Kongres Umat Islam Indonesia Hasilkan Rekomendasi Tolak Omnibus Law

856 views

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII menghasilkan rekomendasi yang menolak tegas  Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa. Dengan adanya rekomendasi itu maka segenap kaum pekerja/buruh sudah seharusnya melakukan jihad atau berusaha mati-matian agar pasal-pasal  omnibus law yang merugikan kaum pekerja/buruh dibatalkan.

Reaktor.co.id –KUII VII yang diselenggarakan pada 26 – 29 Februari 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, secara resmi ditutup Menteri Agama Fachrul Razi.

KUII-VII menghasilkan Deklarasi Bangka Belitung yang merupakan hasil bahasan persoalan keumatan dan kebangsaan yang dilakukan peserta kongres. Deklarasi dibacakan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Salahuddin Al-Ayyubi.

Salahuddin mengatakan, deklarasi adalah wujud tanggung jawab keagamaan dan keumatan. Deklarasi berisi beberapa poin imbauan, seruan maupun dorongan terkait kehidupan umat yang mencakup soal kebangsaan, konsistensi pelaksanaan hukum, pemanfaatan teknologi, hingga perang terhadap korupsi.

“Menyeru segenap warga bangsa, khususnya para pemimpin negara, untuk tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dengan pola pikir keagamaan. Hal itu merupakan bentuk pengingkaran atas kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara,” ungkap Salahuddin membaca naskah deklarasi,dikutip muslimobsession.

Umat Islam Indonesia meyakini, dasar negara tersebut sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

Saatnya Berjihad Tolak Omnibus Law

Dengan adanya rekomendasi dan Deklarasi Bangka Belitung, maka segenap kaum pekerja/buruh sudah seharusnya melakukan jihad atau berusaha mati-matian untuk membatalkan RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang nyata-nyata merugikan kaum pekerja/buruh.  Begitu juga dengan klaster lain yang pasal-pasalnya merugikan masyarakat, merusak alam lingkungan dan pasal-pasal lain yang bisa menghancurkan masa depan bangsa.

Ada sejumlah poin rekomendasi yang disepakati bersama dalam KUII. Antara lain menuntut pembubaran Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan menolak RUU Omnibus Law. Selain itu, juga RUU Ketahanan Keluarga.

Alasan BPIP direkomendasikan dibubarkan segera karena telah menjadi lembaga tunggal penafsir ideologi negara. Sementara dalam Deklarasi Bangka KUI VII menyatakan, bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai ajaran agama dan merupakan kesepakatan nasional (mistaq al-wathani).

Forum KUII VII menilai omnibus law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa. Masalah juga dinilai terdapat pada RUU lainnya, yaitu RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, serta revisi UU KUHP.

“Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa,” ungkap anggota Komisi Fatwa MUI Abdurahman Dahlan saat membacakan rekomendasi.

Selain RUU, KUII VII juga menyoroti persoalan penafsiran atas Pancasila yang belakangan dinilai menimbulkan polemik. Mereka menilai BPIP tak diperlukan dan sebaiknya dibubarkan.

“Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanahkan oleh sila ke empat Pancasila. Karena itu, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP,” ucap Dahlan.

Rekomendasi lainnya adalah tentang ekonomi kerakyatan, penguatan sistem ekonomi syariah, pemajuan pendidikan, evaluasi hukum, pemajuan pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM termaktub dalam naskah rekomendasi KUII VII.

Beberapa poin rekomendasi itu seperti ‘Mensosialisasikan konsep filantropi Islam yang ideal untuk berkontribusi pada penguatan ekonomi keumatan sesuai prinsip universal (rahmatan lil’alamin) dan berkeadilan dalam bingkai ke-Indonesia-an’, serta mendorong pemerintah untuk ‘Memberikan kemudahan dalam pembiayaan dan pemanfaatan lahan bagi pelaku UMKM dalam rangka kebangkitan ekonomi umat untuk pemerataan kesejahteraan’.

Rekomendasi tersebut adalah hasil pembahasan yang melibatkan lebih 800 peserta dari berbagai kalangan ulama, cendikiawan muslim, hingga perwakilan ormas Islam. Rekomendasi diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah umat dan bangsa, serta mendorong kemajuan umat. (*)

 

Jihad tolak RUU Cipta Kerja Kongres Umat Islam Indonesia tolak RUU Omnibus Law

Related Post

Leave a reply