Kepala Daerah Tersangka Korupsi Terbanyak di Jabar dan Jatim

48 views

Gedung KPK

Reaktor.co.id, Jakarta — Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang paling korup.  Masing-masing ada 14 kepala daerah di Jabar dan Jatim yang ditangani KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan tanpa OTT.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sejak KPK berdiri sampai data per 7 Oktober 2019, total 119 kepala daerah dari 25 provinsi yang diproses dan ditangani KPK.

”Yang paling banyak di Provinsi Jawa Barat dengan 14 kepala daerah dan di Provinsi Jawa Timur dengan 14 kepala daerah juga. Berikutnya ada 12 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara dan 10 kepala daerah di Jawa Tengah,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Secara keseluruhan 25 provinsi tersebut yakni Provinsi Aceh sebanyak empat kepala daerah; Provinsi Bengkulu sebanyak tiga kepala daerah; Provinsi Jawa Barat sebanyak 14 kepala daerah, Provinsi Banten sebanyak empat kepala daerah.

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 kepala daerah; Provinsi Jawa Timur sebanyak 14 kepala daerah; Provinsi Kalimantan Selatan yakni satu kepala daerah; Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak dua kepala daerah.

Provinsi Kalimantan Timur sebanyak lima kepala daerah; Provinsi Kalimantan Barat sebanyak satu kepala daerah; Provinsi Maluku Utara sebanyak tiga kepala daerah; Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak tiga kepala daerah, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada dua kepala daerah.

Provinsi Papua ada lima kepala daerah; Provinsi Riau sebanyak enam kepala daerah, Provinsi Kepulauan Riau yakni empat kepala daerah; Provinsi Sulawesi Selatan ada dua kepala daerah; Provinsi Sulawesi Tengah ada satu kepala daerah.

Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak enam kepala daerah; Provinsi Sulawesi Utara ada empat kepala daerah; Provinsi Sumatera Selatan tercatat tujuh kepala daerah; Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12; Provinsi Jambi tercatat satu kepala daerah, dan Provinsi Lampung tercatat empat kepala daerah serta Provinsi Sumatera Barat ada satu kepala daerah.

“Dari 119 Kepala Daerah yang diproses KPK, 47 di antaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%. Sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT,” ucap Febri dikutip Sindonews.

Penyebab Kepala Daerah Korupsi

Dilansir laman resmi BPKP, kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah.

Secara khusus berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, TPK yang dilakukan Kepala Daerah ada 4, yaitu:

  1. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD, sebanyak 14 kasus
  2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran, sebanyak 22 kasus
  3. TPK dalam perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebanyak 6 kasus.
  4. TPK Penerimaan suap, sebanyak 24 kasus.

Dari hasil penelitian BPKP, faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi antara lain:

1. Monopoli kekuasaan. 

Kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala daerah, dan adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi

2. Diskresi kebijakan.

Hak diskresi melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Artinya, diskresi di lakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia.

Masalahnya, diskresi ini dipahami secara sangat luas. Padahal, diskresi itu sangat terbatas. Dia hanya bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam situasi yang sangat mendesak.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam pelaksanaannya, kepala daerah sering dihadapkan pada kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Dalam situasi seorang kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, ia mencari celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif guna menutupi biaya tersebut sehingga kepala daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi.

3. Lemahnya Akuntabilitas.

Kolusi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Kebijakan yang Koruptif. Saat ini ada kolusi antara kepala daerah dengan DPRD terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, misalnya masalah pembuatan perda dan perizinan.

Termasuk dalam lemahnya akuntabilitas adalah kurang nya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

4. Biaya Pemilukada

Beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi lainnya antara lain karena biaya pemilukada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah.

Daftar 119 Kepala Daerah Korup

1. Aceh 4 kepala daerah
2. Bengkulu 3 kepala daerah
3. Sumatera Selatan 7 kepala daerah
4. Sumatera Utara 12 kepala daerah
5. Sumatera Barat 1 kepala daerah

6. Jambi 1 kepala daerah
7. Lampung 4 kepala daerah
8. Riau 6 kepala daerah
9. Kepulauan Riau 4 kepala daerah
10. Banten 4 kepala daerah

11. Jawa Barat 14 kepala daerah
12. Jawa Tengah 10 kepala daerah
13. Jawa Timur 14 kepala daerah
14. Kalimantan Selatan 1 kepala daerah
15. Kalimantan Tengah 2 kepala daerah

16. Kalimantan Timur 5 kepala daerah
17. Kalimantan Barat 1 kepala daerah
18. Sulawesi Selatan 2 kepala daerah
19. Sulawesi Tengah 1 kepala daerah
20. Sulawesi Tenggara 6 kepala daerah

21. Sulawesi Utara 4 kepala daerah
22. Maluku Utara 3 kepala daerah
23. Nusa Tenggara Barat 3 kepala daerah
24. Nusa Tenggara Timur 2 kepala daerah
25. Papua 5 kepala daerah

Sumber: KPK

Kepala Daerah Korupsi Koruptor KPK

Related Post

Leave a reply