Koalisi Rakyat Papua Desak PT Freeport Pekerjakan Kembali 8300 Korban PHK

306 views

Koalisi Buruh, Mahasiswa, dan Rakyat Papua mendesak PT Freeport Indonesia mempekerjakan kembali 8300 karyawan yang dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak. Aksi mogok kerja secara hukum adalah sah dan menjadi hak karyawan.

Korban PHK Freeport

Korban PHK PT Freeport Indonesia Menuntut Keadilan (Pasific Pos).*

Reaktor.co.id, Papua — Koalisi Buruh, Mahasiswa, dan Rakyat Papua untuk Keadilan dan Kesejahteraan mendesak manajemen PT Freeport Indonesia mempekerjakan kembali 8300 karyawan/pekerja yang telah dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak karena melakukan mogok kerja.

Mereka menegaskan, aksi mogok pekerja/buruh secara hukum adalah sah dan menjadi hak karyawan sesuai dengan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Koalisi juga menolak dengan tegas Surat Tanggapan Manajemen PT Freeport Indonesia atas Surat Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, karena dengan jelas sangat melecehkan (merendahkan) wibawa gubernur selaku kepala daerah dan penguasa (pemerintah) wilayah Provinsi Papua.

“Mogok Kerja (Moker) yang dilakukan karyawan PT Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor, dan sub-kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Dengan demikian Manajemen PTFI wajib melakukan kewajiban hukumnya sesuai Surat Penegasan Gubernur,” tegas koalisi dalam pernyataan sikapnya.

Selain itu, koalisi juga meminta Gubernur Papua untuk segera membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, DPRP, MRP) bersama Serikat Buruh guna menangani persoalan Mogok Kerja (Moker) dan PHK sepihak yang dilakukan Manajemen PT Freeport.

Dilansir laman Pasific Pos, kasus Freeport ini berawal dari berlarut-larutnya negosiasi perpanjangan kontrak karya dan investasi Freeport McMoran dengan pemerintah Indonesia.

Menghadapi tekanan pemerintah Indonesia yang hanya memberikan izin eksport per enam bulan, dengan alasan efisiensi, Freeport mengancam akan melakukan PHK besar-besaran. Padahal, secara teknis belum ada pembuktian terkait kondisi keuangan sesungguhnya yang bisa menjustifikasi bahwa PT Freeport mengalami kerugian dan perlu melakukan kebijakan efisiensi.

Pada 26 Februari 2017, Freeport mengeluarkan “furlough” atau merumahkan karyawan hingga jangka waktu tertentu, meskipun kebijakan ini tidak diatur dalam Sistem Ketenagakerjaan RI.

Dari sekitar total 12 ribu pekerja tetap dan 20 ribu pekerja kontrak, Freeport mulai mengurangi 10% jumlah karyawan melalui kebijakan furlough kepada pekerja privatisasi, kontraktor, dan sub-kontraktor.

Kebijakan yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan kesepakan antara perusahaan, para pekerja, dan serikat pekerja ini, lalu menyasar beberapa pengurus dan komisaris serikat pekerja yang dianggap vokal guna melemahkan posisi serikat pekerja.

Para pekerja yang akan dikembalikan ke tempat asal hanya diberikan waktu selama dua hari untuk mengumpulkan barang pribadi.

Manajemen PT Freeport juga telah mengirim ratusan amplop kepada para pekerja setiap harinya secara acak lewat departemen dan barak pekerja yang berisi pemberitahuan program furlough yang mengharuskan para pekerja menuruti program yang ada tanpa ada kesempatan untuk membela diri.

Selain itu, manajemen melalui camp office dan security melakukan tindakan kekerasan dengan mengeluarkan barang secara paksa dari barak karyawan.

Kebijakan Furlough lalu diikuti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada para pekerja yang melakukan mogok kerja karena dianggap telah meninggalkan pekerjaan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan PT Freeport Indonesia wajib membayarkan hak-hak dan tunjangan tetap karyawan berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Gubernur juga menegaskan, mogok kerja yang dilakukan sejak 1 Mei 2017 sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sehingga aksi mogok tersebut sah secara hukum.

Gubernur menegaskan PT Freeport agar mempekerjakan kembali dan membayar hak-hak pekerja/buruh sebagaimana semestinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sejak surat Gubernur Papua itu dikeluarkan pada 19 Desember 2018, pihak PT Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban hukumnya.

Manajemen PT Freeport Indonesia bahkan terkesan melecehkan Gubernur Papua. Dalam Surat Nomor EVP-HR SECURITY/PTFI/0040/II/2019, tertanggal 22 Februari 2019, PT Freeport menyatakan, 3274 eks pekerja dari total 8300 karyawan dinyatakan mengudurkan diri berdasarkan akibat meninggalkan pekerjaan dan mangkir.

PT Freeport juga menyatakan, klaim eks pekerja seperti dalam Surat Gubernur Papua sepatutnya diajukan melalui mekanisme di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Freeport Lecehkan Gubernur

Spanduk Freeport Lecehkan Gubernur (FB Rakyat Papua Cinta Keadilan dan Perdamaian)

Pernyatan Sikap

Berikut ini 8 poin pernyataan sikap Koalisi Buruh Mahasiswa dan Rakyat Papua Untuk Keadilan dan Kesejahteraan kepada PT Freeport Indonesia:

1. Menolak dengan tegas Surat Tanggapan dari Manajemen PT Freeport Indonesia atas Surat Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, karena dengan jelas sangat melecehkan (merendahkan) wibawa seorang Gubernur Papua selaku Kepala Daerah dan penguasa (Pemerintah) wilayah Provinsi Papua.

2. Mogok Kerja (Moker) yang dilakukan karyawan PTFI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Dengan demikian Manajemen PTFI wajib melakukan kewajiban hukumnya sesuai Surat Penegasan Gubernur.

3. Menolak membawa kasus Mogok Kerja (Moker) karyawan PTFI ke tahap Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena jika ini dilakukan, hasilnya sudah pasti akan merugikan para pekerja/karyawan yang telah melakukan Mogok Kerja.

4. Menolak kebijakan Furlough karena tidak diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan ini sangat merugikan karyawan/pekerja.

5. Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk segera membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, DPRP, MRP) bersama Serikat Buruh guna menangani persoalan Mogok Kerja (Moker) dan PHK sepihak yang dilakukan Manajemen PTFI.

6. Meminta Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, untuk dapat memfasilitasi perwakilan pekerja/buruh Mogok Kerja (Moker) PTFI beserta serikat pekerja dan koalisi untuk dapat bersama-sama Gubernur bertemu Presiden RI, Ir. Joko Widodo guna menyampaikan kembali persoalan Mogok Kerja (Moker) dan kasus PHK sepihak yang terjadi.

7. Manajemen PTFI harus mempekerjakan kembali 8300 karyawan/pekerja yang telah dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak karena melakukan Mogok Kerja (Moker) yang secara hukum adalah sah dan menjadi hak karyawan.

8. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat memberikan sanksi apabila Poin 6 (enam) tidak dilaksanakan/dihiraukan oleh Manajemen PTFI.

Sebelumnya, pada 13 Februari 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan polemik ini. Saat itu, Jokowi disebut akan segera memanggil manajemen PTFI untuk menyelesaikan PHK sepihak yang menimpa 8300 karyawan tersebut. *

 

Freeport Indonesia Koalisi Buruh Korban PHK Rakyat Papua

Related Post

Leave a reply