Ikatsi : Pertekstilan Nasional Terancam Bangkrut, Stop Impor TPT

54 views

Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) menuntut pemerintah agar segera stop impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketidakpedulian pemerintah terhadap ancaman kebangkrutan pertekstilan nasional akan berakibat terjadinya PHK massal terhadap pekerja industri tekstil.

Pekerja industri tekstil (istimewa)

Reaktor.co.id – Tuntutan Ikatsi dalam jangka pendek (6 bulan) mesti stop impor TPT, kecuali untuk kepentingan ekspor melalui kawasan dan kemudahan impor tujuan ekspor. Untuk itu perlu segera merevisi Permendag Nomor 64 Tahun 2017.

Dalam Jangka menengah (3 tahun) Ikatsi menuntut agar dilakukan pemulihan dan penguasaan pasar domestik (substitusi impor) melalui penerapan trade remedies.

Sedangkan dalam jangka panjang (5 tahun) perlu peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor, yaitu dengan menjalankan agenda peningkatan daya saing di sektor bahan baku, energi, SDM, teknologi, keuangan dan lingkungan.

Tuntutan diatas dinyatakan dalam forum Kajian Penyelamatan Industri Tekstil Nasional, Ikatsi, dalam diskusi bertajuk Textiles Media Gathering, Senin (9/9/2019).

Forum Ikatsi (istimewa)

Ketua Umum Ikatsi Suharno Rusdi menyatakan bahwa pertumbuhan sektor TPT yang mencapai 20,71 % lebih dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor garmen atau pada sektor hilir. Kondisi berbeda, terjadi di sektor hulu dan antara dengan produksi serat, benang dan kain yang justru cenderung tertekan.

“Jadi pernyataan beberapa pihak bahwa industri TPT nasional dalam kondisi yang baik-baik saja, 100% tidak valid,” tegas Rusdi.

Untuk segera menyelamatkan industri TPT, Rudi mengatakan Ikatsi meminta pemerintah untuk segera menghentikan impor dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyelaraskan sejumlah ketentuan, khususnya terkait aturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/2017.

Maraknya produk pertekstilan impor dalam bentuk kain yang masuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri membuat para tenaga kerja di industri TPT terancam terkena pemutusan tenaga kerja. Sedikitnya sembilan perusahaan sudah menutup produksi dan merumahkan sekitar dua ribu orang karyawan dalam dua tahun terakhir.

Padahal, industri tekstil Indonesia masih berorientasi domestik dibanding ekspor. Selain itu, industri tekstil yang berorientasi domestik ini di satu sisi belum memenuhi syarat kualitas barang untuk bisa diekspor. Artinya, kalau pasar domestik diisi oleh barang-barang impor yang notabene harganya jauh lebih murah, tentu tidak ada pilihan lain bagi pebisnis tekstil nasional selain menutup industrinya.

Di sisi lain, impor kain dengan harga yang lebih murah membuat produk domestik kurang bisa bersaing. Menurut data Ikatsi, rata-rata pertumbuhan ekspor dalam kurun 10 tahun (2008–2018), ekspor TPT nasional naik 3 persen, sedangkan impor naik 10,4 persen. Neraca perdagangan pun terus tergerus dari 6,08 miliar dolar AS menjadi 3,2 miliar dollar AS.

Lebih dari itu, sektor industri yang terdampak maraknya produk impor sehingga mengurangi jumlah karyawan berada pada sektor menengah, seperti sektor pemintalan, pertenunan, dan rajut.

Kalau perusahaan pertenunan tutup akan sulit untuk hidup kembali, berbeda dengan rajut yang bisa beralih ke bahan baku kain impor daripada pakai produk sendiri tapi tidak berdaya saing. Perusahaan di sektor rajut masih bisa tetap berproduksi dengan menggunakan kain impor sementara mesin-mesin produksinya diistirahatkan begitu pun juga karyawan bisa dirumahkan.

Ilustrasi produk TPT

Gawat Darurat

Dilansir Pikiran Rakyat, Wakil Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Rizal Tansil mengatakan, industri pertekstilan Indonesia dapat diibaratkan tengah dalam kondisi gawat darurat.

Gempuran produk impor yang lebih murah, mulai dari kain grey hingga produk jadi, membuat industri pertekstilan tanah air kehilangan pasar. Jika tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin, ke depan Indonesia tidak lagi memiliki pabrik tekstil.

Rizal mengungkapkan, kondisi tersebut telah berulangkali disuarakan pelaku industri karena membanjirnya produk impor. Kondisi diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 64 tahun 2017.

Permintaan agar peraturan tersebut diperbaiki juga telah disampaikan kepada presiden dan kementerian terkait.
Kondisi darurat industri pertakstilan Indonesia sudah bisa dilihat dari semakin banyaknya perusahaan tekstil yang berguguran. Dari sembilan perusahaan tekstil nasional yang dikabarkan menutup usahanya dalam kurun waktu setahun terakhir, lebih dari 50 % nya merupakan perusahaan yang berlokasi di Jawa Barat.

Jumlah tersebut belum termasuk pabrik yang merumahkan sementara karyawannya karena pengurangan kapasitas produksi. Pengurangan dilakukan karena barang yang tidak laku dipasar atau dampak dari program Citarum Harum. Sedikitnya 10 perusahaan tekstil di Jabar melakukan hal tersebut.

“Kalau kita berbicara berapa jumlah pekerja yang terkena dampak, ada sekitar 36.000 yang telah dirumahkan sementara,” ucapnya.

 

Pemerintah Baru Sebatas Obral Janji, Belum Ada Kebijakan Konkret

Salah satu penyebab industri tekstil di dalam negeri kalah bersaing di pasar internasional karena waktu proses (lead time) dari tahap pembuatan hingga distribusi garmen yang sangat panjang.

Lead time produksi tekstil di Indonesia terlalu panjang karena mayoritas bahan baku diimpor. Lead time produksi tekstil di dalam negeri bisa memakan waktu hingga 120 hari, jauh lebih lama ketimbang negara lain yang hanya 60 hari. Untuk mencapai 60 hari harus punya produk seluruhnya dari dalam negeri.

Untuk langkah penyelamatan jangka pendek industri TPT ini, pengusaha membutuhkan safeguard atau pengenaan tarif untuk produk-produk TPT impor. Penerapan safeguard tersebut mesti dibarengi dengan program-program asosiasi dan pemerintah secara bersamaan untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi industri yang berorientasi domestik dan ditingkatkan agar bisa berorientasi ekspor.

Iklim investasi di Indonesia juga perlu diperhatikan agar peluang dari relokasi industri di Tiongkok dapat diambil oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus segera membenahi iklim investasi khususnya di bidang industri tekstil untuk mencegah lebih banyak perusahaan kolaps di masa mendatang. Caranya dengan membuat peraturan hulu yang fleksibel, didukung dengan biaya energi (listrik) yang lebih murah, peluang investasi untuk sektor tekstil dapat disalip oleh Kamboja, Myanmar, bahkan Ethiopia.

Pemerintah sebaiknya tidak melulu janji melindungi pertekstilan nasional. Saat ini dibutuhkan kebijakan konkret agar pebisnis nasional tidak bangkrut dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal.

Di sinilah pentingnya keputusan untuk membatasi impor tekstil dan melindungi produksi dalam negeri. Sebab, selama pemerintah membiarkan impor tekstil selama itu pula produksi tekstil dalam negeri anjlok. (TS).*

Ikatsi Pertekstilan Nasional Produk TPT

Related Post

Leave a reply