Klaster Ketenagakerjaan Dipaksakan, Buruh Bersiap Aksi dan Mogok Nasional

525 views

Badan Legislasi (Baleg) DPR setuju dengan pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Kemenko Perekonomian yang mengajukan tujuh substansi pokok “revisi” atau perubahan pasal krusial dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

Rapat koordinasi lintas konfederasi dan federasi serikat pekerja terkait aksi dan mogok nasional menolak Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law (Foto FSP KEP SPSI )

Reaktor.co.id- Dengan entengnya, pemerintah dan Baleg DPR menyatakan telah menuntaskan pembahasan sejumlah poin krusial dalam klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Ada nuansa pihak DPR dan pemerintah memaksakan klaster tersebut selesai. Aspirasi dan rumusan dari pihak serikat pekerja/buruh terkait RUU Cipta Kerja selama ini diingkari dan dilecehkan begitu saja.

Berbagai komitmen Baleg DPR kepada kaum pekerja yang katanya tidak akan mengubah pasal-pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan tidak diindahkan oleh pihak Senayan.

Publik menyaksikan bahwa sejumlah pertemuan antara pihak DPR dengan berbagai organisasi serikat pekerja/buruh selama ini sia-sia dan tidak menghargai aspirasi buruh. Begitupun usulan dan konsep pihak buruh yang komprehensif yang telah disampaikan kepada pihak DPR dan pemerintah ternyata dibuang begitu saja.

Disisi lain, pihak Baleg DPR terkesan hanya “sendiko dawuh”, manut alias cuma mengangguk-anggukan kepala saja ketika wakil pemerintah yang nota bene pejabat eselon satu, yakni Elen Setiadi mempresentasikan klaster ketenagakerjaan yang nuansanya tiada lain adalah melakukan revisi besar terhadap pasal-pasal penting dan krusial dari UU Ketengakerjaan. Yang selama ini dipertahankan mati-matian oleh kaum pekerja/buruh.

Tujuh substansi pokok revisi atau perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja pun dianggap tuntas alias dipaksakan begitu saja. Anehnya hal tersebut hanya dilakukan oleh seorang pejabat eselon satu, yakni Staf Ahli Bidang Regulasi, Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perubahan atau revisi UU 13/2003 dalam RUU Cipta Kerja sangat merugikan kaum pekerja/buruh dimasa mendatang. Nasib buruh akan “terjajah” oleh UU yang dibuat sekelompok elit yang selama ini getol memperjuangkan kepentingan asing.

Pasal-pasal penting dan krusial terkait ketenagakerjaan dari masalah jam kerja, upah, tenaga kerja asing, ketentuan PHK, besaran pesangon semuanya telah direvisi sesuai dengan keinginan pengusaha atau swasta.

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dalam rapat Baleg secara virtual, Sabtu (26/9/2020).

Ketujuh substansi tersebut oleh pihak serikat pekerja dituding sebagai keinginan sekelompok pengusaha yang sejak lama ingin memarginalkan kepentingan kaum pekerja dengan cara berusaha melakukan revisi UU Ketenagakerjaan, tetapi selalu kandas dan baru pada era Jokowi sekarang ini mereka mendapatkan kesempatan dengan mendompleng omnibus law.

Elen menyatakan, tujuh substansi pokok itu adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimun, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dirumuskan kemudian.

 

Aksi Besar-besaran dan Mogok Nasional

Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPSI AGN, aliansi serikat pekerja Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi dan perwakilan federasi serikat pekerja lainnya langsung melakukan perlawanan dan penolakan keras terhadap pemaksaan sepihak terhadap klaster ketenagakerjaan.

Dalam konferensi pers, yang disampikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan didampingi oleh para perwakilan, mereka menyatakan akan melakukan mogok kerja nasional pada tanggal 6 – 8 Oktober 2020.

Aksi mogok nasional ini merupakan respons penolakan atas pemaksaan sepihak klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang dilakukan DPR dan pemerintah sejak Jumat (25/9/2020). Klaster ketenagakerjaan telah diangggap selesai pembahasannya dan akan disahkan menjadi bagian dari omnibus law pada rapat paripurna DPR pada 8 Oktober 2020.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis susulan, Senin (28/9/2020).

Menurutnya, aksi mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Igbal menyatakan, aksi kali ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota yang bekerja beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, hingga pariwisata.

Selain itu segenap serikat pekerja/buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besar selama satu pekan, yaitu sejak 29 September hingga 8 Oktober 2020. Lokasi unjuk rasa di Jakarta akan difokuskan di Istana Negara, Gedung DPR, kantor Kemenko Perekonomian, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, aksi unjuk rasa di kabupaten/kota lainnya akan dipusatkan di kantor gubernur atau DPRD setempat. “Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,” ujar Iqbal.

Pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan di DPR bernuansa penuh sandiwara dan sarat kepentingan pihak invisible hand. Itulah kenapa publik memberikan sorotan tajam bahwa konseptor pasal-pasal UU Cilaka tersebut adalah pihak swasta asing.

Elen Setiadi ( Foto istimewa )

 

Upah Sektoral Dihapus

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan perwakilan pemerintah yang dihadiri Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi kondisinya terlihat sangat santai dan dingin. Padahal esensi rapat sangat memukul kehidupan dan masa depan jutaan kaum pekerja Indonesia.

Salah satu yang telah disepakati DPR dan Pemerintah terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah tentang penghapusan ketentuan terkait upah minimum sektoral dari seluruh kebijakan pengupahan yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Namun, walau upah minimum sektoral itu dihilangkan, apabila skema pengupahan sektoral itu sudah terlanjur diberikan perusahaan, maka skema yang diberikan itu tidak boleh dicabut, agar pekerja tidak mengalami degradasi pendapatan yang biasa diterima.

“Terkait upah sektoral ini kan yang paling penting, apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat Panitia Kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di Senayan, Jakarta, Minggu 27 September 2020, dikutip Warta Ekonomi.

Kedua, Pemerintah dan DPR bersepakat tidak akan menghapus ketentuan terkait upah minimum, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota dalam UU Ketenagakerjaan dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan adanya keputusan tidak menghapus ketentuan upah minimum provinsi dan kabupaten kota, maka diharapkan upah pekerja saat ini tidak dikurangi, tetapi dimasa mendatang bisa saja berkurang esensinya. Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi sepakat dengan hal itu.

Elen mengatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah hanya bisa sepakat dengan dua ketentuan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota.

Implikasi dari keputusan itu ialah provinsi memiliki kebijakan pengupahan yang seragam menyesuaikan dengan ketentuan mengenai upah minimum provinsi dan kabupaten kota.

Selama ini, adanya ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang nilainya 5 persen di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) menyebabkan provinsi telah menetapkan UMSP, tidak memberlakukan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beny K Harman ( Foto istimewa )

 

Vokalis DPR

Dalam rapat ada suara vokal yang berbeda dengan anggota Panja RUU Cipta Kerja Baleg DPR RI lainnya, yakni dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, yang justru meminta agar pembahasan tentang klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dihentikan.

Benny menegaskan, soal DIM adalah soal teknis atau rumusan normatif, yang penting menurutnya adalah substansinya terlebih dahulu. Oleh karenanya pemerintah sebelumnya diminta untuk menjelaskan narasi dibalik usulan mengenai perubahan UU Ketenagakerjaan ini.

“Kami sudah paham walaupun tidak sependapat kesimpulan dan solusinya. Kami selalu berpandangan bahwa membuat undang-undang adalah untuk menyelesaikan masalah. Mengubah undang-undang adalah untuk menjawab masalah yang tidak diakomodir dalam undang-undang yang lama,” tandas Benny.

Setelah mengikuti dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah, Benny mengatakan bahwa peranan UU tersebut dalam bahasa sederhananya adalah untuk membuka dan memperbaiki iklim usaha supaya investasi bisa masuk.

“Kalau masuk investasi maka tentu lapangan kerja akan dibuka banyak, dengan demikian akan banyak pula tenaga kerja kita yang bisa berkesempatan. Tapi yang kemudian menjadi masalah bagi kami, kami mempunyai pandangan bahwa masalah yang telah disampaikan pemerintah bisa dijawab dengan undang-undang yang ada,” tukasnya.

Ia menyampaikan, kegagalannya selama ini adalah belum dilaksanakannya UU Nomor 13 Tahun 2003 secara konsisten dan konsekuen. “Bagi kami UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah produk reformasi dan merupakan keberhasilan perjuangan pada saat itu untuk mewakili aspirasi publik,” ujarnya.

Dikatakannya, sampai dengan saat ini belum ada usulan perubahan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. “Kalau ini diubah maka amanat reformasi ini belum dilaksanakan tetapi sudah dicabut lagi. Yang kita tuntut saat ini adalah laksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan konsisten dan konsekuen.

Undang-undang ini masih sangat responsif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” kata Benny. Dengan melakukan pendekatan paradigma, UU Nomor 13 Tahun 2003 jelas memberikan jaminan terhadap jaminan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja, lanjutnya.

“Setelah saya melihat, membaca dan mendengarkan penjelasan (pemerintah), harapan kami adalah klaster tentang ketenagakerjaan dalam undang-undang ini tidak menjawab paradigma yang telah saya sampaikan. Oleh karenanya kami menyampaikan sikap kami, karena masalah ketenagakerjaan ini sensitif, kami mohon untuk tidak dilanjutkan pembahasannya,” tandas Benny. (*)

Buruh Bersiap Aksi dan Mogok Nasional Klaster Ketenagakerjaan Dipaksakan

Related Post

Leave a reply