Kompetensi Petugas Pemilu

77 views

Pemilu 2019 yang memakan anggaran besar dan menyita tenaga bangsa yang amat besar telah mempertontonkan sederet masalah yang memilukan.   Berbagai masalah mencuat dalam tahapan Pemilu 2019.  Semua masalah itu berakar dari tingkat kompetensi pemilu yang masih kurang.

Petugas pemilu dari tingkat Komisioner KPU dan Bawaslu, hingga petugas dilapangan perlu ditingkatkan kompetensinya. Baik kompetensi logistik pemilu, sistem informasi pemilu, sistem pengawasan dan pencegahan fraud atau kecurangan, hingga pilihan teknologi pemilu yang sesuai perkembangan zaman serta mampu membuat proses demokrasi menjadi efektif dan jurdil.

Keniscayaan, kompetensi pemilu dan program pendemokrasian seluruh aspek kegiatan bangsa kini menjadi salah satu program studi dan jenis profesi yang penting. Kompetensi pemilu menjadi PR penting bagi bangsa Indonesia. PR tersebut dimulai dari pentingnya segera merevisi UU Pemilu, kemudian perombakan sistem rekrutmen KPU dan KPUD, serta Bawaslu dan petugas teknis lapangan.

Kompetensi pemilu sangat tergantung kepada teknologi pemilu yang terus berkembang menuju sempurna. Pemilu elektronik sekalipun juga belum sempurna seratus persen. Amerika Serikat yang menjadi kiblat demokrasi pernah mengalami krisis teknologi pemilu serta terjadinya election fraud yang memerlukan effort sangat besar untuk mengatasinya. Krisis election yang pernah terjadi di AS diselesaikan dengan melibatkan perguruan tinggi serta badan riset terkemuka. Untuk memecahkan masalah teknologi pemilu di AS dibentuklah Voting Technology Project (VTP) yang dikoordinasi oleh pakar dari California Institute of Technology (Caltech) dan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Perkembangan teknologi pemilu elektronik pada saat ini cenderung menyempurnakan e-Voting karena ada problem kepercayaan publik terhadap teknologi itu. Saat ini sistem pemilu yang bersifat e-Counting lebih bisa diterima.  Pemungutan suara di negara maju seperti di Amerika Serikat sekitar 70 persen negara bagian memakai e-Counting. Begitu pula negara berkembang seperti Philipina yang sejak 2015 sudah 100 persen memakai e-Counting. 

Transformasi pemilu di Tanah Air menuntur Komisioner KPU harus mampu membangun sistem yang mendukung implementasi tata kelola kepemiluan yang baik bercirikan jujur, adil, transparan dan profesional.  Integritas penyelenggara pemilu perlu diwujudkan dengan baik. Jika integritas itu hancur bisa menyebabkan krisis kebangsaan bahkan bisa menyebabkan chaos. Itu bisa dijalankan efektif apabila memanfaatkan teknologi pemilu secara tepat untuk pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah memakan biaya yang sangat besar dan menelan banyak korban jiwa hendaknya dievaluasi secara mendalam sehingga tidak mewariskan black holes bagi generasi yang akan datang. Tatakelola demokratisasi selain membutuhkan manajemen logistik yang baik juga memerlukan terobosan teknologi.

Terobosan itu akan membuat pelaksanaan pemilu lebih efektif. Pada dasarnya pelaksanaan pemilu terdiri dari tiga proses yakni registrasi pemilih, proses pemilihan dan proses perhitungan suara. Kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah proses pemilihan (vote) oleh pemilih itu sendiri. Pada prinsipnya hingga kini ada tiga metode pemilihan, dimulai dari yang paling sederhana atau primitif yakni dicoblos atau dicontreng. Kemudian dengan metode offline EVM (Electronics Voting Machines) seperti di India dan metode online EVM seperti di Amerika Serikat. Dengan EVM, rantai penghitungan suara bisa dipangkas secara signifikan.

EVM (Electronics Voting Machines) di AS

Penghitungan suara tidak perlu dilakukan di tiap TPS, begitu pula tidak perlu ada penghitungan di PPK. Penerapan pemilu elektronik telah berjalan di beberapa negara. Masing-masing negara memiliki sistem tersendiri yang telah disesuaikan dengan budaya dan kondisi infrastruktur negara tersebut. Sebagai contoh, negeri Belanda telah memiliki sistem pemilu elektronik bernama RIES (Rijnland Internet Election System). Sistem tersebut menggunakan internet sebagai media pengumpulan suara.

Bangsa Indonesia hendaknya segera melakukan transformasi dengan terlebih dahulu memfokuskan pada usaha customizable system berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan pemilu elektronik.

Fokus pengembangan yang ideal harus mengarah kepada prinsip “three in one solution” yang mencakup e-counting, e-voting dan paper-ballot e-counting.  Prinsip three in one yang ideal dan adaptif adalah model London elect untuk e-counting, model Accuvote TSX (USA) untuk e-voting dan model Accuvote OS (USA) untuk paper-ballot e-counting. Customizable system diatas harus ditunjang dengan large scale tabulation dan business intelligence sebagai perangkat untuk meningkatkan kapabilitas dan integritas penyelenggara pemilu. Jika negeri ini tidak berani melakukan transformasi maka dimasa mendatang terus terbelit dan semakin tenggelam oleh modus kecurangan pemilu.

Proses untuk menerapkan sistem pemilu elektronik memang panjang dan berliku. Namun, negeri ini harus berani menempuhnya, tentu saja dengan memetik pengalaman negara lain. Para penyusun UU Pemilu mendatang harus berani banting setir menuju pemilu elektronik.

Terwujudnya tatakelola demokratisasi yang efektif di Amerika Serikat juga mengalami jalan berliku. Tatakelola itu mengalami kemajuan pesat sejak 2002, dimana Kongres USA mengesahkan HAVA (Help America Vote Act). Yang antara lain berupa pemberian bantuan kepada seluruh negara bagian untuk memperbaiki proses Pemilu. Juga diberikan wewenang lebih kepada penyelenggara pemilu negara bagian untuk memilih metode dan teknologi pemilu.

            Selain itu HAVA juga telah menggariskan pembentukan lembaga federal, yaitu Komisi Bantuan Pemilihan Umum AS (EAC). Dengan fokus menentukan standar-standar baru penggunaan teknologi dalam pemungutan suara.

Bersama National Institute of Science and Technology, EAC telah menetapkan pedoman sistem pemungutan suara baru. Pedoman tersebut sangat membantu negara-negara bagian untuk mengoperasikan mesin e-voting yang digunakan oleh jutaan pemilih di setiap Pemilu. EAC telah berhasil menerapkan teknologi Pemilu dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting untuk membantu penyelenggara pemilu mengatur elemen-elemen penting dari sistem e-voting. Program EAC termasuk melakukan pelatihan bagi petugas TPS dan pemilih mengenai teknologi pemungutan suara yang baru. (Totoksis).*

kompetensi pemilu petugas pemilu

Related Post

Comments are closed.