Hukum Perburuhan: UU Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja

88 views

Buruh Pekerja Karyawan Pegawai

Hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan adalah himpunan dari peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (Prof. Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2000).

Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan dan organisasi pekerja mengacu pada Undang Undang Dasar (UUD) 1945:

  1. Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
  2. Pasal 28 UUD: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Penjelasan: warga negara berhak merdeka dalam berserikat dan berkumpul maupun berorganisasi serta wajib mengikuti aturan yang berlaku).

Berdasarkan UUD ’45 tersebut, pemerintah menyusun dan memberlakukan dua UU tentang ketenagakerjaan:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan –menggantikan Undang-Undang No. 25 tahun 1997.
  2. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Belakangan, pemerintah dan parlemen berencana merevisi UU No. 13/2003, khususnya menyangkut pasal-pasal yang berkaitan dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan pesangon.

Kalangan pekerja khawatir UU yang baru mempemudah PHK, menghapus kewajiban pesangon, dan hal lain yang merugikan kalangan pekerja/buruh di satu sisi dan menguntungkan pengusaha di sisi lain.

UU No. 13/2003 antara lain mengatur waktu kerja, libur, lembur, cuti, upah layak, serikat pekerja/buruh, jaminan sosial, keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan PHK.

UU No. 21/2000 antara lain mengatur organisasi pekerja di perusahaan dan di luar perusahaan (serikat), federasi (gabungan serikat), dan konfederasi (gabungan federasi).

“Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.” (Pasal 5 ayat 2 UU No. 21/2000).

Undang-undang No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja memberikan hukuman pidana kepada siapa pun yang melakukan tindakan anti serikat pekerja/serikat buruh. Perusahaan atau pengusaha tidak boleh melarang pekerjanya untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja.

LINK DOWNLOAD:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh

 

Buruh hukum ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Pekerja Serikat Buruh Serikat pekerja

Related Post

Leave a reply