Konsep dan Draf Revisi UU Ketenagakerjaan Belum Masuk ke Komisi IX DPR RI

167 views

Perwakilan DPD KSPSI Banten bersama anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gae

Reaktor.co.id, Jakarta — Komisi IX DPR RI, yang membidangi masalah ketenagakerjaan, ternyata belum menerima konsep dan draf revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Marinus Gea, SE, M.Ak, dalam forum ‘hearing’ dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Banten, di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Legislator dari Dapil Banten III itu termasuk koleganya di Komisi IX justru mengaku heran dengan adanya isu revisi atas UU Ketenagakerjaan.  Kalaupun ada, Komisi IX pasti akan mengundang seluruh stakeholder untuk dimintai pendapat dan masukannya termasuk SPSI.

BACA JUGA: Menaker: Belum Ada Rencana Konkret Revisi UU Ketenagakerjaan

Marinus menegaskan, dirinya bersama seluruh koleganya di Komisi IX DPR RI belum pernah menerima secara resmi usulan draf revisi UU Ketenagakerjaan,  baik dari pemerintah, Apindo, maupun serikat pekerja.

Perwakilan DPD KSPSI Banten sampaikan aspirasi ke anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gae.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD KSPSI Banten, Dedi Sudarajat, SH, MH, MM, mengungkapkan kedatangan mereka menemui Marinus untuk menyampaikan aspirasi penolakan KSPSI Banten terhadap rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang dipastikan akan menyengsarakan pekerja/buruh.

Dedi Sudarajat menyampaikan ucapan terima kasih Marinus Gae yang telah berani menerima aspirasi pekerja khususnya SPSI. Ini salah satu langkah konkret DPD KSPSI Banten untuk mengkonfirmasi ke pelaku pembuat UU langsung. Selain itu, KSPSI Banten bersama SP lainnya juga berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai wujud nyata bahwa pekerja/buruh menolak keras Revisi UU Ketenagakerjaan.

“Aspirasi ini menindaklanjuti hasil rapat DPD KSPSI Banten bersama PD FSPA SPSI se Banten di antaranya Pengurus Daerah FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP NIBA SPSI, FSP PPMI SPSI, FSP KAHUT, DPC KSPSI se-Banten serta PUK Serikat Pekerja Anggota (SPA) SPSI se-Banten yang memutuskan menolak keras revisi UU Ketenagakerjaan,” jelas Dedi Sudarajat, yang juga ketua DPC FSP KEP SPSI Kota Tangerang.

Menyambung Dedi, Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Banten, Dewa Sukma Kelana, SH, M.Kn, menambahkan, kedatangan pengurus DPD KSPSI Banten sekaligus bertujuan mengklarifikasi ke sumbernya langsung apakah memang benar ada rencana dan agenda pemerintah dan DPR RI merevisi UU Ketenagakerjaan atau sekadar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya memanfaatkan momentum isu politik.

Perwakilan DPD KSPSI Banten sampaikan aspirasi ke anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gae.

Oleh karenanya, Dewa meminta Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan pernyataan resmi agar tidak terjadi keresahan di kalangan pekerja/buruh.

“Jika memang ada agenda pemerintah dan DPR RI merevisi UU Ketenagakerjaan, kami tegaskan menolak keras revisi itu. Yang jelas kami tidak mau kecolongan,” ujar Dewa Sukma Kelana, yang juga menjabat Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten.

Pernyataan resmi angota Komisi IX DPR RI, Marinus Gae, terkait revisi UU Ketenagakerjaan

Menanggapi aspirasi dari DPD KSPSI banten itu, Marinus Gae langsung menyampaikan keterangan resmi dalam bentuk surat yang isinya menjelaskan bahwa konsep dan draft revisi UU No. 13 /2003 belum masuk di komisi IX DPR RI. Marinus Gea, selaku wakil rakyat, menyatakan akan terus memperhatikan hal ini dan akan menyampaikan informasi ada tidaknya revisi UU 13/2003 kepada DPD KSPSI Provinsi Banten. Bahkan, marinus memastikan dirinya sebagai wakil rakyat akan selalu menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat banyak.

Turut hadir dalam ‘hearing’ perwakilan PUK SPSI Samsul Bahri, Ketua PUK SP KEP SPSI PT. Gajah Tunggal, Tbk. yang juga sektetaris PC SP KEP SPSI Kota Tangerang, Suandi, Ketua DPD FSP KEP SPSI Provinsi Banten, Igon PP FSP KEP SPSI, dan Toni Bramanti DPD KSPSI Banten dan tenaga ahli komisi IX. (AF)*

dpd kspsi banten komisis IX DPR RI marinus gae reaktor Revisi UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply