Industri Otomotif supaya Penuhi Hak Pekerja, Sektor IKM Logam hingga Elektronika Terpukul

285 views

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, terdapat Rp 150 triliun untuk membantu pemulihan sektor industri termasuk industri otomotif. Perppu ini akan sangat membantu sektor industri, termasuk industri otomotif sehingga mereka dapat melakukan recovery dengan cepat menuju kondisi yang normal.

Proses Produksi Toyota Fortuner (Foto istimewa)

Reaktor.co.id –Industri otomotif di tanah air menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup besar akibat pandemi Covid-19. Hal ini membuat efek berantai yang kurang baik, mulai dari industri komponen sampai pada tenaga kerjanya karena ada produsen kendaraan yang mengurangi kegiatan produksinya.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pelaku industri otomotif tersebut dapat memastikan bahwa hak-hak pekerjanya bisa terpenuhi, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) yang diharapkan dapat dibayar tepat waktu,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers pada Jumat (10/4).

Lebih lanjut, kata Menperin, pihaknya juga mendorong kepada pelaku industri otomotif agar tetap memenuhi hak-hak pekerjanya yang sementara waktu dirumahkan akibat beberapa pabrik melakukan penghentian sementara atau menurunkan produksinya.

Kementerian Perindustrian dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akan terus berkoordinasi untuk dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri otomotif. “Kami bersama Gaikindo akan berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya membantu industri otomotif dalam jangka pendek ini untuk mencegah terjadinya PHK,” ungkapnya.

Bahkan, Kemenperin berkomitmen mencegah potensi dampak buruk yang ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap industri otomotif sehingga nantinya sektor ini dapat bertahan dan kembali berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan perindustrian nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, terdapat tambahan penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 Triliun. Dari jumlah tersebut, Rp150 triliun akan digunakan untuk membantu pemulihan sektor industri termasuk industri otomotif. “Perppu ini akan sangat membantu sektor industri, termasuk industri otomotif sehingga mereka dapat melakukan recovery dengan cepat menuju kondisi yang normal,” tambahnya.

Kemenperin juga sudah mengusulkan berbagai stimulus tambahan untuk menggairahkan usaha sektor industri, termasuk industri otomotif. Inisiatif ini sedang dikoordinasikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta pelaku industri. “Terdapat berbagai stimulus yang sedang kami diskusikan sehingga diharapkan dapat membantu sektor industri termasuk otomotif untuk dapat bertahan pada kondisi yang sulit ini,” tuturnya.

Menperin meminta kepada pelaku industri agar segera memberikan masukan mengenai stimulus yang diperlukan sehingga dapat bermanfaat dan membantu sektor industri, termasuk industri otomotif supaya bisa bertahan dan berproduksi di tengah pendemi Covid-19 serta menyampaikan usulan konsep economic recovery pasca-Covid-19.

Mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kemenperin memastikan bahwa industri dapat tetap beroperasi. “Kemenperin pada prinsipnya selalu memberikan perhatian terhadap sektor industri dalam kondisi apapun. Kami sudah keluarkan surat edaran ke industri, agar dapat tetap beroperasi dengan tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap industri otomotif, yang saat ini sangat terdampak wabah Covid-19. “Kami berharap perhatian dan bantuan-bantuan lainnya dapat mendorong sektor industri agar dapat segera bangkit dan menjadi pemain utama serta tuan rumah di negeri sendiri,” jelasnya.

 

Ilustrasi IKM Logam (Foto istimewa)

Pukulan terhadap Sektor IKM Logam 

Kementerian Perindustrian terus memantau dampak pandemi COVID-19 terhadap industri kecil dan menengah (IKM) di beberapa daerah, termasuk sektor logam, mesin, elektronika dan alat angkut (LMEAA). Upaya identifikasi tersebut guna merumuskan kebijakan strategis ke depannya agar sektor IKM di dalam negeri dapat semakin bergairah menjalankan usahanya.

“Kami meninjau dampak yang dirasakan oleh IKM di tiga daerah, yaitu di IKM Logam dan Komponen Otomotif Tegal, IKM di Kabupaten Sukabumi dan IKM di Kabupaten Bandung,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih.

Kemenperin melalui Ditjen IKMA mencatat, terdapat 16 IKM di Tegal yang terkena dampak dari mewabahnya COVID-19 sejak awal Maret 2020. Ke-16 IKM tersebut memproduksi berbagai produk berbahan dasar logam, di antaranya komponen kendaraan roda dua dan empat, komponen kapal, komponen pertanian, kompor, hingga komponen alat berat.

