Ketentuan Hukum Kasus PHK Pengurus Serikat Pekerja PT Yamaha Indonesia

1865 views

Catatan  Arif Minardi

Arif Minardi

DPP FSP LEM SPSI meminta kepada Manajemen PT Yamaha Indonesia untuk segera mencabut PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra dan segera mempekerjakan kembali keduanya dan dibayarkan semua hak-haknya.

Bahwa perusahaan telah lalai dalam usaha memelihara hubungan industrial dan ini dibuktikan dengan tidak adanya LKS Bipartit yang berarti pelanggaran terhadap UU 13 Tahun 2003 pasal 106, dan akibat tidak adanya LKS Bipartit tersebut hubungan industrial di PT Yamaha Indonesia menjadi kurang harmonis.

KAJIAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KETUA PENGURUS UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN PT YAMAHA INDONESIA

Disusun oleh DPP FSP LEM SPSI

I. Kronologis Kasus

1. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra selaku Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP 3) dan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Bpk. Samsudin DS.

2. Bahwa sejak SK PHK diberikan pada tanggal 12 Agustus 2019, Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra tidak diperbolehkan masuk untuk bekerja kedalam kawasan pabrik bahkan sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia pun tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan organisasi di kawasan pabrik. Selain itu gajinyapun sudah tidak diberikan lagi.

3. Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra mendapatkan surat undangan perundingan bipartit dari Kantor Hukum La Ode Haris & Partners sebagai kuasa hukum PT Yamaha Indonesia, dimana dalam surat undangan tersebut, disebutkan bahwa perundingan bipartit akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Hukum La Ode Haris & Partners, Property Tower Lt. 5, Unit 1, District 8 @SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

II. Analisa Hukum

1. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 1 yang berbunyi, “ Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

Sehingga sudah sangat jelas bahwa pengusaha dalam hal ini Manajemen PT YI harus berusaha secara maksimal menghindari PHK, apakah amanah undang-undang tersebut telah dijalankan oleh Manajemen PT YI.

Apabila melihat dari kronologis kejadiannya, Manajemen PT YI tidak dan/atau belum bahkan mengabaikan perintah undang-undang tersebut, pantas kalau disebut Manajemen PT YI melakukannya dengan cara arogan.

Hal ini terbukti dengan langsung dan sekaligus secara bersamaan memberikan Surat Peringatan 3 (SP 3) dan Surat PHK kepada Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra selaku Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia.

2. Mengapa UU 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 1 ini dapat diterapkan pada kasus PHK tersebut.

Karena filosofi dari isi pasal tersebut sebenarnya terkandung semangat kemanusiaan, kebersamaan, saling menjaga, saling mengingatkan, kejujuran, keadilan, yang pada prinsipnya semangat untuk membangun perusahaan agar tumbuh berkembang dan apabila usaha dalam kondisi yang kurang baik seluruh stake-holder bersama-sama mencari solusi yang terbaik buat perusahaan.

Dalam hal ini biasanya/seharusnya orang yang mempunyai wawasan dan pengetahuan lebih haruslah bertindak bijak dan mengayomi, dengan demikian direksi/manajemen dalam komunitas terkecil dilingkungan perusahaan mempunyai perangkat dengan personil yang lebih lengkap dan lebih detail dalam mengelola perusahaan termasuk dalam menghadapi serikat pekerja di tingkat perusahaan.

Itulah mengapa, perusahaanlah yang diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit (LKS Bipartit) dalam perusahaan sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 106 yang berbunyi :

  • Ayat (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
  • Ayat (2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
  • Ayat (3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
  • Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Frasa kata “wajib” dalam ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa ada hal lain selain kewajiban membentuk LKS Bipartit yaitu perusahaan mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.

Bahkan ketika di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja, perusahaan tetap wajib membentuk LKS Bipartit yang keanggotaannya dipilih secara demokratis. Kemudian siapa yang harus berinisiatif menyelenggarakan pemilihan wakil pekerja untuk duduk dalam lembaga tersebut, jawabannya adalah perusahaan sesuai dengan perintah dari ayat tersebut, dan ada sanksi administrasi dari yang teringan berupa teguran sampai yang terberat berupa pencabutan ijin usaha apabila perusahaan tidak melaksanakan ayat (1) tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UU 13 Tahun 2003 pasal 190 yang berbunyi :

  • Ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
  • Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. pembatasan kegiatan usaha;
    d. pembekuan kegiatan usaha;
    e. pembatalan persetujuan;
    f. pembatalan pendaftaran;
    g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;
    h. pencabutan ijin.

Dari uraian diatas, dalam kasus PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra, bahwa perusahaan telah lalai dalam usaha memelihara hubungan industrial dan ini dibuktikan dengan tidak adanya LKS Bipartit yang berarti pelanggaran terhadap UU 13 Tahun 2003 pasal 106, dan akibat tidak adanya LKS Bipartit tersebut hubungan industrial di PT Yamaha Indonesia menjadi kurang harmonis.

