ICW: Korupsi Dana Desa Meningkat

35 views

ICW Korupsi Dana Desa

Reaktor.co.id, Jakarta — Korupsi Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus dan meningkat menjadi 48 kasus pada 2016.

Jumlah kasus korupsi naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018 sehinga korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus.

ICW juga mencatat, jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut.

Rinciannya 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018.

Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, menuturkan, sejak bergulir pada 2015 lalu hingga 2018 ini, sudah ada Rp 186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi.

Egi menyebut instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum harus turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif.

“Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas,” katanya dalam siaran pers ICW terbaru.

Beberapa desa yang diduga fiktif di antaranya tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera Utara.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa, perangkat desa, dan keluarga kepala desa. Modus yang digunakan mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga.

Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola dana desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktik penyimpangan.

Dilansir laman resmi Kementerian Keuangan, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.*

 

Dana Desa ICW Korupsi

Related Post

Leave a reply