar menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Pernyataan diatas ditanda tangani oleh:
1. R. Abdulah Ketua Umum SPKEP SPSI
2. H. Nurdin S DPP KSPSI
3. Muhamad Sidarta FSP LEM SPSI
4. Sahat Butar Butar FSP KEP KSPI
5. Alimansyur A. A KSPSI
6. Carlos Rajagukguk KSBSI

Pertemuan Serikat Pekerja dengan pemerintah di Kantor Menko Polhukam

Hasil Pertemuan Menko Polhukam

Hasil pertemuan pimpinan SP/SB dengan pihak pemerintah, pada hari Rabu siang, 10 Juni 2020 di Ruang Rapat Kemenko Polhukam (Jakarta).Pihak Pemerintah yang hadir adalah Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mensekneg, Menaker, dan Kepala Straf Kepresidenan (KSP).

Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD, dilanjutkan oleh Menko Perekonomian yang menjelaskan tentang omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pihak SP/SB menyampaikan tanggapan atas paparan pemerintah. Diawali oleh Andi Gani (Presiden KSPSI), disusul Ketum SBSI, Said Iqbal (Presiden KSPI), R. Abdullah (Ketum SP KEP SPSI), Edi, mewakili Jinto (ketum SPTSK), dan terakhir Bambang dari (SP KEP KSPI).

Hal yang mengemuka dalam pertemuan Menko Polhukam, yakni

-Menolak omnibus law baik proses, maupun isi RUU Cipta Kerja.
-Agar kluster ketenagakerjaan dibahas ulang dari awal, bila menjadi hambatan proses omnibus law, agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari omnibus.
– Membentuk tim dengan prinsip setara tripartitnas, dengan melibatkan Ketua Umum dan Presiden SP/SB. Dengan prinsip kesetaraan dari tiga pelaku hubungan industrial. Diusulkan tim diresmikan lewat SK Presidsen RI.

Dalam pertemuan selaku ketua umum SP KEP SPSI R. Abdullah memaparkan hasil kajian GEKANAS kepada para menteri dan staf kementerian.

Sebelum rapat ditutup, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa usulan dari SP/SB ini akan dibahas secara internal dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dibawah koordinasi Menaker.

Baleg DPR RI

 

Proses Legislasi Tidak Mewakili Semua

Menurut M Nur Sholikin dari Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) proses legislasi RUU Cipta Kerja sarat masalah dan tidak mewakili semua.

Meski publik mengecam isi dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sejak draf rancangan diserahkan oleh pemerintah pada 12 Februari 2020.

Badan Legislasi DPR (Baleg) yang ditunjuk membahas RUU kemudian dengan segera membentuk panitia kerja (Panja).
Di tengah pembahasan, pemerintah dan DPR kemudian sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dengan dalih untuk membuka ruang dialog lebih luas.

Pembahasan RUU ini melalui Panja dan penundaan pembahasan soal ketenagakerjaan menurut saya bermasalah.
Proses legislasi di DPR selain tunduk pada sejumlah undang-undang, juga diatur dalam tata tertib DPR. Instrumen ini yang mengatur rinci tata cara membahas undang-undang di DPR. Tata tertib ini penting untuk memastikan secara formal proses legislasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tata tertib yang sudah diatur, ada permasalahan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Untuk membahas RUU Cipta Kerja, Baleg membentuk Panja yang beranggotakan sebanyak 40 orang. Baleg sendiri total berjumlah 80 orang.

Padahal Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang yang disahkan pada 2 April 2020 lalu mengatur bahwa pembahasan seluruh materi RUU harus dilakukan dalam rapat kerja oleh alat kelengkapan – dalam hal ini Baleg.
Apabila ada substansi yang tidak disetujui dalam Baleg, maka pembahasannya dapat dilanjutkan dalam rapat Panja.
Jadi seharusnya seluruh materi muatan RUU oleh seluruh anggota Baleg, bukan oleh Panja.

Pembahasan lewat Panja dapat mencederai konsep keterwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk fungsi pengawasan dan anggaran.

Gamblangnya, ada konstituen yang tidak terwakili karena ada 40 anggota Baleg tidak masuk sebagai anggota Panja.
Panja seharusnya hanya membahas materi tertentu dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang belum disepakati pada tingkat Baleg.

DIM adalah alat bantu dalam penyusunan peraturan yang berisi topik-topik pembahasan dan penjabaran masalah terkait.
Dalam membahas RUU Omnibus Cipta Kerja, pembahasan yang hanya dilakukan melalui Panja dapat menutup ruang dialog yang lebih luas diantara seluruh anggota Baleg yang seharusnya mengemban aspirasi konstituennya.

Ruang diskusi dan aspirasi dalam membahas materi RUU semakin terbatas dalam lingkup Panja. Situasi ini berpotensi munculnya ketertutupan proses dan minimnya informasi untuk publik.

Praktik semacam ini membuat DPR, termasuk dalam membahas RUU, semakin elitis dan eksklusif. Bahkan tak jarang rapat Panja dilakukan secara tertutup atau di lokasi yang sulit diakses oleh publik.

Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dan hak partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Praktik membahas materi RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya yang langsung diserahkan ke Panja merupakan bentuk pelanggaran prosedur. Ini adalah pelanggaran terhadap aturan internal yang disusun sendiri oleh DPR. (*)

Kredibilitas Tim Tripartitnas Hadapi Kemelut RUU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply