Kenormalan Baru Profesi Pelaut, Upah Sektoral Mesti Dibenahi

89 views

CatatanĀ  Arif Minardi

Akibat pandemi Covid-19 sebagian besar pelaut di Indonesia dilanda ketidakpastian dan terpaksa menganggur. Sekitar 1,6 juta orang yang berprofesi pelaut dan turunannya selama pandemi nasibnya tidak jelas. Saat pandemi ada sekitar 100 ribu kapal yang terparkir di pelabuhan karena berbagai faktor.

 

Aktivitas pelaut ( ilustrasi )

Reaktor.co.id – Memasuki fase adaptasi kebiasaan baru (AKB) para pelaut perlu mendapat jaminan yang baik terkait protokol kesehatan saat memulai lagi pekerjaannya. Selain itu juga perlu pembekalan tentang teknologi dan inovasi dalam menghadapi new normal atau era normal baru.

Pemerintah mesti lebih serius melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak buah kapal (ABK) Indonesia.

ABK merupakan salah satu jenis profesi kepelautan yang tak henti-hentinya dirundung masalah krusial. Semakin banyak kasus menimpa pelaut Indonesia saat pandemi Covid-19 terjadi. Terutama terkait dengan hak-hak normatif dan perlindungan pelaut, termasuk pelaut di kapal-kapal pesiar.

Dalam era kenormalan baru perlu menyusun mekanisme perlindungan bagi pelaut. Sebagai personal garis depan pelayaran nasional, pelaut Indonesia hingga saat ini masih didera oleh persoalan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan pengembangan profesi.

Pelaut sebagai ujung tombak pelayaran masih dihimpit oleh berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sebagai entitas profesi, para pelaut Indonesia masih prihatin dengan posisi hukumnya.

Yang mana UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran substansi dan isinya hampir 85 persen hanya berbicara mengenai prosedur perizinan kapal dan beberapa iuran yang harus dibayarkan. Serta prosedur sertifikasi bagi pelaut yang ujungnya adalah masalah biaya yang harus dikeluarkan.

Pasal-pasal dalam UU diatas belum banyak berbicara tentang perlindungan dan jaminan keselamatan pelaut serta hak-hak normatifnya. Mestinya perlindungan dan hak-hak normatif pelaut dijabarkan secara rinci dalam Kepmen seperti halnya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Meskipun sudah ada PP Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, namun ketentuan tersebut oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dinilai masih belum lengkap.

Selain itu pemerintah juga dinilai kurang konsisten terkait Standard of Training Certification and Watchkeeping of Seafarers ( SCTW) yang merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan minimum pendidikan atau pelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja sebagai pelaut. Namun berbagai konvensi diatas masih belum diaplikasikan dengan baik.

 

Pelaut Indonesia di Luar Negeri saat Pandemi Covid-19 (Foto Isitimewa)

Upah Sektoral Pelaut

Pelaut merupakan profesi terkait dengan angkutan laut yang merupakan moda transportasi yang penuh regulasi. Dengan demikian profesi pelaut memerlukan regulasi tersendiri dalam aspek ketenagakerjaan.

Apalagi Indonesia harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea ( UNCLOS ) serta berkewajiban mentaati berbagai regulasi tersebut.

Di United Nations ada badan khusus yang menangani bidang maritim, yakni International Maritime Organization (IMO), yang secara umum mengatur keamanan angkutan laut serta ketentuan tentang pelatihan dan pendidikan awak kapal.

Dengan adanya IMO tiap negara anggota mempunyai tanggung jawab untuk melakukan berbagai konvensi internasional bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya. Namun hingga saat ini kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia sebagian masih belum mampu memenuhi ketentuan IMO, bahkan banyak terjadi pelanggaran regulasi.

Pembenahan profesi garis depan pelayaraan nasional semakin mendesak. Jika kita simak kasus kecelakaan laut dan potensi bahaya yang lain seperti pembajakan, pencemaran dan penyelundupan maka beban dan tanggung jawab akhirnya terakumulasi dipundak profesi garis depan itu.

Profesi tersebut menjadi rentan dan mudah menjadi kambing hitam jika setiap kali terjadi kecelakaan atau kasus lainnya. Tuntutan bisnis oleh pengusaha pelayaran juga semakin meningkatkan beban kerja mereka sekaligus mengkerdilkan pengembangan kompetensi. Pihak yang terkait masih sering menutup mata tentang kondisi obyektif dari para ABK yang selama ini menjalankan kapal.

Perlu langkah cepat untuk memperbaiki hubungan industrial bagi pelaut dan perusahaan tempat mereka bekerja. Utamanya perumusan tentang standar gaji pelaut sehingga bisa kompetitif secara global.

Langkah pemerintah untuk meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) yang diberlakukannya secara nasional sebaiknya terelaborasi ke dalam peraturan pemerintah yang lebih detail. Dan sebelumnya dibahas bersama pihak KPI dan organisasi lain terkait.

Apalagi selama ini pihak KPI sering mempersoalkan mekanisme hubungan industrial dan masalah standar gaji bagi pelaut. Tentu saja sebagai entitas profesi KPI memiliki rumusan yang ideal terkait dengan masalah diatas. Hubungan industrial itu juga terkait terhadap para buruh yang bekerja di pelabuhan.

Selama ini ada persoalan akibat Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (BN No. 6902 Hal. 11B-22B dst) tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 (BN No.7035 Hal. 2B-4B dst) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang tidak diterapkan kepada para pelaut ketika terjadi konflik.

Pada prinsipnya KPI mengharapkan agar besaran upah sektoral bagi pelaut perlu diputuskan oleh tripartit nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan unsur serikat pekerja, sehingga dapat ditetapkan standar upah pelaut yang secara nasional harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan pelayaran.

Perlu dicatat selama ini besaran upah bagi pelaut yang bekerja di kapal-kapal samudera atau ocean going berstandar internasional ada kesenjangan yang lebar dengan pelaut yang mengoperasikan kapal lokal. (*)

 

Profesi Pelaut Upah Sektoral Mesti Dibenahi

Related Post

Leave a reply