Kecelakaan Kerja Pabrik Korek Api Binjai, Disfungsi Pengawas Ketenagakerjaan

1215 views

Kecelakaan kerja di tanah air yang terjadi berulang kali merupakan bukti buruknya pengawasan ketenagakerjaan. Banyak nyawa pekerja melayang akibat kecerobohan pengusaha, pelanggaran peraturan keselamatan kerja, dan lemahnya pengawasan.

Reaktor.co.id — Sebanyak 30 orang meninggal dunia akibat pabrik korek api (mancis) terbakar di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (21/6/2019).

Kepastian penyebab kebakaran yang menewaskan 27 pekerja dan 3 anak balitanya masih diselidiki.

Para korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi. Dari keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara, Riadil Lubis, lokasi pabrik itu merupakan sebuah rumah di kawasan pemukiman penduduk.

Diberitakan Tribun Medan, seorang mantan pekerja pabrik mengatakan, para pekerja selalu dikunci oleh pemilik pabrik atau mandor ketika merakit mancis. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi pencurian. Beberapa warga sekitar juga mempertanyakan legalitas pabrik mancis itu.

Pengusaha Ceroboh, Pengawasan Lemah

Tragedi kecelakaan kerja di tanah air yang terjadi berulang kali merupakan bukti buruknya pengawasan ketenagakerjaan.

Sudah banyak nyawa buruh yang melayang karena kecerobohan pengusaha dan pelanggaran peraturan keselamatan kerja. Dinas ketenagakerjaan seperti burung onta, sering menyembunyikan kepala dan menutup mata terhadap persoalan kesehatan dan keselamatan kerja di wilayahnya.

Dari data yang dihimpun Reaktor.co.id, para pekerja di pabrik naas itu selama ini belum dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai, serta belum diikutkan dalam program jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Lokasi dan kondisi pabrik yang merupakan kategori industri rumahan jelas terlihat tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Industri korek api gas yang menggunakan bahan baku yang mudah terbakar atau eksplosif, perlu prosedur dan peralatan khusus. Tidak bisa dikerjakaan secara asal-asalan dan tanpa tenaga kerja berkeahlian produksi yang sesuai standar.

Tragedi Binjai merupakan tragedi nasional yang sangat memilukan dan merendahkan martabat kemanusiaan. Tragedi ketenagakerjaan seperti di atas sering terjadi. Ironisnya, pemerintah pusat dan daerah belum mencari solusi mendasar dari tragedi sebelumnya, seperti kebakaran pabrik petasan di Kabupaten Tangerang yang menewaskan banyak pekerja beberapa waktu yang lalu.

Berpotensi terjadi di tempat lain

Muhamad Sidarta Ketua DPD Jabar- FSP LEM SPSI (i)

Muhamad Sidarta Ketua DPD Jabar- FSP LEM SPSI (i)

Menurut Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI (FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta,  kecelakaan kerja di Langkat itu masih berpotensi terjadi di tempat lain akibat lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut aktivis buruh senior ini, hal itu merupakan dampak lemahnya pengawasan dari pemerintah secara periodik. Terlebih setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Sebelum UU berlaku pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah kota/kabupaten masing-masing.

Sekarang pengawasan beralih ke pemerintah provinsi atas perintah UU tersebut. Tapi justru pegawai pengawas  menjadi vakum, menunggu pengaduan dari pekerja atau serikat pekerja. Itu pun hanya menggugurkan kewajiban belaka. Tidak tumbuh roh atau spiritnya yang menekankan urgensi pengawasan ketenagakerjaan.

“Nampak sekali gap antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Akibatnya, buruh beserta keluarganya semakin banyak yang menjadi korban atas lemahnya pengawasan tersebut,” ujar Sidarta.

Hingga kini kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya nyawa dan cat tubuh pekerja jumlahnya cukup besar. Ironisnya, makin banyak pengusaha yang lepas tangan, tidak laporkan kejadian kecelakaan kerja di tempatnya, juga belum mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Data Kecelakaan Kerja ILO

Menurut organisasi buruh sedunia ILO, setiap tahun terjadi sekitar  250 juta kasus kecelakaan di tempat kerja dan sekitar 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Dari jumlah tersebut 1,2 juta pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.

