Industri Padat Karya Fungsi Negara, Jangan Tergantung Investor Begitu Saja

217 views

Menciptakan lapangan kerja yang luas dan layak untuk segenap warga negara merupakan amanat konstitusi. Perluasan lapangan kerja secara massal lewat industri padat karya merupakan salah satu fungsi negara.

Pabrik industri padat karya (foto istimewa)

Reaktor.co.id –Industri padat karya jangan tergantung dan diserahkan kepada investor asing begitu saja. Pemerintah mestinya lebih banyak menciptakan sendiri industri padat karya lewat BUMN atau dengan skema lain.

Pemerintah seyogyanya tidak asal-asalan mengundang asing untuk mendirikan industri padat karya yang berdampak eksploitasi tenaga kerja Indonesia ala perbudakan gaya baru.

Martabat manusia Indonesia harus dijunjung tinggi, jika mendatangkan industri padat karya oleh investor asing. Mengundang industri padat karya oleh investor asing jangan dipaksakan sebagai alasan untuk merevisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemerintah seharusnya cerdas dan berpikir keras bagaimana membuat program padat karya yang memajukan kesejahteraan umum dan meninggikan harkat dan martabat manusia Indonesia.

Mestinya pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan rasio elastisitas ketenagakerjaan di Tanah Air. Dengan kata lain pembangunan infrastruktur harusnya bisa menyerap tenaga kerja yang sangat luas dan massif.

Sayangnya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur belum berhasil menyerap tenaga kerja bangsa ini secara optimal. Karena banyak tahapan proses produksi untuk pembangunan infrastruktur itu yang dibuat oleh pabrikan luar negeri.

Pemerintah belum sekuat tenaga mengharuskan semua jenis proses produksi untuk pembangunan semua dikerjakan di dalam negeri oleh SDM bangsa sendiri. Ambil contoh, infrastruktur ketenagalistrikan PLTU, yang dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri baru sebatas bangunan sipilnya saja. Sedang konstruksi permesinan pembangkit semua dibuat di luar negeri.

Unjuk rasa Serikat Pekerja terkait industri padat karya (foto istimewa)

Sungguh klise alasan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menyatakan perlu regulasi yang lebih fleksibel untuk membuat industri padat karya tidak takut berinvestasi.

Celakanya fleksibilitas yang dimaksud itu ujung-ujungnya adalah revisi UU Ketenagakerjan yang menekankan pemangkasan besaran upah dan pembayaran pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh industri padat karya. Fleksibitas yang dimaksud juga mempermudah sistem outsourcing yang sangat merugikan tenaga kerja.

Belajar dari Sejarah

Sejarah menunjukkan bahwa pada saat Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang sangat parah sekitar tahun 1930-an Presiden Franklin Delano Roosevelt membuat kontrak sosial dengan rakyatnya dengan cara membangun bermacam infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

Roosevelt berusaha membangkitkan energi kolektif bangsanya dengan memperluas lapangan kerja lewat pembangunan infrastruktur dan industri padat karya.

Roosevelt membuat new deal atau tawaran baru yang lebih konkrit, realistis dan egaliter kepada rakyat untuk membangkitkan energi kolektif bangsanya.

New deal itu bukanlah pernyataan politik yang bombastis dan pencitraan semata. Tetapi merupakan kerja keras dan langkah terobosan yang cerdas untuk mengatasi krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang terus menerus dikomunikasikan kepada rakyat.

Sejarah telah mengisahkan bagaimana new deal yang dilakukan Presiden Franklin Delano Roosevelt mampu mengatasi krisis besar atau disebut the great depression yang melanda bangsa Amerika Serikat.

Gerakan Roosevelt tersebut sangat hebat untuk mengatasi ledakan pengangguran dengan berbagai program pembangunan infrastruktur baru. Seperti program Civilian Conservation Corps, Civil Work Administration, dan Work Progress Administration (WPA).

Dengan hal diatas jutaan orang yang sebelumnya menganggur dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, lapangan terbang, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan sebagainya.

Semua itu dalam konteks padat karya industri dan infrastruktur yang tidak tergantung kepada asing. Tetapi berdiri diatas kaki sendiri.

Hasil new deal dari Roosevelt dibidang infrastruktur tercatat dalam tinta emas. Lima ratus ribu mil jalan raya berhasil dibangun.

Selain itu, 100.000 jembatan di seluruh Amerika berhasil dibuat, termasuk jembatan Golden Gate. Juga 110.000 gedung publik, 600 pelabuhan udara kategori besar dan kecil, dan masih banyak lagi jenis infrastruktur yang terbangun.

Salah satu program terpopuler dan mampu merebut hati rakyat dalam new deal adalah program Tennessee Valley Authority (TVA) yakni program untuk merehabilitasi kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.

Untuk menjalankan new deal Roosevelt selalu berkomunikasi secara intens dan terus menerus kepada rakyatnya melalui forum interaktif yang disebut fireside chat atau obrolan santai di samping perapian.

Forum itu berupa obrolan radio yang ia gunakan untuk menjelaskan apa saja yang telah dan akan dilakukan pemerintahannya, terutama terkait dengan program padat karya. Dengan forum itu dia bisa memompa semangat dan berbicara dari hati ke hati dengan rakyatnya. (Totoksis ).*

 

elastisitas ketenagakerjaan industri padat karya

Related Post

Leave a reply