HBN 2019, Perlu Kurikulum Hadapi Perang Asimetri

154 views

Kurikulum bela negara mesti sesuai dengan kebutuhan dan ancaman terkini terhadap negara yang mengarah kepada perang asimetri. Muatan bela negara yang didominasi oleh baris berbaris dan dasar-dasar kemiliteran konvensional perlu dilengkapi dengan pengetahuan praktis terkait ancaman terkini.

Reaktor.co.id – Hari Bela Negara (HBN) setiap 19 Desember perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. HBN memiliki latar belakang sejarah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Pemerintah menetapkan HBN lewat Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Penetapan itu untuk mengenang peristiwa penting saat penjajah Belanda melakukan serangan militer atau dikenal dengan istilah Agresi Militer kedua pada 1948.

Serangan militer Belanda disertai dengan penangkapan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, serta sejumlah anggota Kabinet. Untuk mengatasi kondisi diatas, Presiden Soekarno sebelum ditawan oleh pihak Belanda memberikan mandat penuh kepada Syafrudin Prawiranegara untuk menjalankan roda pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berlokasi di Sumatera Barat.

PDRI dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia yang baru merdeka masih eksis. Agresi asing dihadapi dengan totalitas bela negara oleh rakyat bersama TNI dengan strategi taktik perang gerilya.

Peringatan HBN 2019 di Kementerian Pertahanan tidak dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto. Dikutip dari laman Kemhan, segenap pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan mengikuti upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-71 Tahun 2019 sekaligus Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019, Kamis (19/12) di kantor Kemhan, Jakarta.

Bertindak menjadi Inspektur Upacara (Irup) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemhan Dr. Anne Kusmayati, M. Sc.

Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A. menyampaikan bahwa melalui peringatan Hari Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaga nilai-nilai kesadaran Bela Negara sejak dini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.

“Hari ini tanggal 19 Desember 2019, kita memperingati Hari Bela Negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok tanah air. Bela Negara merupakan sikap yang penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara dalam membangun daya tangkal bangsa. Bela Negara dapat diaktualisasikan oleh setiap warga negara sesuai peran dan profesi masing-masing”, ungkap Sekjen.

Lebih lanjut Sekjen mengatakan, Kemhan telah melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kegiatan PKBN merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa. Pembinaan kesadaran bela negara dilakukan di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.

Perang Asimetri

Terkait dengan aktualisasi HBN pemerintah mengadakan program bela negara seperti yang tengah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Program ini perlu disesuaikan dengan tantangan zaman.

Muatan atau kurikulum bela negara seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan ancaman terkini terhadap negara yang mengarah kepada perang asimetri. Dengan demikian muatan bela negara yang didominasi oleh baris berbaris dan dasar-dasar kemiliteran konvensional perlu dilengkapi dengan pengetahuan praktis terkait ancaman terkini.

Sudah saatnya seluruh elemen hankam di negeri ini ditransformasikan untuk menghadapi perang asimetri (asymmetric warfare ). Ancaman negara pada abad kini tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer suatu negara akan tetapi juga kekuatan nonstate actors yang tidak hanya menyerang instansi militer melainkan juga mengancam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ancaman nonstate actors yang sering dilakukan saat ini adalah ancaman teror (terrorism), gerakan separatis bersenjata (insurgency), dan ancaman melalui dunia maya (cyber crime), tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Bentuk ancaman nonkonvensional atau asymmetric warfare lainnya adalah perusak lingkungan, pelanggaran HAM, penyelundupan, pencurian sumber daya alam (SDA), imigran gelap.

Perlu membangun sistem pertahanan negara dan program bela negara yang terintegrasi seluruh Nusantara. Perang yang terjadi di abad ke-21 bersifat kompleks dan memasuki seluruh aspek kehidupan.

Kompleksitas tersebut kadang kurang disadari oleh warga negara. Seperti adanya perang informasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kita tidak sadar kalau telah menjadi pecundang.

Perang informasi dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mempengaruhi dan mendapat keunggulan melalui penguasaan propaganda, penguasaan terhadap konten yang berbasis digital, menguasai sistem informasi sampai dengan jaringan komputer atau yang kita kenal dengan istilah cyberwar. (TS).*

Hari Bela Negara 2019 Syafrudin Prawiranegara

Related Post

Leave a reply