ICW: Revisi UU KPK Terkait 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

81 views

Gedung KPK

Reaktor.co.id, Jakarta – Lembaga pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai rencana Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pelemahan KPK.

Perubahan undang-undang itu dicurigai terjadi karena banyakanya anggota DPR yang menjadi tersangka kasus korupsi.

“Sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9/2019).

“Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” imbuh Kurnia.

Kurnia menjelaskan, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi berasal dari ragam partai politik. Hampir seluruh fraksi di DPR tersandung perkara korupsi.

Dikemukakan, anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi 8 orang dari Partai Golkar, 3 orang dari PDIP, PAN, dan Partai lDemokrat, lalu Partai Hanura 2 orang, dan PKB, PPP, Partai Nasdem, dan PKS masing-masing 1 orang.

ICW mendesak DPR segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK dan fokus pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi.

“Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai,” tegasnya dikutip JawaPos.com.

KPK Cengeng?

KPK menjadi trending topics di media sosial Twitter sejak terjadi kontroversi Capim KPK. Tagar #KPKCengeng menjadi trending pada Mingu (15/9/2019).

Kegaduhan soal KPK ini berawal dari sikap pimpinan KPK yang mengumumkan pengunduran diri dan menyerahkan operasional institusi lembaga antikorupsi itu kepada Presiden Jokowi.

Pengunduran pimpinan KPK sendiri berawal dari terpilihkan sosok bermasalah menjadi pimpinan KPK yang baru dan adanya rencana DRR merevisi UU KPK.

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyayangkan KPK dipimpin oleh polisi yang masih aktif. Ia menilai, independensi KPK akan hilang secara perlahan-lahan, jika Ketua KPK terpilih, Irjen Pol Firli Bahuri, tidak menanggalkan jabatannya di Polri.

“KPK secara perlahan akan mati seperti menggunakan kursi listrik dan disetrum perlahan-lahan, tapi lama-lama mati juga. Independensi sebagai budaya asli KPK akan hilang,” kata Busyro, di Surabaya, Sabtu (14/9/2019), dilansir Tribun Jatim.

Busyro menceritakan, saat dirinya memimpin KPK. Di mana saat itu ada 26 penyidik KPK dari polisi aktif. Namun, dirinya melobi Kapolri –saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo– untuk mencopot keanggotaan 26 polisi yang menjadi penyidik. Akhirnya, Timur Pradopo menyetujui pencabutan keanggotaan mereka.

“Untuk menjaga independensi, beberapa penyidik dari Polri harus menanggalkan keanggotaannya ketika ingin menjadi pegawai tetap KPK,” jelasnya.

Busyro juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK. Meskipun Jokowi tidak menyetujui beberapa poin dalam draf revisi, namun revisi UU tetap dapat melemahkan KPK, karena ada tiga poin yang dibiarkan masuk dalam draf.

Tiga poin yakni pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3 untuk menghentikan kasus, dan mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“KPK akan terbunuh kalau pegawainya harus ASN. Dalam UU, KPK mempunyai hak sendiri untuk merekrut pegawai berbasis pada masyarakat,” ujarnya.

Terkait keberadaan dewan pengawas yang dibentuk oleh presiden, Busyro menilai tidak mempunyai tujuan pembentukan yang jelas.

“Dewan pengawas ini dibentuk oleh presiden. Sementara siapa pun presidennya adalah petugas parpol. Elite parpol pasti mempunyai kepentingan bisnis,” pungkasnya. (RL).*

 

Capim KPK KPK revisi UU KPK

Related Post

Leave a reply