Kabut Asap Selimuti Palembang, Tagar #SavePalembang Trending

160 views

Pemerintah Kota Palembang bisa mengambil tindakan hukum dengan melakukan gugatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban melindungi warga kota.

Kabut Asap Palembang

Kabut Asap Palembang (Twitter)

Reaktor.co.id, Palembang—  Ibu Kota Sumatra Selatan, Palembang, dilanda kabut asap parah, Senin (14/10/2019) pagi. Warganet di Twitter mengungkapkan keprihatinan dan simpati. Tagar #SavePalembang pun trending topic.

Sejumlah foto dan video diunggah warganet di Palembang. Jarak pandang sangat terbatas akibat kabut asap. Banyak netizen mengatakan cuma bisa melihat jelas sampai 100 meter saja.

Landmark Palembang, yaitu Jembatan Ampera, juga hampir tak terlihat karena terbungkus asap pekat. Kondisi ini jelas berbahaya untuk kesehatan.

“Tolong dicari, Jembatan Ampera hilang!” kicau seorang netizen.

Kabut asap yang melanda Palembang merupakan sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kondisi hari ini memang asapnya cukup banyak. Karena banyak kebakaran di OKI, Muaraenim, Pali, Banyuasin, dan Ogan Ilir yang berakibat kabut asap,” terang Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ansori, kepada detikcom.

Penyebab kabut asap pekat dan menyelimuti Palembang, menurut Ansori, adalah aktivitas bakar lahan. Hal ini tercatat masih terjadi setiap akhir pekan.

Pada akhir pekan, banyak petugas pemadam kebakaran lapangan tengah beristirahat sehingga waktu itu dimanfaatkan untuk membakar lahan di sejumlah daerah.

“Kemarin hari libur, aktivitas masyarakat itu biasanya banyak sekali bakar lahan. Sebaliknya, personel pemadaman agak santai dan ini akibatnya,” tegas Ansori.

Ansori menyebut tim sudah bekerja secara maksimal di lapangan. Namun, lahan gambut yang tebal membuat petugas kesulitan saat pemadaman.

“Gambut cukup tebal, sulit dipadamkan. Tapi petugas dan pemadaman yang ada di lapangan udah maksimal bekerjanya, semua kami lakukan termasuk bantuan pemadaman udara,” katanya.

Ansori mencatat masih belum ada heli water bombing yang terbang untuk pemadaman. Salah satu penyebabnya adalah jarak pandang cukup terbatas.

“Heli selalu siaga, tapi siang ini baru bisa terbang karena jarak pandang maksimal 2.000 meter baru bisa terbang. Kalau dari pagi tidak bisa, padahal biasanya pagi itu sudah mulai terbang,” tutup Ansori.

Akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Palembang diliburkan. Bahkan aktivitas di perairan Sungai Musi pun diketahui sempat tersendat karena jarak pandang terbatas.

Kabut Asap Palembang

Kabut Asap Palembang (Twitter)

Pemkot Palembang Bisa Gugat

Pemerintah daerah yang terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa menempuh jalur hukum. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban melindungi penduduknya dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh karhutla.

Menuut Peneliti dari Lembaga Lingkar Hijau Sumsel, Hadi Jatmiko, karhutla yang terus terjadi di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, berdampak munculnya asap yang dalam katagori kesehatan ialah gas beracun bagi pernapasan manusia.

Udara Palembang yang semakin terpapar asap merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

“Selain membagikan masker sebagai upaya sosialisasi menjaga kesehatan pernapasan. Pemerintah bisa juga menggugat ini sebagai kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan terus menerus terutama oleh perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI),” ujarnya kepada Gatra.com, Minggu (6/10/2019).

Dikatakannya, pemerintah kota harus bisa mengambil tindakan hukum dengan melakukan gugatan kepada perusahaan, dengan menghitung kerugian materi dan non materi yang dialami masyarakat dan pemerintah setempat.

“Misalnya, pemerintah menghitung seberapa besar biaya yang digunakan untuk membiayai penyembuhan penduduk korban asap. Pemerintah bisa menghitung nilai ekonomi berbagai aktivitas yang terganggu akibat asap, seperti penerbangan dan lainnya,”terangnya.

Nilai materi itu malah, sambung Hadi, bisa digunakan bagi kebutuhan penduduk kota Palembang.

Langkah hukum gugatan pemerintah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 32, yakni UU Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut, terutama pasa 90 ayat 1, menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

“Langkah ini bisa memberikan efek jera bagi para perusahaan, terutama pelaku karhutla yang terbukti berulang kali menjadi pelaku kejahatan lingkungan,” pungkasnya.*

 

kabut asap Karhutla Kebakaran Hutan Palembang

Related Post

Leave a reply