Hentikan, Jangan Diteruskan, RUU Cipta Kerja Bukan Jaminan

184 views

Memaksakan pembahasan kluster ketenagakerjaan di tengah resistensi publik yang kuat dikhawatirkan memecah fokus pemerintah dari upaya penanganan Covid-19. Padahal, penanganan Covid-19 jauh lebih penting.

Reaktor.co.id – Menurut Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, penolakan kuat dan meluas oleh masyarakat khususnya serikat pekerja/buruh telah ditunjukkan melalui sejumlah aksi unjuk rasa.

Menurutnya, jika bersikukuh menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat, dampaknya akan lebih buruk bagi penanganan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bukan jaminan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, RUU berkonsep sapu jagat itu tidak perlu terburu-buru disahkan, terutama mempertimbangkan pasal di kluster ketenagakerjaan yang belum disepakati antara pengusaha dan buruh.

Apalagi, mayoritas perusahaan yang berencana merelokasi pabrik bergerak di sektor manufaktur padat karya. Jika penanganan Covid-19 di suatu negara tidak maksimal, perusahaan akan ragu menanamkan modal. “Jadi, ini bukan semata-mata masalah upah dan pesangon buruh Indonesia, akan tetapi juga penanganan aspek kesehatan,” katanya.

 

Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal (Foto istimewa )

Di sisi lain, Faisal menilai, keputusan investor merelokasi pabrik juga memerlukan proses yang cukup panjang. Memacu pembahasan RUU Cipta Kerja dalam beberapa bulan terakhir tidak menjamin investasi segera masuk ke Indonesia. Apalagi, pembahasan yang masih alot diwarnai resistensi publik.

“Mau diburu-buru sekarang pun, belum tentu bisa menjamin menarik realokasi dari China,” ujarnya dikutip Kompas.
Memaksakan pembahasan kluster ketenagakerjaan di tengah resistensi publik yang kuat dikhawatirkan memecah fokus pemerintah dari upaya penanganan Covid-19. Padahal, penanganan Covid-19 jauh lebih penting.

Penolakan kuat dari serikat pekerja ditunjukkan melalui sejumlah aksi unjuk rasa. Jika bersikukuh menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat, dampaknya akan lebih buruk bagi penanganan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing pada Januari-Juni 2020 sebesar Rp 195,6 triliun, merosot dibandingkan dengan Januari-Juni 2019 yang sebesar Rp 212,8 triliun. Padahal, penanganan Covid-19 jauh lebih penting.

IMF Managing Director Christine Lagarde (CF), Central Bank governors and finance ministers pose for a group photo at the International Monetary Fund – World Bank Group Annual Meeting 2018, in Nusa Dua, Bali, Indonesia, on October 13, 2018. Photo: Reuters

 

Investor Enggan Masuk, Jangan Mencari Kambing Hitam

Ada pribahasa “Tak akan lari gunung dikejar”. Namun bukan begitu terkait dengan investasi, belum tentu dan bukan jaminan mereka berdatangann dengan adanya RUU Cipta Kerja.

Apalagi, rezim penguasa selama ini meleset terkait dengan masuknya investor. Meskipun telah digelar secara besar-besaran dan sangat mewah berbagai acara investor summit yang menyedot uang negara. Tetap saja investor enggan masuk.

Seperti Perhelatan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 3500 delegasi dari 189 negara anggota IMF dan World Bank hadir dalam acara yang amat mewah itu. Yang dinilai oleh para pakar, seperti Rizal Ramli sebagai acara pemborosan uang negara.

Selain itu juga diselenggarakan bermacam investor summit yang diadakan di berbagai kota.

Tetapi seperti apa hasilnya. Skala atau nilai investasi masih kalah dengan negara tetangga. Saat Itu Menko Luhut Binsar Panjaitan berkoar bahwa Investor Summit yang telah menghamburkan dana yang sangat besar hasilnya juga akan besar.

Nyatanya hasilnya biasa-biasa saja, tidak luar biasa, tidak ada lonjakan yang signifikan. Bahkan investor dari Arab Saudi yang digadang-gadang bakal royal alias jor-joran menanam saham, tak juga kunjung datang.

Setelah berbagai acara investor summit hasilnya tidak efektif alias gagal, lalu dicari lagi kambing hitam berikutnya. Yang tiada lain adalah berusaha untuk merevisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sontak membuat seluruh serikat pekerja/buruh bergerak serentak melawan. Perlawanan itu membuat nyali pemerintah dan pengusaha menciut, lalu mereka menempuh jalan lain dengan skenario omnibus law RUU Cipta Kerja yang mana perumus isinya sangat misterius dan penuh kontroversial serta jauh dari partisipasi publik.

Omnibus law RUU Cipta Kerja juga menimbulkan perlawanan sengit dari sebagian besar serikat pekerja. Mereka bersatu menolak dan tanpa kompromi.

Meskipun Menteri Tenaga kerja mengklaim bahwa sebagian serikat pekerja/buruh hampir menyepakati RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, namun menurut tokoh serikat pekerja dari Bandung yang dikonfirmasi oleh Reaktor menyatakan bahwa jumlah yang berkhianat terhadap kepentingan kaum pekerja seperti itu tentunya jumlahnya tidak banyak, hanya beberaapa gelintir saja. Jika ada organisasi pekerja yang setuju pengesahan RUU tersebut mereka diibaratkan sama dengan bunuh diri.

 

RUU Cipta Kerja Justru Rugikan Perekonomian

Dikutip dari DDTCNews, bahwa World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Hal ini disampaikan oleh World Bank dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli ini dengan judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery. Tiga poin yang disorot oleh World Bank adalah klausul mengenai ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan.

“Revisi terhadap UU Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap pekerja,” tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Rabu (29/7/2020).

Menurut World Bank, skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan.

Pada Pasal 88D, penentuan upah minimum yang akan ditetapkan hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku dimana upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.

Lebih lanjut, Pasal 88E juga mengatur industri padat karya bakal memiliki ketentuan upah minimum tersendiri menggunakan formula tertentu yang tidak diperinci pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Terakhir, ketentuan upah minimum jtidak diberlakukan atas usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 90B tertulis upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Yang jelas, kesepakatan upah harus berada di atas garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam aspek perizinan, World Bank menyorot klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapuskan syarat dalam pemberian izin-izin dari kegiatan berisiko tinggi. Kegiatan seperti usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Dalam aspek lingkungan, direlaksasinya syarat-syarat perlindungan lingkungan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengganggu kehidupan masyarakat dan akan berdampak negatif terhadap investasi.

Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan dan syarat-syarat terkait lingkungan sesungguhnya tidak dihambat oleh regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan dan pemenuhan syarat-syarat terkait lingkungan.

Jika dikaji secara jernih sebenarnya para Investor atau para industriawan yang sejati tidak mempermasalahkan tetek benget faktor ketenakerjaan seperti upah minimum, pesangon dan masalah normatif lainnya. Yang dia butuhkan hanyalah kepastian hukum, bersih korupsi, tersedianya kompetensi SDM dan tersedianya infrastruktur yang layak dan sesuai dengan standar dunia. (*)

Center for Reform on Economics (Core) Indonesia Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery RUU Cipta Kerja Bukan Jaminan

Related Post

Leave a reply