Kepailitan Perusahaan Melonjak, Pekerja Mestinya Dapat Subsidi Gaji

183 views

Berdasarkan data dari lima Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hingga akhir semester I-2020 menunjukkan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melonjak.

 

Reaktor.co.id – Perjuangan serikat pekerja saat ini sangat berat karena dihadang oleh beberapa masalah besar secara bersamaan. Pada saat serikat pekerja sedang berjuang mati-matian menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, konsentrasi mereka juga terbagi oleh persoalan mengatasi pandemi Covid-19, masalah PHK yang mulai marak, daya beli buruh yang makin terpuruk dan yang cukup krusial adalah masalah menyiasati perusahaan yang bangkrut alias pailit.

Kepailitan korporasi jumlahnya mulai melonjak, dilain pihak para pengusaha bersiasat terkait kepailitan yang tentunya menempatkan kepentingan pekerja di nomor bawah.Serikat pekerja perlu taktik menghadapi kondisi kepailitan perusahaan.

Jumlah PHK yang angkanya lebih besar dari yang dinyatakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan disusul dengan kebangkrutan usaha menimbulkan daya beli pekerja banyak yang jatuh di titik nadir.

Tak kurang dari ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyerukan sebaiknya pemerintah memberikan susbsidi gaji kepada karyawan yang rentan kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bhima menyarankan kepada pemerintah untuk mengalihkan program kartu prakerja untuk santunan kepada korban yang kena PHK atau dirumahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat khawatir pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 akan negatif apabila tidak ada spending dari masyarakat. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai atau cash transfer lebih penting dibandingkan dengan bantuan sosial, seperti bantuan sembako.

“Untuk menjaga daya beli kelas menengah rentan miskin juga wajib diberikan bantuan negara. Artinya bukan hanya mereka yang jatuh di bawah garis kemiskinan yang berhak,” kata Bhima
Menurut Bima dana bisa dicari dari penghematan belanja kementerian/lembaga, termasuk pembubaran lembaga setara kementerian.

“Itu kartu prakerja dananya bisa dialihkan 100% untuk santunan PHK, daripada buat pelatihan yang mutunya rendah,” tegas Bhima.

 

Kepailitan Korporasi saat Pandemi

Jumlah korporasi yang mengalami kebangkrutan sejak pandemi Covid-19 terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun dari lima Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hingga akhir semester I-2020 menunjukkan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melonjak.

Kebangkrutan juga banyak melanda perusahaan kelas dunia. Menurut catatan Bloomberg, sejak awal Maret 2020 terdapat 133 perusahaan di AS yang mengajukan perlindungan pailit karena Covid-19. Dilaporkan juga 30 persen restoran di AS terancam bangkrut dan tutup permanen akibat Covid-19, meskipun Pemerintah AS memberikan pinjaman lunak untuk menggaji karyawan.

NPC International, pewaralaba Pizza Hut terbesar di AS sudah mengajukan pailit pada 1 Juli lalu. S&P Global Ratings mengatakan Starbucks bisa bangkrut tahun ini, meskipun peluangnya kecil, di bawah 10 persen.

Dibanding pada semester I-2019, jumlah perkara PKPU hanya 163 perkara, pada paruh pertama tahun ini jumlahnya sudah 249 perkara atau naik 52,76 persen.

Perkara PKPU ini terjadi merata pada semua sektor usaha. Hampir semua usaha menghadapi kesulitan cash flow karena turunnya pasokan dan permintaan selama pandemi. Akibatnya terjadi efek domino dari suply chain, yakni terlambat bayar utang.

Arif Minardi yang berpengalaman dengan masalah kepailitan di BUMN, dan pernah melakukan gugatan pailit kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan bahwa pailit merupakan hantu disiang bolong bagi direksi sekaligus bagi kaum pekerja.

