Musim Unjuk Kartu, Angkatan Kerja Pilu

83 views

kartu pekerja

NEGERI ini sedang memasuki romantika musim kartu. Sepanjang pesta demokrasi dari Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, rakyat selalu dininabobokan dengan aneka kartu.

Kartu-kartu itu fungsinya baru sebatas jargon, belum menjadi fungsi yang esensial sebagai idealisasi pengembangan SDM bangsa dan modernitas pranata sosial warga negara menuju kehidupan yang lebih maju.

Sebagai contoh, baru-baru ini kartu pra-kerja yang dilontarkan oleh salah satu calon presiden sebetulnya kurang relevan dengan perkembangan zaman.

Mestinya, jika ingin menata portofolio diri warga negara untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi, maka pemerintah seharusnya merevitalisasi Kartu Kuning bagi angkatan kerja yang selama ini telah berjalan.

Kartu Kuning itu, selama 30 tahun, tidak berubah fungsi dan secara tata kelola. Tidak ada nilai tambah terhadap kartu itu, bahkan angkatan kerja menyebutnya ibarat “kartu pengemis” yang mesti dilampirkan setiap melamar kerja.

Evaluasi terhadap program yang telah berjalan agaknya terlalu lama luput dari jangkauan wewenang pemerintah. Ataukah ini merupakan bagian dari sebuah agenda kesengajaan?

Seorang filsuf bernama Francis Bacon mengatakan, manusia lebih mengangkat kondisi yang disenangi dan melupakan yang telah luput di mata.

Romantika unjuk kartu terkesan membangga-banggakan terobosan baru yang dihasilkan, namun bungkam terhadap nasib angkatan kerja yang telah terlanjur direpotkan oleh kartu-kartu pendahulunya yang terlebih dahulu dibuat.

Fenomena unjuk kartu tersebut, juga belum memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, padahal kini tengah memasuki era making nations 4.0.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan masih sangat primitif dalam mengelola Kartu Kuning yang diberikan oleh angkatan kerja baru dan lama.

Saat musim unjuk kartu, dari pemilu ke pemilu, angkatan kerja tetap saja pilu. Negara belum sungguh-sungguh memanusiakan angkatan kerja dengan cara yang lebih modern. Signifikansi dan modernisasi kartu ketenagakerjaan mestinya melibatkan organisasi pekerja dan organisasi profesi.

Salah satu bentuk kartu yang cukup menghibur dan memberikan arti adalah Kartu Pekerja yang diperuntukkan kaum pekerja di DKI.

Kartu pekerja itu memberikan benefit dalam bentuk semacam tunjangan biaya transportasi dan tunjangan pekerja lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Fungsi Kartu Pekerja di DKI lebih nyata terasa manfaatnya bagi angkatan kerja.

Untuk kedepannya perlu dikembangkan menjadi kartu yang terintegrasi dengan nomor identitas tunggal kependudukan, sehingga Pemerintah Daerah memiliki portofolio kompetensi bagi warganya. Dengan hal itu maka diharapkan pengembangan dan pengerahan ketenagakerjaan bisa berjalan secara efektif. (Totoksis).*

 

Ketenagakerjaan

Related Post

Comments are closed.