Hari Guru Nasional, Naskah Pidato Mendikbud Viral

100 views

Nasib guru sangat tergantung kepada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat struktur APBN tampak bahwa tanggung jawab dan distribusi anggaran pendidikan telah dilimpahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Reaktor.co.id – Pemerintah melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tema yang diusung saat Hari Guru Nasional (HGN) 2019, yaitu Guru Penggerak Indonesia Maju.

Pemerintah juga menekankan agar peringatan HGN yang jatuh pada 25 November dengan menyelenggrakan berbagai kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada guru.

Presiden Joko Widodo mengangkat pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pada kesempatan HGN Mendikbud mengemukakan gagasannya yang dimuat dalam laman resmi Kemendikbud dalam bentuk naskah pidato.

Naskah pidato Mendikbud Nadiem untuk memperingati HGN sebanyak 2 halamanĀ  sejak diunggah di laman resmi Kemendikbud telah menyedot perhatian publik.

 

HGN ditetapkan berdasarkan Kepres Nomor 78 Tahun 1994. Penentuan HGN memiliki latar belakang terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945.

Pembentukan PGRI diawali dengan adanya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sejak 1912. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru tetap, guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah.

Postur guru nasional saat ini terlihat dari guru yang sudah memiliki NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Pada 2017 Postur itu berjumlah 3.015.315 guru.

NUPTK diberikan kepada guru yang statusnya PNS maupun non-PNS sebagai nomor identitas resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Nasib guru saat ini sangat tergantung kepada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Apapun bentuk pembenahan guru, ujungnya adalah anggaran.

Melihat struktur APBN tahun 2019 tampak bahwa tanggung jawab dan distribusi anggaran pendidikan telah dilimpahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Celakanya pelimpahan tersebut belum disertai dengan kesiapan daerah dalam mengelola anggaran sehingga tepat sasaran dan bisa mendorong program pengembangan guru.

APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun. Sebanyak 20 % dari anggaran tersebut atau sebesar Rp 492,5 triliun diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62 % ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Kemendikbud mesti menambah skema sertifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tahun ini, Kemendikbud menetapkan sebanyak 81 kompetensi keahlian bagi guru produktif.

Skema sertifikasi mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Payung hukum ini mencantumkan sertifikasi profesi terdiri dari sertifikat satu hingga sembilan pada jenis profesi. Skema ini berlaku secara nasional dan direncanakan berlaku secara baku bagi lingkup internasional.

Revitalisasi dan reorientasi vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan perlu langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan atau program vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air.

Bertahun-tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menjadi wadah profesi guru berjuang untuk meletakkan anggaran pendidikan nasional dalam posisi yang tepat.

Namun selalu terpental akibat turbulensi politik anggaran yang tiada henti.Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum terkait dengan implementasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20 persen seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945.

Setidaknya sudah tiga kali PGRI melakukan gugatan hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait implementasi 20 persen anggaran pendidikan secara tepat. Karena selama ini persentasi anggaran tersebut dalam prakteknya di daerah sering bias sasaran. Bahkan anggaraan pendidikan banyak yang dimasukkan dalam pos dana alokasi umum (DAU). Sehingga alokasinya kurang relevan untuk sektor pendidikan.

Benahi Kompetensi

Karena kurangnya pengarahan dari pemerintah pusat terkait implementasi anggaran pendidikan maka banyak daerah yang melakukan bias sasaran. Padahal jika anggaran pendidikan itu dilaksanakan secara konsisten maka tidak ada lagi gedung sekolah yang bobrok dan semua guru kondisinya melek teknologi karena infrastruktur dan alat peraga pendidikan yang canggih bisa terpenuhi.

Kompotensi guru harus segera dibenahi secara totalitas. Karena banyak guru yang kinerjanya masih rendah. Ketika uji kompetensi dasar (UKG) dijalankan masih banyak yang dibawah standar nasional yang ditentukan. Ironisnya, meskipun UKG rendah tunjangan profesi guru tetap diterima.

Pada saat ini ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi guru. Yakni sebagai bagian dari pendidikan profesi keguruan, bagi mereka calon pendidik. Dan pelaksanaannya berdiri sendiri bagi mereka yang pada saat diundangkannya UUGD sudah berstatus sebagai pendidik. Sertifikasi guru dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio masih punya kesempatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. (TS).*

Hari Guru Nasional PGRI

Related Post

Leave a reply