Keniscayaan “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”, Gekanas Temui Menaker

132 views

Penolakan terhadap revisi Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) muncul sporadis seperti jamur dimusim hujan. Spanduk, baliho dan lini massa media sosial penuh dengan pernyataan tegas menolak revisi yang terkesan merupakan pesanan asing yang berkiprah sebagai pemburu rente dan pemeras pekerja.

Reaktor.co.id – Para pekerja di seluruh Tanah Air dibuat geram dengan berbagai framing yang gencar ditaburkan oleh pengusaha bersama penguasa di berbagai media mainstream.

Pada prinsipnya framing bertujuan untuk membentuk opini seolah-olah UU Nomor 13 tahun 2003 itu menghambat investasi, industri padat karya dan diframing sebagai kanebo atau lap kotor yang sudah kering bahkan sudah bolong-bolong sehingga mesti diganti.

Penolakan revisi UUK sudah menggelinding menjadi perlawan yang masif. Namun, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo menganggap perlawanan itu masih tergolong lemah, paling hanya dilakukan sebagian anggota resmi serikat pekerja/buruh yang eksis di Tanah Air. Jumlah total anggota sekitar 3 juta orang, menurut pihak Apindo tidak semuanya bergerak.

Bertolak belakang dengan prediksi Apindo, pihak serikat pekerja/buruh justru melihat revisi UUK telah membangkitkan energi perlawanan kaum pekerja.

Para pekerja yang belum bergabung di organisasi serikat pekerja/buruh justru menemukan kesadaran baru untuk melawan. Karena masalah revisi UUK jelas-jelas akan membuat nasibnya bisa terpuruk.

Pekerja melihat bahwa esensi dari revisi UUK adalah negara atau pemerinah ingin lepas tangan dan tidak mau repot terkait ketenagakerjaan.

Keinginan pihak yang ingin merevisi UUK menurut pantauan Reaktor.co.id menyebabkan sebagian besar serikat pekerja/buruh melakukan konsolidasi total untuk merencanakan perlawanan.

El pueblo unido jamás será vencido yang merupakan mantera perlawanan yang hebat mulai digelorakan. Pembangkit semangat dan ritme yang menghentak jiwa itu mulai terlihat dalam rapat-rapat SP/SB terakhir ini.

Nuansanya menyerupai dengan lirik mars El pueblo unido jamás será vencido (bahasa Spanyol). Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan “Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan”. Sergio Ortega sang pencipta lagu diatas hingga kini tak menyangka kalau karyanya menjadi lagu “wajib” gerakan perlawanan.

R Abdullah ( foto Sukardi )

Gekanas Temui Menaker

Kondisi ketenagakerjaan kini ibarat api dalam sekam yang setiap waktu bisa membakar hebat. Terkait dengan kondisi itu Reaktor.co.id pada Minggu malam (28/07) menghubungi tokoh senior nasional gerakan buruh yakni R.Abdullah.

Tokoh yang sekaligus Ketum Federasi Serikat Pekerja KEP SPSI itu menyatakan bahwa Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) telah membuat kajian terkait dengan perlu tidaknya pasal-pasal UUK direvisi dan dampak merugikan bagi kaum pekerja jika revisi itu dipaksakan atau diam-diam dilakukan oleh pemerintah. Gekanas merupakan forum aksi bersama yang terdiri dari 30 organisasi serikat pekerja dan LSM.

Sikap resmi Gekanas sudah bulat, yakni menolak revisi. Berbagai aspek dan sikap tegas akan disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dalam pertemuan pada hari Selasa 30/07/2019.

“Kalau amandemen UUK hanya untuk pemenuhan pesanan investor.. pasti, kita akan sampaikan penolakan, sekalipun, membuat UU, adalah kewenangan legislatif dan pemerintah.,” kata Abdullah.

Lebih lanjut kawan dekat Jacob Nuwa Wea itu menyatakan bahwa audiensi/diskusi dengan Menaker besok tetap dilakukan meskipun umur jabatan menteri tinggal 3 bulan lagi. “Diharapkan dia bisa menyampaikan kepada Menaker yang baru,” kata Abdullah

Suasana Rembug Nasional Tripartit 2018 ( foto istimewa)

Framing dalam Rembug Tripartit

Skenario untuk merevisi UUK sudah lama dilakukan dengan berbagai taktik. Salah satu skenario yang cukup rapi melalui pelaksanaan Rembug Tripartit.

Sebagai catatan, pada akhir 2018 pemerintah melalui Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK menyelenggarakan Rembug Tripartit Regional yang diadakan di 3 tempat berbeda yakni Bali, Kepulauan Riau, dan DI Yogyakarta. Setelah regional kemudian diadakan Rembug Nasional di Jakarta (11-13 Desember 2018).

Rembug merupakan istilah bahasa Jawa yang berarti pembicaraan dari hati kehati, yang jujur, tulus dan ikhlas, mestinya tidak ada agenda tersembunyi. Nyatanya rembug itu bernuasa framing dalam berbagai bentuk tema. Yang pada garis besarnya adalah tema hubungan kerja di era ekonomi digital, evaluasi kebijakan pengupahana, dan tema kompensasi PHK.

Framing itu sendiri bernuansa menggiring opini SP/SB supaya memaklumi langkah revisi UUK. Selain itu ada juga framing dengan tajuk Industri 4.0 yang sebenarnya di Tanah Air saat ini masih jauh panggang dari api.

Mestinya rembug regional dan nasional bisa memetakan permasalahan implementasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial harus menjadi bagian dari penyelesaian persoalan-persoalan hubungan industrial yang menjadi kebijakan pemerintah khususnya dalam implementasi regulasi dan penegakan regusi yang tegas dan adil tanpa diciderai oleh oknum-oknum pemerintah.

Jargon Fleksibiltas

Teori dari barat tekait Labor Market Flexybility (LMF) atau fleksibiltas pasar tenaga kerja muncul karena penemuan teknologi baru dan/atau tata cara pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Fleksibilisasi tenaga kerja berarti upaya penyesuaian tenaga kerja terhadap permintaan dan fluktuasi pasar. Rezim di Indonesia saat ini menganggap fleksibilisasi diyakini dapat menarik investasi, mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meratakan upah pekerja informal dan formal.

Pemerintah memang belum memberikan alasan tertulis kepada pihak SP/SB terkait dengan maksud revisi UUK. Namun pihak SP/SB sudah menginventarisir pasal-pasal UUK yang mungkin bakal direvisi berdasarkan bocoran dari pihak pengusaha, perguruan tinggi, maupun dari media massa.

Salah satu jargon yang dipakai oleh pemerintah untuk merevisi adalah terkait fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Menurut kalangan organisasi pekerja jargon atau skema fleksibilisasi sudah lama telah dipropagandakan oleh lembaga multinasional seperti Lembaga Keuangan Dunia (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (WB/World Bank), para akademisi, dan bahkan, oleh masyarakat sipil dari LSM (NGO/Non-Governmental Organisation).

 

 

Sejatinya, Indonesia pun telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dengan porsi yang semestinya/wajar. Porsi tersebut secara sepihak kini ingin ditambahkan oleh pihak pengusaha investor, tidak peduli meskipun harus merugikan kehidupan dan kepentingan pekerja.

Begitu juga, dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23 tentang Perbaikan iklim Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan ;

1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini, Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja. (Arif Minardi, Totoksis).*

 

fleksibiltas pasar tenaga kerja Gekanas temui menaker perlawanan serikat pekerja

Related Post

Leave a reply