Kepailitan dan Mitigasi Ketenagakerjaan

94 views

PAILIT merupakan hantu disiang bolong bagi kaum pekerja. Meskipun ada ketentuan yang mengatur proses kepailitan tetapi belum ada rumusan yang secara jelas mengatur posisi yang menguntungkan pekerja yang perusahaannya dinyatakan pailit. Perlu mitigasi ketenagakerjaan terkait dengan perkara kepailitan yang terus meningkat.

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang berjalan panjang dan melelahkan. Disatu sisi akan ada banyak pihak yang terlibat dalam proses ini, karena biasanya pihak debitor/perusahaan yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari pada satu kreditor dan belum tentu harta pailit mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut. Masing-masing kreditor akan berusaha secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing.

Sidang kepailitan

Jumlah perkara kepailitan melonjak

Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sepanjang 2018 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Pada lima pengadilan niaga di Indonesia ada 411 perkara, dengan 297 perkara PKPU, dan 194 perkara pailit pada 2018. Sementara pada 2017 tercatat ada 353 perkara dimana 238 merupakan perkara PKPU, dan 115 perkara pailit.

Jika diteliti lebih jauh, banyak permohonan PKPU maupun pailit yang diajukan oleh kreditur, bukan dari debitur yang mengajukan restrukturisasi secara sukarela. Artinya memang semakin banyak perusahaan kesulitan keuangan. Meningkatnya jumlah perkara kepailitan juga menunjukkan bahwa pelaku usaha makin sadar untuk menggunakan jalur hukum dalam merestrukturisasi utang-utang debiturnya.

Perkara perdata niaga ini lebih efisien dibandingkan perdata biasa yang jika tak terima putusan para pihak bisa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Misalnya permohonan PKPU harus putus 20 hari, kalau dikabulkan debitur harus siapkan proposal restrukturisasi, jika ditolak krediturnya konsekuensinya pailit.

Jika ditelisik lebih dalam, perusahaan manufaktur jadi sektor industri yang paling banyak dibawa terjerat. Ada 69 permohonan PKPU, dan 17 permohonan pailit. Perusahaan tekstil, garmen, baja, hingga plastik adalah beberapa sektor yang sering dimohonkan.

Bahaya kebangkrutan juga sedang mengintai industri media masa. Kepailitan industri media masa dimasa mendatang diprediksi akan terus terjadi di negeri ini dan di seluruh dunia. Apalagi, ekosistem ekonomi digital telah merubah tatatan bisnis media masa.

            Dunia sempat tersentak ketika Tribune Co yang merupakan penerbit media massa terbesar nomor dua di Amerika Serikat bisa dipailitkan. Usaha Tribune untuk mengajukan perlindungan pailit kepada pemerintah ternyata juga tidak disertai dengan langkah yang mengutamakan hak-hak karyawan. Akhirnya Tribune Co pemilik surat kabar The Los Angeles Times, The Chicago Tribune, The Sun of Bultimore, dan beberapa media cetak terkemuka lain serta 23 stasiun televisi yang telah beroperasi diseluruh penjuru Amerika Serikat dipailitkan dengan disertai penderitaan ratusan ribu pekerjanya.

            Pengalaman Tribune menunjukkan bahwa di negara kapitalis yang memiliki sistem dan jaminan ketenagakerjaan yang baik saja jika terjadi kepailitan maka hak pekerja menjadi terpuruk. Untuk itulah Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak organisasi serikat pekerja sebaiknya mencari jalan win-win solution jika terjadi kasus kepailitan. Dibutuhkan terobosan hukum dan politik, antara lain dengan membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang bisa menjamin dan menguatkan hak-hak pekerja bilamana perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan.

            Putusan pailit mencuatkan pemikiran pentingnya mitigasi sebagai upaya untuk memperkuat posisi karyawan. Sehingga keputusan pailit yang terjadi bisa menempatkan kepentingan atau hak normatif pekerjanya diposisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada prinsipnya kepailitan merupakan  putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum  atau public attachment. Untuk kemudian oleh kurator, yakni pihak yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.

            Kepailitan usaha dan industri dimasa mendatang akan terus terjadi dan membutuhkan antisispasi. Hal itu penting karena di negara-negara maju yang memiliki sistem dan jaminan ketenagakerjaan yang baik saja jika terjadi kepailitan maka hak pekerja sering terkalahkan. 

            Masalah kepailitan di Indonesia acap kali menjauh dari esensinya. Pengertian Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1) adalah: sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.            

Dalam konteks UU Kepailitan, ada beberapa jenis tingkatan hak kreditur yang dikenal. Kreditur yang memegang jaminan kebendaan, yaitu; jaminan berupa hak tanggungan, gadai dan fidusia, telah diakui secara tegas sebagai kreditur yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditur separatis atau secured creditor yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut. Dilain pihak, aspek hak pekerja dalam posisi yang lemah.

Namun demikian, masih ada senjata bagi pihak pekerja untuk menerobos kondisi kepailitan, yakni “hak istimewa” yang dimiliki oleh pekerja berdasarkan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang berbunyi sebagai berikut ; dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya



Namun dalam prakteknya, dari kasus-kasus kepailitan yang terjadi di negeri ini “hak istimewa” tersebut sering terkalahkan. Oleh sebab itu pentingnya amandemen atau revisi UU terutama untuk pasal-pasal yang terkait dengan  hak-hak pekerja jika terjadi kepailitan.

Apalagi selama ini pihak kurator sering memutuskan bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditur separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; ”Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.” Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 9 ayat (4)  UU Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak separatis.

Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitur pailit yang belum dijaminkan. Fakta menunjukkan bahwa harta yang belum dijaminkan sangat kecil bahkan tidak ada. Dengan demikian pihak pekerja harus terus mencari upaya hukum dan politik.

 Meski begitu ada beberapa kondisi di mana pekerja/buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya, seperti kondisi pertama ketika tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak maka dalam.kondisi ini pekerja/buruh tidak akan mendapatkan apa-apa. Kondisi kedua ketika harat pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminkan kepada kreditor, apabila nilai tagihan kreditor melampaui nilai-nilai dari benda yang dieksekusi maka otomatis tidak ada sisa dari harta pailit, namun apabila nilai eksekusi dapat menutupi piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya dapat dibagi, tentu saja upah pekerja/buruh ada dibawah biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. (Arif Minardi,Totoksis)

 

kepailitan mitigasi ketenagakerjaan

Related Post

Comments are closed.