Jumlah Petani di Indonesia Hanya 4,5 Juta Orang dari Total 264 Juta Penduduk

107 views
Ilustrasi Petani

Ilustrasi Petani

Reaktor.co.id, JakartaPekerja di sektor pertanian Indonesia berkurang. Menurut penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), penurunan jumlah pekerja sektor pertanian ini yang salah satunya disebabkkan tingginya angka urbanisasi.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas pangan nasional. Berkurangnya pekerja di sektor ini perlu menjadi evaluasi pemerintah.

“Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas pangan nasional,” jelas peneliti CIPS, Muhammad Diheim Biru, dalam siaran persnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional tentang penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama, jumlah pekerja bebas sektor pertanian pada tahun 2018 merupakan paling rendah dari 10 tahun terakhir, yaitu sebanyak 4.582.344 orang, dari total 264 juta penduduk Indonesia.

Jumlah ini jauh berkurang kalau dibandingkan dengan data di 20018 yakni sekitar 6 juta orang.

“Penurunan pekerja sektor pertanian ini berpotensi memengaruhi produksi komoditas pangan nasional. Produktivitas pangan nasional dikhawatirkan tidak mampu memenuhi jumlah permintaan pasar yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kesenjangan antara jumlah produksi dengan jumlah permintaan inilah salah satunya yang menyebabkan tingginya harga komoditas pangan,” jelas Diheim.

Generasi muda yang tumbuh di pedesaan, khususnya mereka yang mendapatkan pendidikan sekolah secara formal, cenderung ingin mengejar pekerjaan yang berpotensi memberikan banyak penghasilan secara cepat, yang biasanya berasal di daerah perkotaan.

Ketidaktertarikan mereka pada pekerjaan seperti bertani yang digeluti orang tua mereka di antaranya disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengembangkan diri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Ia menilai, laju urbanisasi sebaiknya ditekan melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti penggunaan benih berkualitas baik dan alat pertanian terkini, membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk ikut memasok dan mempercepat rantai distribusi pangan, dan menjembatani usaha industri 4.0 dalam mengakses, mewadahi, dan mengajarkan tenaga kerja pertanian daerah sehingga mereka mendapatkan jaringan pasar yang lebih banyak dan penghasilan yang lebih besar.

Keterlibatan Swasta Perlu Ditingkatkan

Menurut CIPS Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (27/6/2019), keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sektor pangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Masih adanya bentuk intervensi langsung dari pemerintah mengenai mekanisme stabilitas harga pangan bertujuan agar naik turunnya harga di pasar dapat dikendalikan.

Faktanya, fluktuasi harga masih saja kerap terjadi dan berada di atas kisaran harga yang dipatok oleh pemerintah, misalnya saja pada komoditas beras.

“Adanya fluktuasi harga menunjukkan mekanisme yang ada saat ini masih belum efektif,” kata peneliti CIPS Indonesia, Galuh Octania.

Dikemukakannya, pemerintah memang merupakan pihak utama yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga pangan. Namun, pemerintah harus dapat melihat bahwa keterlibatan swasta dapat membawa dampak positif bagi keseimbangan harga.

“Sebagai pihak yang tujuannya mencari keuntungan, tentunya peran harga juga akan dipertimbangkan dalam kinerja sektor swasta,” katanya.

Galuh memaparkan ada beberapa faktor yang seharusnya dapat dijadikan pendorong hadirnya pihak swasta di sektor pangan.

Faktor pertama adalah adanya ketidakseimbangan harga pangan. Ketidakseimbangan ini antara lain disebabkan sedikitnya pelaku usaha di pasar.

Selain itu, minimnya pelaku usaha juga makin memperbesar kesempatan munculnya kartel-kartel pangan. Salah satu yang paling nyata adalah kasus kartel yang menguasai mayoritas pasokan beras.

Akibatnya, walaupun petani memproduksi beras dalam jumlah besar, karena rantai distribusinya yang tidak sempurna, maka harga di tingkat konsumen tetap mahal.

“Untuk itu, masuknya sektor swasta dapat mengurangi monopoli yang dilakukan pihak-pihak tertentu,” tegas Galuh.

Faktor berikutnya adalah permasalahan pada sistem pergudangan. Misalnya saja gudang Bulog yang sering diberitakan sudah tidak cukup lagi menampung komoditas pangan, salah satunya beras.

Kondisi diperparah ketika beras-beras yang disimpan terlalu lama juga dapat menurunkan kualitas beras.

“Ini semua kembali lagi ke usaha pemerintah dalam menstabilkan harga pangan yang belum efektif, yang juga berbuntut terhadap masalah pergudangan,” jelas Galuh.

Menanggapi hal ini, hadirnya sektor swasta sebagai pelaku usaha dapat mempermudah sistem penyimpanan. Mereka bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk menghadirkan gudang yang mampu menjaga kualitas pangan yang ada di dalamnya.

Faktor ketiga, lanjutnya, adalah mengenai kesejahteraan petani. Perlu ada usaha untuk mengintegrasikan petani dalam suatu perkumpulan bersama.

Saat ini asosiasi atau perkumpulan petani memang sudah ada, namun peran sertanya dalam menyejahterakan petani masih perlu ditingkatkan.

“Kehadiran asosiasi diharapkan dapat mengurangi beban petani jika harus berusaha sendiri. Diharapkan, kelompok tani nantinya mampu pula menjadi pelaku swasta yang mampu bersaing dengan perusahaan besar,” paparnya (R1/CIPS).*

 

Pekerja Pertanian Petani

Related Post

Leave a reply