KPR Bersubsidi: Permintaan Tinggi Tapi Kuota Sudah Habis

108 views

Kuota rumah bersubsidi dari pemerintah sangat terbatas jumlahnya, Akibatnya, penyaluran kredit perumahan perbankan juga melambat. Padahal, segmen ini bisa menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan.

Ilustrasi Rumah bersubsidi

Reaktor.co.id – Kuota subsidi pemerintah untuk pembiayaan/kredit perumahan yang populer disebut Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis. Habisnya kuota FLPP itu berdampak pada terhentinya pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) oleh pengembang.

Dampak lain dari terbatasnya kuota FLPP itu, penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini relatif melambat. Padahal, pasar hunian bersubsidi tergolong sangat besar, dan seharusnya bisa menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan.

Bagi Bank Tabungan Negara (BTN), misalnya, kredit hunian segmen subsidi masih menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit konsumer perseroan.

Bank plat merah ini, menurut Direktur Konsumer BTN, Budi Satria, memiliki pangsa pasar rumah subsidi lebih dari 90% melalui FLPP. Per Juli 2019, BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk Program 1 Juta Rumah sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp 43,64 triliun.

Ironisnya, kuota FLPP yang disediakan pemerintah relatif terbatas jumlahnya sehingga berimbas pada melambatnya laju penyaluran kredit bank. Padahal, segmen ini menjadi tumpuan di saat kredit pemilikan rumah (KPR) komersial tumbuh melambat.

“Permintaan properti memang sedikit melambat, justru permintaan paling tinggi adalah rumah subsidi. Sekarang terbalik, rumah subsidi permintaannya tinggi tapi kuotanya tidak ada,” ungkap Budi Satria, dilansir Bisnis, belum lama ini.

BTN belakangan menerima kuota skema FLPP tambahan sekitar 2.467 unit. Namun, kuota tambahan itu pun pun telah habis.

Ilustrasi Rumah bersubsidi (Antara)

Skema baru

Guna mengantisipasi agar KPR subsidi tetap berjalan, BTN akan mengandalkan skema baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Skema baru BP2BT itu merupakan hasil kerja sama Pemerintah dengan Bank Dunia. BTN menerima kuota sekitar 13.000 unit dan telah menyalurkan kredit sekitar 50 unit.

Skema BP2BT memberikan keringanan uang muka KPR sampai 40% atau dengan jumlah maksimal Rp 40 juta untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Tingkat bunga skema ini disesuaikan dengan suku bunga kredit di tingkat pasar. (AF)*

BTN Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP habis KPR Bersubsidi penyaluran kredit reaktor rumah subsidi

Related Post

Leave a reply