Dan lebih memprihatinkan lagi kelalaian perusahaan tersebut seolah-olah harus ditanggung oleh Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra dengan mem-PHK keduanya dengan alasan menyebabkan kerugian perusahaan.

Kerugian perusahaan yang dituduhkanpun masih memerlukan pembuktian yang jelas (mengenai kerugian perusahaan yang dituduhkan akan dibahas selanjutnya). Akan berbeda ceritanya seandainya perusahaan melaksanakan perintah dalam pasal tersebut dengan membentuk LKS Bipartit.

Karena dengan adanya LKS Bipartit hubungan industrial yang harmonis akan terjalin dengan baik, dan dengan terjalinnya hubungan industrial yang harmonis seluruh permasalahan dapat dibicarakan/didiskusikan dalam suasana dan semangat kebersamaan, saling menjaga, saling mengingatkan, kejujuran, dan keadilan.

Yang pada prinsipnya semangat untuk membangun perusahaan agar tumbuh berkembang, dan jikapun terjadi permasalahan yang alot tetap dapat dicarikan jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan, dan jika masih belum terselesaikan juga dapat ditempuh dengan cara-cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pelanggaran Prosedur PHK

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 3 yang berbunyi,

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Dan Permen Nomor Per.31/Men/XII/2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Pasal 2 yang berbunyi, “Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase.”

Dan Pasal 3 yang berbunyi, “Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib” :

a. memiliki itikad baik;
b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan
c. menaati tata tertib perundingan yang disepakati.

Dan pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut” :
b. tahap perundingan :
1) kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan;
2) kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati;
3) dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;
4) para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati;
5) dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;
6) setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak;
7) setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;
8) hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat :
1. nama lengkap dan alamat para pihak;
2. tanggal dan tempat perundingan;
3. pokok masalah atau objek yang diperselisihkan;
4. pendapat para pihak;
5. kesimpulan atau hasil perundingan;
6. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.
9) rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya;

Apabila manajemen merasa Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan dalam SK PHK, hal itu masih membutuhkan pembuktian dan masih masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial.

Yang mana penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” dan Permen Nomor Per.31/Men/XII/2008 Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Pasal 2 yang berbunyi, “Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase”.

Sedangkan pada kasus PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra masuk kedalam kategori perselisihan PHK yang termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 2 Poin c) yang wajib diselesaikan melalui perundingan bipartit.

Bahwa dalam proses PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra manajemen PT Yamaha Indonesia belum/tidak menjalankan perundingan bipartit sesuai prosedur berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Permen Nomor Per.31/Men/XII/2008 tersebut diatas, bahkan perusahaan telah berbuat semena-mena dalam mem-PHK Sdr.

Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra yaitu dengan tiba-tiba dipanggil dan langsung diberikan SP 3 dan SK PHK sekaligus bersamaan dan pada hari itu juga disuruh yang bersangkutan disuruh keluar dan tidak diperbolehkan berada di kawasan pabrik, malahan Sdr. Bani Putra yang ingin menyelesaikan pekerjaannyapun tidak diijinkan.

Hal ini secara nyata dan jelas manajemen telah melanggar UU nomor 2 Tahun 2004 dan Permen Nomor Per.31/Men/XII/2008 yaitu melakukan PHK tanpa melalui bipartit.

4. Pasal tentang perusahaan dapat mem-PHK langsung karena pelanggaran berat sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 dengan alasan kesalahan berat, telah di yudicial review dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yudicial review tersebut. Dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004.

Salah satu pertimbangannya adalah bahwa kesalahan berat yang diatur dalam pasal 158 tersebut adalah dalam ranah pidana yang telah diatur dalam KUHP.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur PHK yang menimpa Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Orang yang melakukan kesalahan berat atau tindak pidana saja, pengusaha tidak dapat langsung melakukan PHK seperti yang tercantum dalam pasal 160, apalagi ini belum jelas kesalahannya atau belum ada keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, Manajemen PT Yamaha Indonesia telah melakukan kesalahan prosedur dalam proses PHK terhadap Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra. Kesalahan prosedur ini diperkuat dengan surat ajakan perundingan bipartit kepada Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019 tentang undangan perundingan bipartit dari Kantor Hukum La Ode Haris & Partners sebagai kuasa hukum PT Yamaha Indonesia. Seharusnya perundingan bipartit dilaksanakan sebelum surat keputusan PHK dikeluarkan oleh manajemen perusahaan.

5. Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia dalam kegiatannya dilindungi oleh UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Sebagaimana Pasal 28 yang berbunyi : “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara”:

a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. mMelakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Bahwa tuduhan manajemen terhadap Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra berhubungan dengan kegiatan Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia.

