Hardiknas dan Massive Action Ketenagakerjaan

113 views

TEMA peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Sistem pendidikan nasional yang menjadi pemasok angkatan kerja perlu direformasi secara total. Hal itu untuk mengatasi masalah daya saing bangsa serta dampak disrupsi teknologi serta antisipasi datangnya era Industri 4.0.

Era pasar bebas sudah berlangsung di seluruh dunia. Di Tanah Air, pemberlakukan pasar bebas belum disertai dengan persiapan yang matang terkait dengan sistem pengembangan tenaga kerja (naker) yang berdaya saing.

Kondisinya semakin memprihatinkan karena era pasar bebas dibarengi dengan dunia yang dilanda oleh disrupsi teknologi. Disrupsi itu telah menjungkir balikan tatanan ketenagakerjaan. Juga telah mengalienasi hukum dan aturan ketenagakerjan. Disruspsi teknologi menyebabkan aturan yang selama ini berlaku menjadi tidak relevan lagi.

Untuk menghadapi pasar bebas dan gelombang disrupsi perlu revolusi naker. Terutama revolusi pengerahan dan pendayagunaan naker. Cara-cara biasa dengan jargon reformasi ketenagakerjaan selama ini sudah terbukti tidak mampu mengatasi tantangan.

Perlu cara yang lebih progresif dan program massive action untuk pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja nasional. Revolusi naker harus mampu mengantisipasi dan menghadapi era Industri 4.0.

Dalam era tersebut sistem kerja dan beban pekerjaan akan berubah, sistem pengupahan global cenderung bersifat individual yang mengedepaankan prinsip outsourcing.

Anggota Serikat Pekerja bersiap lakukan aksi May Day (Foto LEM PT.ADM)

Program pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja baru serta buruh yang sudah memiliki masa kerja perlu ditata lebih baik lagi. Keniscayaan, program training dan vokasi sebaiknya melibatkan pengurus serikat pekerja. Pengurus SP bisa menunjuk anggotanya yang sudah senior dan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjadi instruktur training. Bahkan bisa menjadi guru produktif bagi sekolah kejuruan atau SMK.

Program training dan pelatihan seperti diatas telah dilakukan oleh unit organisasi pekerja seperti misalnya yang telah dilakukan oleh PUK SP LEM SPSI PT Astra Daihatsu Motor. Bahkan PUK ADM telah memiliki Learning Center semacam rumah siap kerja. Yang sekaligus untuk meningkatkan kompetensi karyawan lama dan baru. Untuk kedepan juga berencana untuk melatih siswa sekolah.

Menurut Ketua PUK SP LEM SPSI PT.ADM Jamal Ali dengan adanya Learning Center, proses kaderisasi dan grade up kompetensi diri serta wawasan keorganisasian anggota SP semakin meningkat dan tidak ketinggalan zaman.

Kondisi naker tingkat global dan lokal terus diwarnai dengan tren negatif terkait adanya disparitas atau ketimpangan pasar naker. Ketimpangan pasar itu berupa kurangnya naker terampil atau ahli utamanya di sektor industri.

Di sisi lain spesifikasi penganggur sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kondisi timpang diatas sesuai dengan laporan konsultan terkemuka dunia Hays.

Dalam laporannya Hays Global Skills Index yang melakukan survei terhadap 30 negara menunjukkan adanya tren ketimpangan berupa semakin lebarnya jarak antara kebutuhan perusahaan akan pekerja trampil atau ahli dengan pencari kerja.

Anggota baru SP bersiap melakukan pelatihan di Learning Center (Foto SP LEM PT ADM)

Pada era liberalisasi naker sekarang ini Indonesia perlu merobak secara total dan meyuntik anggaran besar-besaran untuk membangun  Wahana Latihan Kerja  (WLK) yang sebelumnya biasa disebut Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk mempersiapkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perlu membangun WLK agar mampu menjadi ruang atau wahana kreativitas untuk memperbaiki proses kreatif dan daya inovasi masyarakat. Yang pada gilirannya nanti proses kreatif tersebut bisa melahirkan profesi dan jenis usaha baru.

Wahana kreativitas itu tidak hanya infrastruktur gedung, tetapi dilengkapi dengan sejumlah instruktur naker yang andal. Yang mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan workshop produk kreatif secara langsung maupun lewat perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Workshop tersebut memiliki nilai yang lebih strategis jika terkait dengan produk lokal yang tengah menuju proses standardisasi global. Metode dan materi latihan kerja sebaiknya dibuat banyak ragam terutama yang terkait dengan keragaman produk dan budaya.

Segmen lapangan kerja memerlukan standar kerja dengan cara pelatihan. Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi, sudah mendesak pembangunan WLK di daerah-daerah yang sesuai dengan segmen angkatan kerja.

Eksistensi WLK perlu didukung dengan undang-undang agar bisa efektif operasionalnya dan skema pembiayaan bisa dicukupi.

Belajar dari kegagalan BLK, selama ini para pengajar atau instruktur BLK kurang mendapatkan pengayaan atau peningkatan wawasan, pelatihan tambahan melalui seminar atau studi banding, sesuai bidangnya masing-masing. Akibatnya keahlian mereka yang diberikan kepada peserta kursus menjadi kadaluarsa.

Dengan adanya UU WLK muatan yang diberikan mampu memenuhi tren kebutuhan pasar naker lokal hingga diluar negeri. Berbagai portofolio kompetensi pasar naker di luar negeri hendaknya juga menjadi muatan utama di WLK.

Melihat postur ketenagakerjaan Indonesia sangatlah menyedihkan, setiap tahun angkatan kerja bertambah 2,9 juta orang. Postur tersebut 60,25 persen di antaranya adalah tenaga kerja berpendidikan rendah setingkat SD dan SMP.

Ironisnya, lulusan perguruan tinggi sebagian besar juga mengalami mismatch dan underqualified worker, sehingga kualitas kompetensi menjadi di bawah standar yang dibutuhkan dunia industri.

Postur SDM nasional tergambar dalam data ketenagakerjaan 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang.  

Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 persen masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 persen dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 persen. Sedangkan lulusan diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 persen. Komposisi jumlah angkatan kerja diatas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu revolusi naker yang dikelompokan menjadi empat segmen.

Segmen pertama menekankan program penjaringan dan penggemblengan oleh para instruktur untuk lulusan PT yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia.

Segmen Kedua, adalah program vokasional berbasis link and match dengan bantuan instruktur yang terdiri dari Guru Produktif, termasuk dari anggota Serikat Pekerja yang memiliki pengalaman dan prestasi kerja yang gemilang. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya.

Segmen ketiga, adalah program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Yang dipusatkan di pasar tradisional atau sentra penghasilan komoditas atau kerajinan.

Pendidikan informal juga bisa mereduksi masalah sosial khususnya di pedesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Perlu merombak yang ada, baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Segmen Keempat adalah kantong-kantong buruh migran. Perlu meningkatkan kompetensi dan transformasi profesi buruh mingran.  Perbankan nasional perlu membuat skema atau program khusus terkait dengan buruh migran Indonesia. (Totoksis).*

Guru Hardiknas Ketenagakerjaan

Related Post

Comments are closed.