KHL Tunggu Persetujuan Gubernur, Saatnya Kembangkan SDM DKI Jakarta

214 views

DKI Jakarta membutuhkan solusi mendasar untuk mengembangkan postur SDM di  Ibukota. Besaran kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2019 di Jakarta adalah Rp 3.965.211,- kini sedang dalam proses persetujuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pengurus DPD Jakarta FSP LEM SPSI (Foto Sukardi)

Reaktor.co.id – KHL sebagai dasar rujukan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020. Dengan penetapan UMP yang berdasarkan KHL diharapkan tidak terjadi ‘geger’ tahunan yang selama ini terjadi.

Rekapitulasi survei terhadap 15 pasar yang tersebar di wilayah Jakarta hasilnya telah mewarnai sidang pengupahan di Disnaker DKI Jakarta untuk selanjutnya diputuskan sebagai kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.

Dikutip LiputanLEM.com, media pekerja yang dikelola oleh DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, bahwa sidang pengupahan DKI Jakarta telah memutuskan KHL 2019 sebesar Rp.3.965.211. Besaran tersebut selanjutnya dibawa ke Gubernur DKI Jakarta untuk mendapat persetujuan sebagai dasar rujukan UMP Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2020.

Wakil Dewan Pengupahan unsur pekerja dari DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Agus Purna Irawan, menyatakan agak kecolongan terkait dengan survei pasar yang diantaranya ada beberapa pasar belum buka pada waktu dewan datang.

“Tapi begitu siang harga malah lebih rendah,” ujar Agus saat hari penetapan KHL untuk dasar penetapan UMP Tahun 2020.

Menurut Agus ada item yang tidak tertera di survei pasar dan butuh peninjauan langsung, seperti harga sewa tempat tinggal (kontrakan) yang nilai rata-ratanya harga lama dengan Rp. 1.100.000,- perbulan, namun nilai riil harga sekarang sudah mengalami kenaikan hingga Rp. 1.200.000,- perbulan.

Sebelumnya DPD LEM DKI Jakarta telah menyiapkan tim perunding Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk penentuan UMP. Untuk ini DPD memberikan sarana disiplin ilmu pengetahuan dalam rangka memberikan pemahaman tentang cara membaca statistik ekonomi sebagai pembanding.

Peserta kegiatan pembekalan yang berasal dari perwakilan dan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, DPC FSP LEM SPSI Jakarta Barat, dan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara.

Bimo Sasongko menyerahkan plakat kepada Gubernur Anis Baswedan (foto istimewa)

Pengembangan Postur SDM DKI Jakarta

Menurut Bimo Joga Sasongko, pakar pengembangan SDM Indonesia menghadapi tantangan era 4.0 yang kini sebagai CEO Euro Management Indonesia, pentingnya sinergi serikat pekerja dengan Gubernur DKI Jakarta terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya angkatan kerja untuk masa depan.

Pendapat Bimo yang disampaikan kepada Reaktor.co,id menyatakan sekitar 70 persen dari SDM di bumi Indonesia berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan negara maju seperti Jerman, postur SDM itu di atas 60 tahun.

Oleh sebab itu perlu mencetak SDM terbarukan melalui pendidikan vokasi atau kejuruan. Dan bagi warga yang berprestasi luar biasa, pihak Pemprov DKI jangan hanya memberikan bea-siswa di dalam negeri, sebaiknya diberi bea siswa ikatan dinas untuk belajar ke negara maju.

Bimo yang saat ini juga sebagai pengurus pusat Ikatan Alumni Jerman (IAJ) menyatakan bahwa postur SDM di DKI Jakarta sangat kompleks, dari jenis profesinya sebesar 3,23 juta orang atau 64,47 persen dari total penduduk ibukota berprofesi sebagai pekerja atau buruh.

Diikuti berusaha sendiri atau wirausaha sebesar 733,27 ribu orang (14,65 persen), sedangkan segmen yang terkecil adalah pekerja serabutan sebesar 134,5 ribu orang (2,69 persen).

Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) adalah yang terbanyak, yaitu 1,23 juta orang (24,68 persen), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,20 juta orang (23,97 persen) dan pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 0,96 juta orang (19,17 persen).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) DKI Jakarta meningkat pada tahun 2018. Anies menyebut bahwa angka IPM DKI Jakarta pada 2018 naik di atas angka 80. Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 80,06, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 79,60.

“Kompleksitas kondisi kependudukan dan masalah teknis perkotaan hanya bisa diatasi dengan gaya manajemen dan kebijakan yang kreatif dan inovatif. Pemimpin ibukota harus bisa meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai bidang kehidupan,” kata Bimo.

Gerakan OK OCE yang digaungkan sejak masa kampanye Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi perlu diperluas agar postur SDM ibukota lebih bernilai tambah dan makin sejahtera. Platform gerakan OK OCE yang merupakan gerakan yang berbasis swadaya masyarakat perlu diperkuat dengan mengadopsi keunggulan global.

Gerakan OK OCE searah dan kongruen dengan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Jerman yang kini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa itu. Dimana IKM menyumbang 40 persen dari total jumlah penerimaan negara Jerman. Juga berkontribusi 71 persen lapangan kerja dan 83 persen lapangan pendidikan disana.

Menurut Bimo, keuletan dan daya inovasi pelaku industri kecil di Jerman perlu diadopsi dalam program OK OCE Pemprov DKI. “Bilamana perlu para pengurus berbagai serikat pekerja di DKI Jakarta dikirim ke Jerman untuk belajar langsung atau melihat dari dekat agar memahami bagaimana ekosistem industri di Jerman pada saat ini,” ujar Bimo.

Bimo Joga Sasongko bersama Presiden ke-3 RI BJ.Habibie ( foto istimewa)

Sebagai anak intelektual Presiden ke-3 RI, BJ Habaibie, dan pernah kuliah di Jerman dan Amerika Serikat, Bimo menyatakan bahwa pengembangan IKM di Jerman pada awalnya terfokus pada pelatihan usaha bagi pemuda disertai skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW). Bank pemerintah itu memiliki divisi yang memfokuskan diri sepenuhnya pada pendanaan IKM. Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan IKM di Jerman menyerap sekitar 79 persen dari total angkatan kerja disana.

“Gubernur Anies Baswedan yang telah menggenggam modal sosial dari rakyat karena dia berhasil menunjukkan program dan model kepemimpinan yang diinginkan rakyat. Maka berbagai aset dan potensi ekononi yang dimiliki oleh Pemprov DKI perlu dikelola lebih baik sehingga bisa mendukung secara totalitas program pengembangan SDM di Jakarta, “ ujar Bimo.

Aset Pemprov DKI perlu didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Agar antara program ketenagakerjaan dan ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki.

Perlu membenahi manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia. Untuk mewujudkan hal diatas, menurut Bimo pemprov DKI tidak cukup hanya dengan membenahi sekolah kejuruan atau vokasi semata, Pemprov DKI juga perlu sebanyak mungkin mengirimkan pemudanya, yakni lulusan SMA dan SMK terbaik untuk belajar di luar negeri untuk menguasai Iptek dan tatakelola pemerintahan, pengelola aset serta pengembang industri kreatif yang kini menjadi pilar ekonomi global.

Perlu juga mengirimkan pengurus serikat pekerja yang berprestasi untuk belajar atau magang di negara lain yang industrinya sudah sangat maju, seperti halanya Jerman.

Menurut Bimo yang kini juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), pengembangan SDM yang berkompetensi mengelola aset daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pengeloaan Barang Milik Negara membutuhkan SDM yang berkompeten dan berkelas dunia.

SDM pengelola aset daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal.

Kini, Gubernur DKI Jakarta dituntut mampu muwujudkan optimasi aset daerahnya sehingga bisa bernilai tambah sebesar besarnya untuk kesejahteraan warga. Keberadaan dan pengelolaan aset Pemprov DKI Jakarta perlu dibenahi secara totalitas.

“DKI Jakarta membutuhkan ahli manajemen aset berkelas dunia, yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian. Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang harus dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Bimo Joga Sasongko (TS).*

Bimo Joga Sasongko Gubernur Anis Baswedan kebutuhan hidup layak SDM DKI Jakarta

Related Post

Leave a reply