Tuduhan itupun masih membutuhkan pembuktian yang tidak dapat serta merta dapat digunakan untuk mem-PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagaimana yang telah dijelaskan diatas (poin 4), oleh karena itu PHK terhadap Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai pelanggaran terhadap UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) pasal 28 poin a yaitu melakukan PHK terhadap pengurus serikat pekerja, apalagi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dapat dikategorikan sebagai union busting.

6. Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia mempunyai beban yang berat.

Yaitu harus memperjuangkan kesejahteraan anggota sebagaimana amanah yang tercantum dalam UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, “Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.”

Tugas ini bukanlah tugas ringan yang harus diemban oleh pengurus serikat pekerja khususnya ketua, selain harus memperjuangkan anggotanya sebagai pengurus/ketua serikat pekerja, dia juga harus menunaikan tugasnya sebagai pekerja di perusahaan tersebut.

Disinilah seorang pengurus/ketua serikat pekerja secara psikologis akan mengalami tekanan baik dari bawah yaitu anggota maupun dari atas yaitu manajemen yang notabene adalah atasannya, jadi dapat dipastikan bahwa Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia niatnya adalah semata-mata memperjuangkan kesejahteraan anggotanya dan tidak mempunyai niat buruk yang lain apalagi untuk merugikan perusahaan seperti yang dituduhkan.

Hal ini bertolak belakang dengan manajemen, sebagaimana telah diulas diatas (poin 2) dalam pembahasan wajibnya perusahaan membentuk LKS Bipartit, dimana perusahaan yang mempunyai perangkat dan alat kelengkapan yang mempunyai tugas spesifik.

Seperti contohnya seorang Manajer HRD yang khusus bertugas untuk mengurusi seluruh permasalahan, keperluan atau istilah sederhananya mengurus semua tetek-bengeknya yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM/pekerja) yang bekerja di perusahaan. Agar seluruh SDM tersebut bekerja secara efektif, efisien, dan optimal dalam mencapai target-target perusahaan sesuai perencanaan, pastilah mempunyai pendidikan yang tinggi (minimal S1 bisa S2/S3), keahlian, wawasan, pengetahuan, pengalaman yang memang khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugasnya ditambah lagi waktu dan konsentrasinya memang untuk kepentingan yang khusus pula.

Dengan demikian, ketika menghadapi suatu permasalahanpun secara logika manajemen haruslah mempunyai cara berpikir yang lebih luas dan mendalam. Sementara itu serikat pekerja ya bekerja ya bertugas sebagai pengurus dan background ilmu pengetahuannyapun sebenarnya sesuai dengan jenis pekerjaannya bahwa kemudian dia mau belajar karena terpilih sebagai pengurus/ketua serikat pekerja tetap saja ada keterbatasan jika dibandingkan dengan manajemen.

Belum lagi dari segi waktu dan tekanan dari bawah yang terkadang melihat gaji perusahaan sebelah yang sejenis kok bisa lebih besar, dapat dibayangkan keadaan psikologis pengurus/ketua serikat pekerja. Makanya manajemen mestinya lebih bijak dalam bertindak, dalam berkomunikasi, dalam mengantisipasi, dalam membuat kebijakan tidak boleh dengan emosi yang peribahasa terkenalnya adalah “hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin”.

Itulah seninya bagaimana harus bisa menghadapi berbagai macam karakter manusia. Kalaupun harus terpaksa, tentunya setelah segala cara ditempuh dengan maksimal dan masih mengalami jalan buntu juga dan penyelesaiannya terpaksa harus melalui jalur hukum, maka prosedur hukumnya haruslah dilalui sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti perundingan bipartit, mediasi/konsiliasi/arbitrase, pengadilan hubungan industrial, dan seterusnya.

7. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI pasal 4 yang berbunyi ;

  • Ayat (1), “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”
  • Ayat (2), “Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka manajemen PT Yamaha Indonesia wajib melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu sebelum mem-PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra.

Prosedurnya tidak dapat dibalik seperti yang telah dilakukan oleh manajemen PT Yamaha Indonesia yaitu serta merta mem-PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra terlebih dahulu kemudian mengajak perundingan bipartit dengan ajakan perundingan bipartit kepada Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019 tentang undangan perundingan bipartit dari Kantor Hukum La Ode Haris & Partners sebagai kuasa hukum PT Yamaha Indonesia.

Perundingan bipartitpun seyogyanya dilaksanakan dengan pihak manajemen langsung tanpa melalui lawyer, karena tujuan dari perundingan bipartit itu adalah untuk mencari solusi secara kekeluargaan, kebersamaan, silih asah silih asuh silih asih, bukan hanya ansich hukum.