Masalah keselamatan kerja selama ini sering diabaikan oleh pengusaha. Begitu pula pengawas ketenagakerjaan belum menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya, berbagai kondisis yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja semakin bermunculan.

Titik kritis kondisi keselamatan kerja selain disebabkan oleh buruknya budaya dan sistem keselamatan kerja yang diterapkan oleh perusahaan juga disebabkan oleh semakin tuanya mesin dan peralatan pabrik. Slogan keselamatan kerja belum dimaknai dengan langkah konkret.

Jumlah total kecelakaan kerja terus meningkat. Sejak 10 tahun terakhir, setiap hari rata-rata terjadi  500 kasus kecelakaan kerja. Sebanyak 40 tenaga kerja mengalami cacat, dua di antaranya cacat total sehingga tidak dapat bekerja lagi.

Dari data nasional, angka tertinggi kecelakaan kerja terjadi di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja di Jawa Barat dan Banten.

Ada korelasi yang signifikan antara kondisi pekerja, tempat kerja, dan modus kecelakaan. Fakta juga menunjukkan, kecelakaan kerja tidak jarang disebabkan oleh human error yang berawal adanya trouble maker akibat kondisi tempat kerja dan beban kerja yang terlalu berlebihan dan tidak ada prosedur keamanan dan minimnya peralatan. Hal itu menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan kelelahan yang luar biasa dari pekerja.

Besarnya jumlah kecelakaan kerja di negeri ini didorong oleh buruknya manajemen keselamatan kerja perusahaan. Juga rendahnya kinerja dinas tenaga kerja yang jauh dari prinsip salus populi supreme lex, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi didalam mengelola negara.

Pengabaian prinsip keselamatan rakyat oleh pemerintah terlihat secara nyata dalam bentuk disfungsi struktural yang menangani pengawasan keselamatan kerja baik di tingkat nasional maupun daerah.

Komisi Nasional Keselamatan Kerja

Fungsi Kementerian Tenaga Kerja yang terpotong oleh kendala otonomi daerah serta diserginya antar lembaga yang berimplikasi kepada terlantarnya fungsi regulator.

Untuk itulah perlu dibentuk Komisi Nasional Keselamatan Kerja yang kredibel dan berwibawa. Eksistensi komisi tersebut jangan hanya menjadi aksesoris, tetapi harus memiliki integritas. Komisi diatas harus bersikap independen, obyektif dan berwibawa seperti halnya lembaga serupa di negara maju yang sistem ketenagakerjaannya tertata secara baik.

Otoritas pengawas keselamatan kerja di Indonesia perlu dirombak, agar kinerjanya seperti di negara maju. Dimana pengawas naker telah sampai kepada hal-hal detail dan spesifik yang sangat berguna untuk mengembangkan standarisasi keselamatan kerja.

Aspek ketenagakerjaan yang sangat penting adalah Paragraf 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan K3.

Untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh aspek otonomi daerah. Selain itu agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah menjadi lebih independen dan terintegrasi.

Konvensi ILO 

Ada dua konvensi ILO yang penting terkait pengawasan ketenagakerjaan, yaitu Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konvensi No. 129 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pertanian. Keduanya memiliki relevansi dan telah ditetapkan dalam Deklarasi ILO tahun 2008 tentang Deklarasi Keadilan Sosial.

ILO menekanakan, pengawas ketenagakerjaan harus merespons dengan cara yang lebih efisien untuk mengantisipasi berbagai perubahan dunia kerja seperti masalah subkontrak, outsourcing dan  meningkatnya pekerjaan yang ilegal  atau tidak dinyatakan sebagai jenis pekerjaan. Hal itu karena munculnya model usaha baru dan metode produksi.

Disfungsi pengawas ketenagakerjaan menyebabkan berbagai macam kasus ketenagakerjaan menjadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Potensi bahaya dan risiko terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus terus dikaji, selalu diperbarui dan diawasi secara ketat. Perlu melihat secara komprehensif penyebab dan dampak yang ditimbulkan.(Totoksis).*

Dokumen Pengawasan Tenaga Kerja:

  1. Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia – Kemnaker
  2. Panduan Pengusaha untuk Pengawasan Ketenagakerjaan – ILO

K3 Kecelakaan Kerja pengawas tenaga kerja

Related Post

Leave a reply