“Meskipun ada ketentuan yang mengatur proses kepailitan tetapi belum ada rumusan yang secara jelas mengatur posisi yang menguntungkan pekerja terkait perusahaannya dinyatakan pailit. Perlu mitigasi ketenagakerjaan sehubungan dengan perkara kepailitan yang terus meningkat,” tutur Arif.

Menurut Arif, proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang berjalan panjang dan melelahkan. Disatu sisi akan ada banyak pihak yang terlibat dalam proses ini, karena biasanya pihak debitor/perusahaan yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari pada satu kreditor dan belum tentu harta pailit mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut.

Masing-masing kreditor akan berusaha secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing.

Menjauh dari Esensi

Bangkrut dan pailit perlu diantisipasi sehingga nasib buruh tidak semakin terpuruk. Organisasi serikat pekerja perlu mempelajari akar persoalan dan fenomena kebangkrutan baik dalam skala korporasi maupun negara. Kondisi negara kaya sumber daya alam (SDA) seperti Venezuela yang diambang kebangkutan membuka mata kita bahwa kondisi yang serupa bisa saja tejadi di negeri ini.

Banyak permohonan PKPU maupun pailit yang diajukan oleh kreditur, bukan dari debitur yang mengajukan restrukturisasi secara sukarela. Artinya memang semakin banyak perusahaan kesulitan keuangan. Meningkatnya jumlah perkara kepailitan juga menunjukkan bahwa pelaku usaha makin sadar untuk menggunakan jalur hukum dalam merestrukturisasi utang-utang debiturnya.

Perkara perdata niaga ini lebih efisien dibandingkan perdata biasa yang jika tak terima putusan para pihak bisa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Misalnya permohonan PKPU harus putus 20 hari, kalau dikabulkan debitur harus siapkan proposal restrukturisasi, jika ditolak krediturnya konsekuensinya pailit.

Diperlukan terobosan hukum dan politik, antara lain dengan membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang bisa menjamin dan menguatkan hak-hak pekerja bilamana perusahaan tempatnya bekerja dipailitkan.

Dengan itu keputusan pailit yang terjadi bisa menempatkan kepentingan atau hak normatif pekerjanya diposisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada prinsipnya kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum atau public attachment.

Untuk kemudian oleh kurator, yakni pihak yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.

Kepailitan usaha dan industri selama pandemi akan terus terjadi dan membutuhkan antisipasi. Hal itu penting karena di negara-negara maju yang memiliki sistem dan jaminan ketenagakerjaan yang baik saja jika terjadi kepailitan maka hak pekerja sering terkalahkan.

Masalah kepailitan di Indonesia acap kali menjauh dari esensinya. Pengertian Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1) adalah: sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam konteks UU Kepailitan, ada beberapa jenis tingkatan hak kreditur yang dikenal. Kreditur yang memegang jaminan kebendaan, yaitu; jaminan berupa hak tanggungan, gadai dan fidusia, telah diakui secara tegas sebagai kreditur yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya.

Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditur separatis atau secured creditor yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut.

Dilain pihak, aspek hak pekerja dalam posisi yang lemah. Namun demikian, masih ada senjata bagi pihak pekerja untuk menerobos kondisi kepailitan, yakni “hak istimewa” yang dimiliki oleh pekerja berdasarkan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang berbunyi sebagai berikut ; dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Namun dalam prakteknya, dari kasus-kasus kepailitan yang terjadi di negeri ini “hak istimewa” tersebut sering terkalahkan. Oleh sebab itu pentingnya amandemen atau revisi UU terutama untuk pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak pekerja jika terjadi kepailitan. Apalagi selama ini pihak kurator sering memutuskan bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditur separatis.

Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; ”Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.” Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 9 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak separatis.

Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitur pailit yang belum dijaminkan. Fakta menunjukkan bahwa harta yang belum dijaminkan sangat kecil bahkan tidak ada. Dengan demikian pihak pekerja harus terus mencar. (*)

Kepailitan Perusahaan Melonjak Pekerja Mestinya Dapat Subsidi Gaji

Related Post

Leave a reply