KPK Cokok Seluruh Direksi Perindo Terkait Impor Ikan

79 views

Kasus Korupsi di era Jokowi semakin ganas hingga merasuki Perindo yang notabene adalah BUMN yang bertugas mengelola sumber daya perikanan. Korupsi di laut ternyata lebih ganas dibanding ombak.

Kantor Pusat Perindo

Reaktor.co.id – Beberapa waktu lalu terjadi polemik seru terkait pemberitaan bahwa Indonesia dengan kekayaan laut yang melimpah melakukan impor ikan asin. Berita ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Kini KPK telah membuktikan bahwa impor ikan sarat dengan korupsi. Berkat operasi tangkap tangan (OTT), KPK telah menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang dilakukan di Jakarta dan Bogor.

Total ada sembilan orang yang diamankan KPK dalam OTT pada Senin (23/9/2019) itu. Mereka terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta.

“Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak importir swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. OTT ini dilakukan terkait dugaan adanya transaksi haram antara Perindo dan pihak swasta. Diduga terjadi suap terkait jatah kuota impor jenis ikan tertentu.

Ketiga direksi yang dicokok KPK yakni Direktur Utama Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit.

Perum Perikanan Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempunyai peranan dan posisi pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Ternyata BUMN ini padat dengan modus korupsi berjamaah yang melibatkan direksi, karyawan dan pihak importir ikan.

KPK telah menyita sejumlah uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat (USD) dalam OTT tersebut. Duit tersebut berjumlah USD 30 ribu atau sekitar Rp 400 juta.

“Tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD 30 ribu atau lebih dari Rp 400 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.  OTT yang dilakukan KPK berkaitan dengan kuota impor jenis tertentu. Pihak yang ditangkap yaitu seluruh jajaran direksi pada Perum Perindo diduga menerima fee sebagai jatah kuota impor ikan.

“Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta,” ujar Syarif. “Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem,” imbuhnya.

Direksi Perindo yang dicokok KPK ( foto istimewa )

Modus korupsi di Perindo sudah diendus sejak lama, terjadi sambung menyambung diantara direksi pada eranya. Risyanto Suanda ditunjuk oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno sebagai Direktur Utama Perum Perindo pada Desember 2017 menggantikan Syahril Japarin.

Risyanto meraih gelar Sarjana Perikanan dengan spesialisasi pengelolaan sumberdaya perikanan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1998. Gelar Magister Sains bidang remote sensing untuk pengelolaan wilayah pantai diraih di Universitas Gadjah. Dan jenjang Doktoral di bidang Manajemen Bisnis di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Secara terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sebenarnya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengimpor ikan dari luar. “Ikan untuk konsumsi sangat luar biasa (melimpah). Jadi, tidak ada alasan sebetulnya untuk menyerap ikan dari impor,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji Narmoko beberapa waktu yang lalu.

Pihak KKP menegaskan kalaupun kelonggaran impor itu ditujukan untuk mempermudah industri, pihaknya berharap ada cara lain. Semestinya KKP bersama Kementerian Perdagangan memperbaiki handling process. Karena itu yang menjadi salah satu tanggungjawab Kemendag untuk memperbaiki barang-barang yang masuk di pasar.

Pihak KKP menyatakan harga ikan tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah. Harga ikan yang terlalu rendah akan memukul nelayan sebab ongkos tangkap mereka sangat mahal.

Ikan impor

Selama ini Perindo sebenarnya telah mengantongi potensi transaksi penjualan ikan jutaan dolar perbulan. Namun potensi itu kurang digarap secara serius. Salah satu potensi itu pernah mencuat dalam pameran eksportir dan produsen seafood internasional di Vietnam atau Vietfish 2019, pada 29-31 Agustus 2019. Potensi itu sebesar USD 6,3 juta per bulan, namun lepas begitu saja.

Dalam pameran tersebut, Perum Perindo merupakan satu dari 4 perusahaan asal Indonesia yang diundang oleh KBRI Indonesia di Hanoi dan KJRI Indonesia di Ho Chi Minh City untuk menjadi exhibitor Vietfish 2019 mewakili tanah air.

Adapun Perum Perindo menawarkan beraneka jenis produk perikanan ekspor unggulan seperti tuna, cumi, gurita, cakalang, udang vannamei, kerapu, kakap merah, kakap putih dan silago.

Perindo sudah 29 tahun beroperasi. Kini BUMN itu merambah seluruh lini bisnis perikanan dan kelautan, dari hulu hingga hilir; dari Sabang sampai Merauke. Perindo juga memperluas usaha budidaya, penangkapan ikan hingga pengolahan dan perdagangan ikan dan hasil laut lainnya. Perindo juga sudah ancang-ancang mengelola pengusahaan jasa wisata, kuliner hingga edukasi maritim.

Menteri BUMN Rini Suwandi bersama direksi Perindo (istimewa)

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 yang terbit tanggal 20 Januari 1990 dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Lalu, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000. Tahun 2013 terbit PP Nomor 9 yang antara lain mencantumkan perubahan nama perusahaan, menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau disingkat sebagai Perum Perindo.

Berdasarkan PP Nomor 9/2013 itu, Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Pengusahaan dan pelayanan tersebut di laksanakan di enam pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi. Perum Perindo juga dimungkinkan melakukan pengusahaan dan pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan maupun wilayah kerja lain berdasarkan penugasan dari Menteri Teknis.

Perindo belum berhasil mengembangkan tiga lini usaha. Yaitu, jasa pelabuhan (sewa lahan dan bangunan; tambat labuh; jasa docking dan perbaikan kapal; sewa cold storage; produksi es; penjuala BBM, air bersih dan perbekalan kapal lainnya); budidaya (ikan dan udang, termasuk produksi pakan ikan dan udang) serta perdagangan dan pengolahan ikan dan hasil laut, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Selain di sembilan lokasi pelabuhan di atas, Perum Perindo mengembangkan operasinya 29 wilayah. Kini wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua.

Perindo belum banyak berkontribusi terhadap usaha perikanan rakyat dan nelayan. Masih gagal melakukan pembelian hasil tangkap nelayan maupun budidaya petambak dengan harga yang pantas. Selain itu penjualan alat produksi yang diperlukan petambak seperti pakan dan sarana prasarana produksi lainnya juga masih minim. (TS).*

Perum Perikanan Indonesia

Related Post

Leave a reply