Hoax Ahok dan Antasari Jadi Dewan Pengawas KPK, #TolakNapiJadiPengawasKPK Trending

37 views
Gedung KPK

Gedung KPK

Reaktor.co.id, Jakarta — Media sosial Twitter diramaikan tagar #TolakNapiJadiPengawasKPK, Rabu (6/11/2019). Pemicunya adalah kabar bohong (hoax) yang menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) dipilih Presiden Jokowi menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Dewan Pengawas KPK memang ditunjung langsung Presiden, tidak melalui proses di sebuah panitia seleksi (Pansel).

Hoax yang beredar di media sosial dan WhatsApp (WA) menyebutkan:

“Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik”.

Ahok sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas KPK. Menurut pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said, jika mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Dijelaskannya, seorang anggota Dewan Pengawas KPK tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun.

“Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya,” kata Said dikutip RMOL, Rabu (6/11/2019).

Merujuk pada pasal 37 D, syarat lain yang membuat Ahok tidak bisa menempati posisi Dewan Pengawas KPK adalah keanggotaan partai. Sejak 6 Januari 2019, Mantan Gubernur DKI itu tercatat sebagai kader PDIP.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sudah memberikan kisi-kisi kriteria calon anggota Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih Presiden. Ahli hukum akan banyak mengisi Dewan Pengawas.

“Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya. Tapi juga ada non-hukum. Ada dimensi sosialnya muncul,” kata Pratikno dikutip CNBC Indonesia.

Pratikno mengemukakan, Presiden saat ini masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak perihal pemilihan calon anggota Dewas KPK. Meskipun sudah ada beberapa nama, namun itu belum final.

“Sementara ini Pak Presiden setiap saat ketemu selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru. […] Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing-lah,” kata Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah ‘blusukan’ mencari calon anggota Dewas KPK untuk periode 2019 – 2023. Jokowi mengatakan telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan untuk calon Dewas KPK.

“Kita masih dalam proses mendapatkan masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” katanya.

Jokowi mengemukakan, seluruh anggota Dewas KPK akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK baru pada Desember 2019.

“Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada,” kata Jokowi.

Kepala negara menjelaskan proses pemilihan anggota dewas pun tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi seperti pemilihan komisioner KPK. Terlepas dari itu, Jokowi pun memberikan garansi.

“Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel, tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, anggota Dewan Pengawas KPK diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Kewenangan Jokowi menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK diputuskan dalamĀ Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah, terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 (revisi UU KPK). Diepakati, Dewan Pengawas KPK dipilih oleh Presiden dengan periode selama empat tahun.

Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Dewas KPK tidak punya wewenang mengeksekusi sebuah kebijakan karena merupakan ranah pimpinan KPK. Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, KPK juga diawasi oleh DPR dan terkait persetujuan anggaran lembaga tersebut.*

 

Ahok Antasari Azhar Dewan Pengawas KPK hoax KPK

Related Post

Leave a reply