Serikat Pekerja Indonesia-Jepang Pererat Kerja Sama

515 views

Seiring dengan 61 tahun hubungan Indonesia-Jepang, serikat pekerja kedua negara makin memperkuat hubungan kerja sama dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pengembangan SDM pekerja. Kerja sama dilandasi semboyan “kerja bersama, maju bersama”.

Japan Council of Metalworkers Union (JCM) melakukan aksi unjuk rasa (i)

Japan Council of Metalworkers Union (JCM) melakukan aksi unjuk rasa. (i)

Reaktor.co.id — Serikat pekerja Jepang, Japan Council of Metalworkers Union (JCM), sangat intens melakukan kerja sama dengan pekerja Indonesia.

JCM merupakan gabungan dari lima federasi besar di negeri Sakura, yaitu Serikat Pekerja Otomobile/Otomotif (JAW), Serikat Pekerja Elektronik, Elektrik dan Komunikasi ( JIEU ), Serikat Pekerja Mesin Manufacturing (JAM) ,Serikat Pekerja Basic Industri (JBU), dan Serikat Pekerja Elektrik Wire (JEWU).

Bentuk kerja sama organisasi serikat pekerja Indonesia-Jepang mencakup pengembangan kompetensi, hubungan industrial yang harmonis, solidaritas global, serta berbagai inisiatif terkait gerakan serikat pekerja.

Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah dan Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama dengan asosiasi pengusaha Indonesia bekerja sama dengan JCM dalam berbagai bidang secara berkesinambungan.

Salah satu bentuk kerja sama adalah penyelenggaraan workshop untuk membangun hubungan industrial yang konstruktif pada PMA Jepang yang beroperasi di Indonesia pada 27 Juni 2019 di Kawasan Industri MM 2010 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.

Peranan pengusaha dan serikat pekerja di Jepang, yang selalu mengedepankan joint consultation, merupakan salah satu hal yang patut dicontoh di Indonesia,terutama terkait hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja, sistem penilaian pegawaian, hingga penciptaan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Ketum FSP KEP SPSI R. Abdullah menyatakan, selain kerja sama terkait budaya kerja dan pengembangan kompetensi, utamanya terkait dengan disrupsi teknologi dan antisipasi era Industri 4.0. serta sistem penentuan upah buruh di Jepang yang patut dijadikan rujukan di tanah air.

Di Jepang masalah upah merupakan keputusan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja melalui pertemuan nasional. Pihak pemerintah tidak langsung ikut campur. Penentuan upah di Jepang ini dikenal dengan Rengo HQ.

Dalam sistem Human Resources Management, Jepang menerapkan employment patterns,  grading, salary, dan appraisal system bagi para pegawainya.

Cara yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menghambat penurunan tenaga kerja produktif adalah dengan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pegawai di atas 65 tahun juga patut dicontoh.

Terkait dengan pengembangan SDM kedua negara Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Mr. Ishii Masafumi selalu memberi perhatian besar.

Selama ini kontribusi Jepang terhadap pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang sangat berarti. Kondisi globalisasi dan persaingan bangsa-bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mengoptimasikan dan memperbarui hubungan internasional, khususnya dengan Jepang.

Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengajak pemerintah dan pengusaha Jepang yang beraktivitas di tanah air untuk terus berdialog hingga menemukan harmonisasi dan sinergi yang lebih baik demi kemajuan bersama.

Dubes Ishii Masafumi berdialog dengan Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi (ts)

Dubes Ishii Masafumi berdialog dengan Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi. (ts)

Kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, pariwisata ristek, hingga ketenagakerjaan perlu dikuatkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman.

Penguatan tersebut tentunya sangat tergantung kepada kesiapan pekerja yang berkompeten dan mampu menghadapi disrupsi teknologi yang tengah melanda dunia.

Pada saat ini Dubes Ishii tengah berusaha menjamin keamanan dan kelancaran usaha bagi sekitar 20 ribu warga Jepang yang menetap di seluruh Indonesia,  juga memperlancar aktivitas sekitar 1.800 perusahaan Jepang  yang  beroperasi di Indonesia.

Perusahaan Jepang di Indonesia memiliki kontribusi besar dibidang ketenagakerjaan. Perusahaan tersebut perlu didorong agar menambah investasinya.

Bagi perusahaan Jepang yang terkendala dengan masalah teknis dan ketenagakerjaan perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat. Perlu dialog dari hati kehati antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja demi mengembangkan perusahaan Jepang yang sudah eksis di Indonesia.

Kondisi globalisasi mulai ditandai dengan gelombang disrupsi teknologi yang mengganggu sektor ketenagakerjaan. Antara pengusaha, pekerja dan pemerintah perlu antisipasi dini terjadinya transformasi ketenagakerjaan dari tenaga manusia kepada mesin/robotika yang didukung oleh teknologi artificial inteligence.

Dampak transformasi tersebut akan segera dirasakan pada sektor transportasi, logistik, layanan pelanggan dan layanan konsumen.

Baca Juga: Jepang Buka Ribuan Lowongan Kerja bagi Pekerja Migran

Tahun 2019 menjadi warsa yang istimewa karena bertepatan 61 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Dalam rangka itu organisasi serikat pekerja Indonesia memandang perlu menitikberatkan strengthen education and workers partnership Jepang-RI. Disamping strengthen economic partnership dalam berbagai aspek lainnya yang selama ini sudah dilakukan.

Merupakan misi besar bagi Dubes Ishii untuk mewujudkan strengthen partnership Jepang-RI. Terutama dibidang pengembangan ketenagakerjaan dan antisipasi era industri 4.0. Yang mana negara Jepang tentunya sudah sangat siap dan menjadi leader dalam menyongsong era tersebut.

Apalagi pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat meluncurkan kebijakan pengembangan vokasi untuk memenuhi kompetensi SDM atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan  industri.  (Totoksis).*

 

Jepang kerja sama Serikat pekerja workshop

Related Post

Leave a reply