Kenaikan UMP 2020 Kurang Berarti

151 views

Arif MinardiCatatan Arif Minardi

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.

Besaran kenaikan UMP 2020 itu kurang berarti untuk mendongkrak kesejahteraan kaum pekerja.

Apalagi bahan-bahan kebutuhan pokok, sewa rumah, dan kebutuhan lainnya tentunya akan bergerak naik.

Kondisinya semakin parah dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pengetatan pengguna gas elpji ‘melon’, tarif listrik, dan PDAM.

Penetapan kenaikan UMP 2020 itu juga menunjukkan ketimpangan upah di berbagai daerah justru dilanggengkan oleh penguasa. Misalnya ketimpangan upah di Jawa Barat terlihat dalam tabel UMK 2019.

Kabupaten Karawang meraih angka tertinggi dengan angka Rp 4,2 juta. Kota Banjar jadi daerah dengan UMK terendah yang hanya mencapai Rp 1,6 juta. Mestinya, UMK Kota Banjar dan daerah sejenis didongkrak agar tidak telalu timpang dengan kota lain.

Kondisi ini telah memicu migrasi atau urbanisasi angkatan kerja baru secara besar besaran menuju Karawang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Dari tahun ketahun, migrasi semakin meningkat dan menjadi problem pembangunan yang semakin kompleks.

Ketimpangan upah antar daerah semakin tahun berubah menjadi ketimpangan pembangunan dan mencederai keadilan sosial.

Saat ini Di Jawa Barat ada 6 kabupaten’kota yang menjadi kartu mati bagi pekerja yang memiliki ketrampilan dan keahlian karena besaran UMK kurang dari 2 juta rupiah. Kemudian ada 13 kabupaten/kota yang tidak diminati bagi pekerja karena besaran upah di daerah itu kurang dari 3 juta rupiah.

Generasi milenial yang notabene pekerja bertalenta semakin tidak tertarik untuk bekerja dan berkarya di daerah yang UMK-nya rendah.

Kini angkatan kerja generasi milenial sangat tertarik kepada daerah yang memiliki struktur pengupahan yang sangat atraktif seperti di Karawang. UMK di sini selama empat tahun terakhir tertinggi di Indonesia.*

 

Arif Minardi UMP Upah Buruh upah minimum upah pekerja

Related Post

Leave a reply