Kapasitas produksi dari sebagian besar IKM di Tegal mengalami penurunan saat terjadinya pandemi COVID-19 jika dibandingkan sebelum virus tersebut mewabah. Meskipun demikian, beberapa IKM lainnya masih mempertahankan kapasitas produksi.
Adapun tiga dari ke-16 IKM itu telah merumahkan pegawainya akibat dampak yang diderita. Namun, sebagian besar IKM lainnya tetap mempertahankan jumlah pegawai dan mengubah jam kerja menjadi masuk bergilir.

Kemenperin juga memonitor dampak virus baru korona terhadap 209 IKM yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari industri pengecoran logam yang memproduksi komponen otomotif, komponen alat kesehatan, komponen telekominukasi, dan komponen instalasi listrik. Selain itu, industri permesinan yang memproduksi alat dan mesin pertanian serta mesin Teknologi Tepat Guna (TTG).

“Ada pula industri pengelasan logam yang memproduksi pagar, teralis, kanopi, serta industri penempaan atau pandai besi yang memproduksi perkakas pertanian dan perkakas rumah tangga,” ungkap Gati.

Menurut data yang diterima Kemenperin, sejumlah IKM di Kabupaten Sukabumi merasakan dampak yang berbeda dari mewabahnya virus korona baru, di antaranya terhentinya aktivitas produksi karena tidak ada pesanan, penghentian tenaga kerja beberapa pegawai, tidak dapat membayar cicilan kredit perbankan, uang modal digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hingga jika kondisi terus berlanjut, maka akan mengakibatkan kerusakan pada mesin produksi.

Selain itu, pemesanan yang menurun tajam, harga bahan baku mengalami kenaikan bahkan diprediksi akan langka, serta penundaan pembayaran pesanan. “IKM di Kabupaten Sukabumi membutuhkan bantuan berupa ketersediaan bahan baku, pesanan, dan dana untuk menunjang kelangsungan usaha mereka,” tukas Dirjen IKMA.

Kemudian, untuk IKM di Kabupaten Bandung, Ditjen IKMA memantau 21 IKM yang bergerak memproduksi alat rumah tangga, cangkul, baja ringan, lampu hias, kompor, oven gas, panel listrik, serta roof turbin ventilator.

Produksi untuk 21 IKM tersebut mengalami penurunan, penundaan, hingga penghentian karena tidak adanya pemesanan. Namun, terdapat dua IKM yang produksinya masih berjalan normal yakni CV Adam Jaya yang memproduksi roof turbin ventilator dan KASITech Mandiri yang memproduksi kompor. Adapun kinerja pegawai di sebagian IKM tetap berjalan normal, namun sebagian lainnya diberhentikan dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ilustrasi IKM Elektronika (Foto istimewa)

 

Kondisi IKM Elektronika dan Telematika

Ditjen IKMA Kemenperin juga mengumpulkan data dengan memberi pertanyaan kepada IKM terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap IKM lain, misalnya IKM elektronika yang sangat membutuhkan akses bahan baku karena saat ini harga bahan baku mulai naik dan susah didapatkan, perlu direncanakan support pemerintah dalam hal ini.

Selain itu, untuk usaha rintisan bidang elektronika yang memiliki printer 3D saat ini beralih memproduksi face shield dan menggratiskan produk buatannya, namun mereka membutuhkan donasi jika bahan baku semakin mahal dan susah didapat.

Adapun bantuan yang diharapkan dari pemerintah adalah relaksasi kredit, bantuan untuk membayar gaji pegawai, akses bahan baku dengan harga rasional, serta ketegasan kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga dunia bisnis dapat memperhitungkan strategi manajemen yang harus dijalankan.

Sedangkan, IKM telematika pada umumnya tetap beroperasi karena pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan WFH. Efek dari pandemi korona dirasa membuat bisnis melambat, karena usaha lain juga melambat sehingga proyek ditunda atau dihentikan. Sehingga, kebutuhan dukungan dari pemerintah antara lain bantuan untuk membayar gaji pegawai serta ketegasan dari kebijakan menangani pandemi korona sehingga bisnis dapat berjalan kembali.(*)

Industri Otomotif Supaya Penuhi Hak Pekerja Sektor IKM Logam Hingga Elektronika Terpukul

Related Post

Leave a reply