Memang tidak ada undang-undang yang melarang perusahaan menggunakan lawyer, tetapi secara psikologis ketika menggunakan lawyer sudah berbeda, mindset lawyerpun berbeda dan biasanya sudah menang kalah karena 90 % pertimbangannya murni hukum, sebaiknya lawyer dilibatkan ketika penyelesaiannya melalui pengadilan.

Oleh karena itu, maka sebaiknya perusahaan mencabut PHKnya Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra karena telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI pasal 4, dan tertutup untuk mediasi dan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial, karena syaratnya adalah harus ada bipartit sesuai pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas.

8. Perusahaan harus tetap menjalankan kewajibannya kepada Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra.

Menurut UU 13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat 3 yang berbunyi, “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” dan pasal 155 ayat 2 yang berbunyi : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut dimana penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) belum ada bahkan proses perundingan bipartitpun belum terjadi, maka Manajemen PT YI harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu antara lain dengan tetap membayarkan gaji kepada Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra dan keduanya dapat menjalankan aktifitasnya sebagaimana mestinya.

III. Filosofi Pendiri Yamaha

Model dan gaya manajemen PT Yamaha Indonesia yang dengan tiba-tiba mem-PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra sebagai Ketua dan Sekretaris PUK FSP LEM SPSI PT Yamaha Indonesia sebenarnya bertentangan dengan filosofi dan nilai dasar korporasi Yamaha itu sendiri. Yang telah digariskan oleh perintis dan pendiri perusahaan berskala global PT Yamaha, yakni Torakusu Yamaha.

Torakusu Yamaha sebenarnya adalah seorang pekerja yang ulet dan sangat humanis serta menjunjung tinggi keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Pada awal usahanya Torakusu Yamaha melakukan pekerjaan reparasi alat musik organ. Inilah yang menginspirasi dia tentang merek dan logo Yamaha. Tiga buah gambar garputala pada logo Yamaha menggambarkan hubungan kerjasama dalam korporasi. Tiga garputala tersebut melambangkan tiga elemen penting musik yakni : melodi, harmoni, dan irama.

Menyimak filosofi dan nilai-nilai korporasi diatas mestinya pihak manajemen Yamaha Indonesia menghindari segala bentuk konfrontasi yang kontraproduktif dengan pihak pekerja yang berhimpun dalam serikat pekerja.

Tak kurang dari Profesor Kosuke Mizuno dari Center for Southeast Asian Studies Kyoto University Jepang, menyatakan bahwa tradisi hubungan industrial di Jepang dari dulu hingga kini cenderung menempuh penyelesaian perselisihan secara informal atau jalan perdamaian. Dialog dari hati-kehati demi untuk harmonisasi pekerja dan pengusaha untuk meraih kesejahteraan bersama.

Insya Allah kami Pengurus DPP FSP LEM SPSI, akan membantu mencari solusi selama semuanya diawali dengan niat dan itikad yang baik sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan amanah untuk selalu berbuat adil dan jujur serta profesional.

IV. Tuntutan

Kami DPP FSP LEM SPSI meminta kepada Manajemen PT Yamaha Indonesia untuk segera mencabut PHK Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra dan segera mempekerjakan kembali Sdr. Rusli Rahadi dan Sdr. Bani Putra dan dibayarkan semua hak-haknya.

V. Ajakan Berdialog

Kami DPP FSP LEM SPSI menghormati filosofi dan nilai dasar korporasi Yamaha yang telah digariskan oleh perintis dan pendiri perusahaan PT Yamaha, yakni Torakusu Yamaha yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan dalam hubungan antar manusia seperti yang telah diulas pada poin III diatas.

Oleh karena itu, sebelum kami melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kami DPP FSP LEM SPSI mengajak berdialog secara kekeluargaan kepada Direksi PT Yamaha Indonesia untuk penyelesaian kasus PHK tersebut.

Upaya ini bagian dari pengamalan Dasar Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan wajib kita junjung tinggi, bahwa apapun hasil musyawarah tersebut akan kami hormati karena yang terpenting sebagai manusia yang beragama dan sesuai juga dengan adat ketimuran serta filosofi dari pendiri Yamaha adalah bahwa upaya telah dilakukan secara maksimal.

VI. Penutup

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi pelajaran ke depan serta menjadi hikmah dalam menjaga dan melaksanakan hubungan industrial yang harmonis sebagaimana semangat yang tercantum UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, dan UU No. 21 Tahun 2000.

Jakarta, 4 Oktober 2019
Dewan Pengurus Pusat
Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Arif Minardi ( Ketua Umum )

Idrus  (Sekretaris Umum )

PHK Yamaha PT Yamaha UU Ketenagakerjaan UU PPHI

Related Post

  1. author
    tata3 weeks agoReply

    dirusia komunisme muncul dari ide kekuatan kaum buruh, dimana buruh adalah penguasa suatu negara.

Leave a reply