Kecelakaan Kerja

249 views

Oleh Arif Minardi * Arif Minardi

ANGKA kecelakaan kerja menunjukkan tren meningkat. Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 menunjukkan, angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus.

Sepanjang tahun 2018, kecelakaan kerja mencapai 173.105 kasus.

Setiap tahun rata-rata BPJS Ketenagakerjaan melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja dari kasus ringan sampai dengan kasus -kasus yang berdampak fatal.

Kasus kecelakaan kerja terbaru dan terviral terjadi di Pabrik Korek Api Binjai. Ada faktor kelalaian pengusaha dan disfungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam kasus tersebut.

Kecelakaan kerja (KK) merupakan problem yang mendesak diatasi. Namun, ada kesan isu KK tertutup isu lain, seperti upah, outsourcing, dan kemacetan pembicaraan tiga pihak, termasuk isu Revisi UU Ketenagakerjaan.

Jumlah korban jiwa atau cacat tubuh karena bekerja sangat signifikan. Ini disebabkan budaya dan sistem keselamatan kerja perusahaan yang buruk. Juga karena mesin dan peralatan pabrik semakin tua.

Slogan “Utamakan Keselamatan Kerja” belum dihayati secara konkret. Akibatnya, kecelakaan pekerja menunjukkan tren meningkat seperti data BPJSK di atas. Jumlah sesungguhnya bisa lebih besar karena banyak pengusaha tidak melaporkan KK.

Banyak juga pekerja tidak terdaftar di Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Sepuluh tahun terakhir, setiap hari rata-rata terjadi 415 KK, di antaranya 39 tenaga kerja cacat, (dua cacat total) sehingga tidak dapat bekerja lagi.

Dari data nasional, angka-angka tertinggi kecelakaan kerja terjadi di wilayah kerja Kanwil IV Nakertrans Jawa Barat dan Banten. Tahun 2012 saja terjadi 37.390 KK dengan pembayaran klaim 139,6 miliar rupiah.

Ada korelasi yang signifikan antara kondisi pekerja, tempat kerja, dan modus kecelakaan. KK tidak jarang terjadi karena human error akibat kondisi tempat dan beban kerja terlalu berlebihan sehingga pegawai lelah luar biasa.

KK di negeri ini didorong karena manajemen pemerintahan tidak menerapkan prinsip salus populi supreme lex (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) dalam mengelola negara.

Ini terlihat secara nyata dalam bentuk disfungsi struktural yang menangani pengawasan keselamatan kerja, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fungsi Kementerian Tenaga Kerja yang terpotong kendala otonomi daerah serta disinergi antarlembaga membuat regulator tak berfungsi. Maka, penting dibentuk Komisi Nasional Keselamatan Kerja yang independen, objektif, dan berwibawa.

Bangsa Indonesia, khususnya otoritas pengawas keselamatan kerja, sebaiknya belajar dari Occupational Safety and Health Administration (OSHA), yaitu badan federal Amerika Serikat yang bertugas memastikan keselamatan dan kesehatan kondisi kerja.

Di sisi lain, banyak perusahaan Indonesia yang memberlakukan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sekadar simbolis karena badan pengawasan keselamatan kerja masih menjadi macan ompong.

OSHA menjadi badan berwibawa serta berkuasa besar untuk menegakkan undangundang keselamatan kerja. Badan ini telah sampai pada detail dan teknis ergonomis yang menjadi bahan mengembangkan standarisasi keselamatan kerja. OSHA juga telah banyak menginvestigasi untuk memperkecil KK.

Salah satunya proyek menyiapkan pedoman guna menghilangkan kesalahan berulang yang menyebabkan separuh sakit dan cacat di tempat kerja. Ketua OSHA dipilih dari kepala bagian keselamatan perusahaan-perusahaan besar di Amerika.

Reputasi OSHA sangat baik. Lembaga ini begitu disegani karena berhasil memaksa denda perusahaan yang melanggar dan berhasil mendesak Ford Motor Co untuk melembagakan program yang berlaku di seluruh perusahaan guna mengurangi gerakan berulang yang merugikan pekerja di unit perakitan.

Mestinya, Indonesia malu dan segera berbenah terkait laporan ILO yang berulang kali menyatakan standar keselamatan kerja di sini terburuk di Asia Tenggara.

KK yang tinggi merupakan indikasi sistem K3 yang buruk. Ironisnya, belum ada langkah konkret dan sistemik pemerintah untuk mengurangi KK. Selama ini, korporasi mengklaim telah memiliki sistem K3.

Namun, jika diteliti secara mendalam, sistem tersebut masih asal-asalan dan tidak sesuai dengan standar. Maka, K3 belum menjadi budaya perusahaan yang dikelola secara serius. Kinerja pengawas keselamatan kerja masih buruk.

Masalah human factor sering dituding sebagai penyebab KK. Namun jika dikaji lebih jauh, akar persoalannya sistem dan tata kelola ketenagakerjaan perusahaan yang masih amburadul.

Hal itu terlihat dari perhatian manajemen yang masih kurang terhadap sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai karyawan garis depan (front liner) perusahaan.

Manajemen perusahaan banyak yang belum menyadari, beban kerja dan hak-hak normatif karyawan garis depan tersebut tidak dikelola sesuai dengan perkembangan teknologi dan tantangan zaman. Misalnya, terkait jam kerja malam hari.

Waktu tersebut merupakan jam biologis yang sangat berat bagi para pekerja industri sehingga perlu tata kelola jam kerja (shift system) yang tepat. Manajemen harus memiliki sistem informasi dan komunikasi untuk SDM garis depan yang akurat dan andal.*

* Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DSP LEM SPSI), Pemimpin Umum Reaktor.co.id

 

Arif Minardi Kecelakaan Kerja Keselamatan Kerja Ketenagakerjaan Kolom

Related Post

  1. author

    […] RR sangat peduli terhadap gerakan serikat pekerja/buruh. Sekitar tahun 2001 sempat membantu gerakan Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia (SP FKK PT DI) yang pada waktu itu dipimpin oleh Arif Minardi. […]

Leave a reply